Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Sandiaga, Masalah Subsidi Daging Hanya karena Salah Komunikasi...

Kompas.com - 16/03/2018, 12:08 WIB
Jessi Carina,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai belum cairnya public service obligation (PSO) atau subsidi daging untuk PD Dharma Jaya karena komunikasi yang kurang baik saja.

Sebab, ada perubahan peraturan gubernur yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pencairan PSO tahun ini dilakukan.

"Ini, kan, komunikasinya yang harus lebih (baik) nanti. Di Balai Kota, kan, pergubnya ganti, tentu administrasinya juga harus ganti," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2018). 

Baca juga: Anies: Kalau Dirut Dharma Jaya Mau, Mundur Saja, Enggak Usah Ancam-ancam

Revisi pergub dilakukan karena Pemprov DKI menambah susu dan ikan dalam daftar pangan yang disubsidi. 

Setelah revisi pergub selesai, PD Dharma Jaya baru bisa melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan.

Kemudian, barulah bisa mengajukan surat pengajuan pencairan PSO ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Baca juga: Masalah Pangan Murah yang Berujung Pengunduran Diri Dirut Dharma Jaya

Saat mengajukan, sempat terjadi kesalahan administrasi dalam surat pengajuan PD Dharma Jaya.

Surat akhirnya dikembalikan ke PD Dharma Jaya untuk diperbaiki.

Surat baru diterima kembali oleh BPKD pada 13 Februari.

Baca juga: Kepala BPKD: Subsidi Daging untuk PD Dharma Jaya Sudah Cair

Akhirnya, subsidi untuk PD Dharma Jaya baru bisa diproses. 

Sandiaga mengatakan, masalah ini bukan karena PD Dharma Jaya tidak mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Pemprov DKI.

"Ini masalah komunikasi (saja). Kalau PMD dari pertama saya tanya sama Bu Marina, 'Bu Marina kalau ini saya cabut PMD-nya bermasalah enggak?'. Dijawab 'Enggak, Pak, tetapi saya perlu DP-nya',".

Baca juga: Tak Diberi Modal dan Subsidi Telat, Kekhawatiran Dharma Jaya yang Jadi Nyata...

"Oke DP-nya kami jalani (dengan PSO), ternyata administrasinya yang kemarin ada mispersepsi dan perubahan, jadi kami ke depan akan lebih baik lagi," ujarnya. 

Kompas TV Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengurangi dan menghapuskan dana penyertaan modal pemerintah pada sejumlah BUMD.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Masih Banyak Pengangguran di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Masih Banyak Pengangguran di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Dinas SDA DKI: Normalisasi Ciliwung di Rawajati Bisa Dikerjakan Bulan Depan

Dinas SDA DKI: Normalisasi Ciliwung di Rawajati Bisa Dikerjakan Bulan Depan

Megapolitan
Warga Miskin Ekstrem di Tanah Tinggi Masih Belum Merasakan Bantuan, Pemerintah Diduga Tidak Tepat Sasaran

Warga Miskin Ekstrem di Tanah Tinggi Masih Belum Merasakan Bantuan, Pemerintah Diduga Tidak Tepat Sasaran

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Tak Laku Dilelang

Mobil Rubicon Mario Dandy Tak Laku Dilelang

Megapolitan
Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Megapolitan
Tiktoker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Tiktoker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com