Belajar dari Kasus Dharma Jaya, DKI Kini Beri Tenggat Waktu Pencairan Dana Subsidi Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) telah bertemu dengan PD Dharma Jaya dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) membahas perbaikan pencairan dana subsidi pangan.

Kepala Dinas KPKP Darjamuni mengatakan perbaikan ini dilakukan guna mencegah terlambatnya pencairan dana untuk pembelian ayam bersubsidi PD Dharma Jaya terulang.

"Bagaimana ke depan supaya tidak lagi terjadi keterlambatan seperti kemarin. Kita sama-sama koreksi," kata Darjamuni di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/3/2018).

Darjamuni mengatakan jika dulu baru ada panduan prosedur pencairan dana, kini ada tenggat waktu yang disepakati. Pencairan dana kini dibatasi antara 20 hingga 30 hari.

Baca juga : Dana PSO Cair, Dharma Jaya Lunasi Utang ke Vendor Ayam

"Kalau (verifikasi) data saya butuh dua harian. Saya buat rekomendasi satu hari ke BPKD juga selesai. Yang banyak itu verifikasi data. Bu Marina aja minta lima hari, belum lagi Pasar Jaya, bisa 20 hari sampai sebulan," ujar dia.

Menurut Darjamuni, pencairan dana ayam bersubsidi kemarin terganjal pada proses verifikasi. PD Dharma Jaya selaku pemasok memberikan data penjualan yang berbeda dengan PD Pasar Jaya yang menjual ke konsumen. Kata Darjamuni, pihaknya baru bisa memberikan rekomendasi pencairan ke BPKD jika datanya sama.

"Kemarin bisa terjadi lebih dari Rp 100 juta selisih antara data yang dikeluarkan Pasar Jaya dengan Dharma Jaya. Selama data belum klop, saya nggak berani ngeluarin pembayaran," kata dia.

Baca juga : Pengganti Dirut PD Dharma Jaya Disiapkan

Darjamuni mengatakan dalam tiga minggu ke depan, ketentuan tenggat waktu ini akan dirumuskan dan disetujui oleh Biro Perekonomian Pemprov DKI.

"Jadi kalau nanti (ada keterlambatan) enggak usah saling salahin lagi," ujar dia.

Sebelumnya, Direktur Utama PD Dharma Jaya mengeluhkan lambannya kinerja Pemprov DKI dalam mencairkan dana untuk pembelian daging ayam bersubsidi. Dana public service obligation (PSO) senilai Rp 41 miliar yang diajukan sejak November 2017, baru cair pada 16 Maret 2018.