Pelantikan Pengurus KONI DKI yang Mengakhiri Dualisme Kepengurusan

Gde yang pernah diperiksa terkait kasus Jamran sejak lama juga menjadi pengurus KONI DKI Jakarta.

Di jajaran Dewan Pembina, ada Wakil Ketua DPRD M Taufik dan Alex Asmasoebrata yang pada Pilkada DKI 2017 lalu mendukung Anies-Sandi.

Terkait nama-nama pengurus KONI DKI yang sebagiannya masuk dalam Tim Pemenangan Anies-Sandi ini, Anies mengaku tidak ikut-ikutan dalam menentukan pengurus KONI DKI.

"Kalau ada pertanyaan mengenai pribadi orang, tanyakan langsung kepada KONI karena saya tidak melantik, saya tidak ikut sama sekali. (Tidak memilih pengurus) sama sekali," ujarnya.

Dukungan dana

Dalam sambutannya, Anies mengaku berharap banyak pada pengurus KONI yang baru untuk membanggakan olahraga DKI. Ia memastikan, Pemprov DKI akan memberi dukungan materi yang dibutuhkan KONI.

"Sekarang (pengurus) sudah tunggal, dana (hibah) bisa cair. Kami pastikan dukungan itu dipakai sepenuhnya. Jadikan ini sesuatu seoptimal mungkin," ujar Anies.

Dukungan dana memang menjadi masalah utama dalam kegiatan KONI membina atlet. Pemprov DKI Jakarta sempat membekukan dana hibah gara-gara dualisme kepengurusan di tubuh KONI.

Pada Oktober 2017, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bahkan sampai "mengurung" dua kubu kepengurusan KONI di ruangannya.

"Ada saling gugat antara satu kepengurusan yang sudah disahkan dan beberapa cabor (cabang olahraga) lain. Saya 'kurung' di atas untuk mereka rekonsiliasi dan islah," kata Sandi Oktober 2017.

Kepada kubu Dodi Amar dan kubu Yudi Suyoto, Sandi mengingatkan agar tak berselisih hanya karena mencari jabatan.

Mereka seharusnya memberikan sumbangsih untuk dunia olahraga Jakarta. Sandi juga mengingatkan, akibat dualisme kepengurusan di tubuh KONI DKI Jakarta, para atlet DKI tidak mendapatkan hak mereka.

"Atlet sudah 6-7 bulan ini enggak dapat dana, mereka enggak dapat uang transpor, enggak dapat uang makan," ucap Sandi waktu itu.

Baca juga : Belum Rekonsiliasi, Sandi Kurung 2 Kubu Kepengurusan KONI DKI

Terkait besaran dana hibah yang akan dikucurkan Pemprov DKI Jakarta, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ratiyono menyebut mekanisme pencairan dana hibah ini harus melalui perencanaan dan proposal yang diajukan KONI.

Ia berharap, KONI DKI mampu mencari pemasukan lain dari sponsor untuk menyejahterakan atlet.

"Harus ada perencanaan yang matang kemudian akan dikaji agar efektif, efisien, tepat sasaran dan harapan kita semua hibah dari Pemprov dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa mengantarkan DKI menjadi juara yang terbaik baik di event nasional maupun internasional," ujar Ratiyino.

Dalam APBD 2018, tercantum hibah untuk KONI dianggarkan sebesar Rp 20.675.450.150 atau Rp 20,6 miliar.