Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Dianggap Tidak Mendidik

Kompas.com - 14/12/2017, 05:46 WIB
Suasana antrean pembayaran pajak kendaraan di Samsat Jakarta Timur, Rabu (13/12/2017) stanlySuasana antrean pembayaran pajak kendaraan di Samsat Jakarta Timur, Rabu (13/12/2017)
Penulis Stanly Ravel
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) oleh Pemprov DKI Jakarta diibaratkan sebagai dua sisi mata uang koin. Hal itu diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Admintrasi Jakarta Timur Wigat Prasetyo.

Wigat mengatakan, ada hal negatif akibat kebijakan tersebut.

"Kalau ditanya efeknya bagaimana, sangat efektif untuk meningkatkan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor. Tapi ada juga negatifnya, karena sebenarnya tidak mendidik," ucap Wigat, kepada Kompas.com, Rabu (13/12/2017).

Menurut Wigat, ada pergeseran mindset masyarakat yang sebenarnya rajin membayar pajak. Contohnya, mereka jadi menunda membayar pajak dari batas waktu yang ditetapkan.

Baca: DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Mulai 30 November hingga 23 Desember

Antrian panjang terjadi di Kantor Samsat Jakarta Timur,  Jalan DI Panjaitan, pada Kamis (31/8/2017).  Antrian yang terjadi merupakan keramaian masyarakat yang hendak  menggunakan program pengampunan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Program tersebut akan berakhir pada Kamis hari ini.Kompas.com/David Oliver Purba Antrian panjang terjadi di Kantor Samsat Jakarta Timur, Jalan DI Panjaitan, pada Kamis (31/8/2017). Antrian yang terjadi merupakan keramaian masyarakat yang hendak menggunakan program pengampunan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Program tersebut akan berakhir pada Kamis hari ini.
"Bisa bikin orang yang rajin bayar pajak jadi terpengaruh, atau ikut-ikutan. Bisa saja kan orang jadi menilai, 'ah nanti saja nunggu bebas pajak, sama saja bayar sekarang atau nanti'. Padahal kan tujuan ada pajak itu menimbulkan bunga atau persen, sehingga orang jadi malas nunggak kan," kata Wigat.

Selain itu, Wigat juga menjelaskan perbedaan penghapusan dan pemutihan denda pajak.

Baca : Tunggakan Pajak Kendaraan di Jakarta Timur Capai Rp 76 Miliar

"Pemutihan dan penghapusan sanksi pajak berbeda. Kalau pemutihan itu pokok pajaknya yang dikurangi, sedangkan untuk program ini hanya sanksinya yang dihapus, bukan pajaknya. Masyarakat masih banyak salah tanggap," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X