Pembacaan Tuntutan Kembali Ditunda, Asma Dewi Berharap Bebas

Kompas.com - 01/02/2018, 17:19 WIB
Terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian, Asma Dewi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARITerdakwa kasus dugaan ujaran kebencian, Asma Dewi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2018).
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan ujaran kebencian dengan terdakwa Asma Dewi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2018), kembali ditunda. Ini merupakan kedua kalinya sidang tuntutan itu ditunda. Sidang tuntutan itu seharusnya digelar pada Selasa (30/1/2018).

Sidang ditunda karena jaksa penuntut umum (JPU) belum siap dengan tuntutannya. Hakim Ketua Aris Bawono langsung menetapkan sidang pembacaan tuntutan ditunda dan akan kembali digelar pada Selasa (6/2/2018).

JPU Herlangga Wisnu menyampaikan, jaksa harus lebih berhati-hati dalam membuat tuntutan tersebut.

"Kembali lagi jaksa belum siap. Kendalanya harus hati-hati dalam menganalisa fakta persidangan dan analisa fakta yuridis yang ada di persidangan," kata Herlangga.

Baca juga: Jaksa Belum Siap, Tuntutan untuk Asma Dewi Ditunda

Sementara itu, dengan dua kali ditundanya sidang pembacaan tuntutan, Asma Dewi berharap bisa dibebaskan.

"Jadi, karena tuntutan belum siap, insya Allah bebas," kata Dewi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dewi didakwa dengan empat pasal dalam dakwaan alternatif oleh JPU. Dalam dakwaan alternatif pertama, jaksa menyatakan Asma Dewi dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dibuat untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang dituju dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Baca juga: Ahli Bahasa Ditanya Ujaran Koplak dan Edun Asma Dewi

Dia didakwa dengan Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagai mana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

Dakwaan kedua, menurut jaksa, pada 21 dan 22 Juli 2016, Asma Dewi dinyatakan dengan sengaja menumbuhkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis berupa membuat tulisan atau gambar, untuk diletakan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lain yang dapat dilihat atau dibaca orang lain.

Perbuatannya diancam pidana dalam Pasal 16 juncto Pasal 40 b angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Baca juga: Asma Dewi: Mengapa Polisi Langsung Tangkap Tanpa Berkonsultasi?

Dalam dakwaan ketiga, jaksa menyatakan Asma Dewi dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 156 KUHP. 

Selain itu, Asma Dewi didakwa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umun yang ada di Indonesia. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 207 KUHP.

Kompas TV Ini Sosok Asma Dewi yang Diduga Terkait Kelompok Saracen
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluarga Korban Pelecehan Seksual Pengurus Gereja di Depok Terima Uang Restitusi

Keluarga Korban Pelecehan Seksual Pengurus Gereja di Depok Terima Uang Restitusi

Megapolitan
DPRD Sahkan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 Rp 82,47 Triliun

DPRD Sahkan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 Rp 82,47 Triliun

Megapolitan
Ada Demo Buruh, Arus Lalu Lintas di Patung Kuda ke Harmoni Dialihkan

Ada Demo Buruh, Arus Lalu Lintas di Patung Kuda ke Harmoni Dialihkan

Megapolitan
Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Masih Dirawat di RS Polri, Sudah Jalani Operasi

Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Masih Dirawat di RS Polri, Sudah Jalani Operasi

Megapolitan
Alasan Anies Sebelumnya Ogah Bicara Formula E Jakarta

Alasan Anies Sebelumnya Ogah Bicara Formula E Jakarta

Megapolitan
WNI yang Pernah Kunjungi 11 Negara Ini Tetap Bisa Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

WNI yang Pernah Kunjungi 11 Negara Ini Tetap Bisa Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Ditangani Polda Metro Jaya

Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Ditangani Polda Metro Jaya

Megapolitan
Server Seleksi CPNS di Jaksel Error 2,5 Jam, Peserta Merasa Dirugikan

Server Seleksi CPNS di Jaksel Error 2,5 Jam, Peserta Merasa Dirugikan

Megapolitan
Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Tewas, RS Polri: Kami Sudah Berupaya Maksimal

Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Tewas, RS Polri: Kami Sudah Berupaya Maksimal

Megapolitan
Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Megapolitan
Kondisi Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Membaik

Kondisi Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Membaik

Megapolitan
Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Megapolitan
Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Megapolitan
Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Megapolitan
1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.