Kartu Pekerja Anies-Sandi dan Kritik dari Elemen Buruh

Kompas.com - 13/01/2018, 08:20 WIB
Kartu Pekerja, kartu subsidi transportasi dan pangan buruh DKI yang diluncurkan hari ini, Jumat (12/1/2018).Kompas.com/Sherly Puspita Kartu Pekerja, kartu subsidi transportasi dan pangan buruh DKI yang diluncurkan hari ini, Jumat (12/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies-Baswedan meluncurkan Kartu Pekerja sebagai program peningkatan kesejahteraan buruh.

Dengan kartu ini, para buruh berpenghasilan upah minimum provinsi (UMP) DKI bisa naik transjakarta gratis dan memperoleh subsidi daging sapi, ayam, telur, dan beras.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, peluncuran kartu ini merupakan pemenuhan janji peningkatan kesejahteraan buruh yang pernah disampaikan sebelumnya.

Ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035 pada November 2017, ia berjanji memberikan subsidi transportasi dan pangan.

Sandiaga mengatakan, keputusan memberikan subsidi transportasi dan pangan ini telah melalui proses kajian yang lengkap.

"Melalu kajian yang kami lakukan, 30 persen penghasilan mereka (buruh) untuk transportasi, 30-35 persen penghasilan untuk pangan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kami berikan intervensi kebijakan untuk memberikan fasilitas," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Baca juga : Tak Hanya Buruh Pabrik, Ini Kriteria Penerima Kartu Pekerja

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono mengatakan, pada tahap pertama, ada 236 perusahaan yang mengajukan permohonan Kartu Pekerja dengan total tenaga kerja 25.514 orang.

Setelah dilakukan verifikasi, jumlah penerima Kartu Pekerja pada tahap pertama ini sebanyak 3.339.

Buruh bisa mendapatkan fasilitas ini jika terdaftar sebagai penduduk DKI Jakarta, menerima upah tidak lebih dari UMP, dan masa kerja di bawah satu tahun.

Dipertanyakan

Ketika UMP DKI ditetapkan pada November 2017, penentangan keras datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menaungi ribuan buruh. Mereka meminta UMP dinaikkan hingga Rp 3,9 juta.

Ketika akhirnya tuntutan tak dipenuhi, massa pun menyebut Anies-Sandi ingkar janji karena tak sesuai kontrak politik dengan buruh yang janji akan menetapkan UMP di atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno saat menyerahkan Kartu Pekerja secara simbolis kepada perwakilan serikat buruh di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/1/2018).Kompas.com/Sherly Puspita Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno saat menyerahkan Kartu Pekerja secara simbolis kepada perwakilan serikat buruh di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Kekecewaan itu boleh jadi masih dipendam. Elemen buruh kini mempertanyakan subsidi yang diluncurkan Pemprov DKI ini.

Halaman:


EditorIcha Rastika
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya


Close Ads X