Gubernur Anies "Kuliahkan" Para SKPD ke BPK DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka acara bertajuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) semester II 2017 yang dihadiri para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.

"Pagi tadi baru pembukaan saja kemudian target kita tentu tinggi dan kita berharap dengan pertemuan ini Insya Allah bisa tingkatkan kinerja keuangan kita," ujar Anies di Gedung BPK DKI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).

Anies mengatakan, acara ini akan digelar selama tiga hari. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran terhadap para SKPD mengenai tata kelola keuangan DKI yang lebih baik.

"Pertemuan pagi ini adalah untuk kick off, akan ada rapat selama 3 hari dengan tim dari BPK DKI Jakarta yang semua SKPD terlibat, justru hari ini akan ditunjukkan mana-mana saja yang harus kita tindaklanjuti," kata dia.

Baca juga : Ahok Ungkit Lagi Pencopotan Kepala BPK DKI Setelah Ada Hasil Penyelidikan KPK

Ia meminta para SKPD memanfaatkan kesempatan ini untuk memperhatikan setiap arahan BPK. Ia berharap melalui pertemuan ini, masalah-masalah keuangan DKI yang masih terganjal berbagai masalah dapat segera diselesaikan.

"Karena itu saya sudah minta kepada semuanya untuk ikuti arahan dari BPK dan saya harap kepada BPK untuk memberikan bimbingan, arahan, sehingga kita bisa memperbaiki hal-hal yang dalam temuan BPK masih dilihat sebagai hal yang belum tuntas," ujarnya.

Baca juga : Ini Kata ICW soal Penggantian Kepala BPK DKI

Anies mengatakan, sejauh ini belum ada hal-hal khusus yang sudah direncanakan dalam pembahasannya.

"Pertemuan ini adalah untuk hasil temuan BPK semester dua dan sebelumnya di laporan kita tahun 2017 jadi mudah-mudahan berjalan baik. Belum ada yang khusus yang dibicarakan," tuturnya.

Sejauh ini, ada dua temuan BPK yang masih terganjal masalah hukum dalam penyelesaiannya. Diantaranya adanya kerugian negara akibat pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) dan pembelian lahan Cengkareng Barat.

Baca juga : Sekjen Kemendes Beda Keterangan dengan Bawahannya soal Uang untuk BPK

Wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menargetkan penyelesaian dua temuan ini untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.