Menunggu Realisasi Janji Anies-Sandi Jual Saham Bir yang Untungkan DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, ia akan memutuskan soal dilepas atau tidaknya saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Delta Djakarta Tbk akhir April atau setelah rapat umum pemegang saham (RUPS).

Sandi mengatakan, ia tidak bisa terburu-buru untuk mengambil keputusan karena PT Delta Djakarta merupakan perusahaan terbuka.

Pemprov DKI memiliki saham sebesar 23,34 persen di PT Delta Djakarta Tbk. DKI sudah menanam saham sejak tahun 1970.

"Kami koordinasi dulu, nanti setelah RUPS menjelang akhir April, kami akan finalisasikan apa keputusan dari pemprov untuk kapan mengeksekusi divestasi untuk Delta Djakarta ini," ujar Sandiaga di Depok, Jawa Barat, Minggu (8/4/2018).

Janji kampanye

Saat mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berjanji akan melepas saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk.

Alasannya, aneh jika Pemprov DKI memiliki saham yang tidak berkepentingan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta.

Baca juga : Perusahaan Bir Sumbang Rp 37 Miliar, Pemprov DKI Hitung Untung Rugi jika Lepas Saham

Adapun Anies-Sandi berencana merealisasikan janji kampanyenya setelah keduanya resmi dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh Anies-Sandiaga untuk melepas saham tersebut.

Pemprov DKI melalui Asisten Perekonomian DKI Jakarta dan Badan Pembinaan (BP) BUMD harus mengevaluasi terlebih dahulu apakah saham yang dimiliki Pemprov DKI di perusahaan bir itu berkepentingan langsung dengan kebutuhan masyarakat atau tidak.

Syarat lainnya, harus dilihat apakah dividen atau pembagian laba yang didapatkan Pemprov DKI setiap tahunnya cukup menguntungkan pendapatan daerah atau tidak.

Saefullah mengatakan, jika kepemilikan saham tersebut menguntungkan, tak ada salahnya untuk Pemprov DKI mempertahankannya.

Namun, keputusan untuk mempertahankan atau menjual juga harus dibicarakan dengan anggota DPRD DKI Jakarta.

"Kalau misalnya ini bisnis yang menjanjikan ya harusnya dipelihara. Tapi saya tidak bisa berpendapat sendiri, semua berbalik kepada pimpinan daerah dan DPRD nanti," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Reaksi BEI dan PT Delta Djakarta Tbk

Mengutip Kontan.co.id pada 3 Mei 2017, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio meminta Anies-Sandiaga untuk tidak membicarakan hal itu sebelum benar-benar menjabat sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu bisa mempengaruhi pergerakan pasar. Bahkan, jika hal tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka akan ada sanksi yang menanti.

Sanksi yang akan dikenakan bisa bermacam-macam, seperti sanksi administrasi, denda, maupun peringatan tertulis.

Baca juga : Kata Sandiaga, Kepemilikan Saham di Perusahaan Bir Diputuskan Akhir April

Tito mengatakan, jika memang pemerintah DKI Jakarta akan menjual saham DLTA, maka harus diumumkan secara resmi.

Karena setiap penjualan dan pembelian yang ada di bursa, selalu ada mekanisme yang harus dilalui.

"Apalagi pemerintahannya belum ada, jadi jangan dulu dong. Karena hal itu mempengaruhi pasar. Pada prinsipnya, siapa pun yang punya kuasa atau pemegang saham utama, tidak boleh membuat suatu guncangan yang mempengaruhi pasar," kata Tito.

Masih mengutip dari sumber yang sama, manajemen PT Delta Djakarta Tbk mengaku tidak terpengaruh terhadap statement dari Anies-Sandiaga.

Tidak ada rencana khusus dan pernyataan khusus yang akan dikeluarkan manajemen terkait dengan rencana tersebut.

"Kami belum ada komunikasi dengan Pemprov DKI, jadi belum bisa kasih keterangan. Dan kami akan melihat rencana mereka nantinya," ujar Direktur Finance PT Delta Djakarta Tbk Alan De Vera Fernandez, Rabu (3/5/2017).

Dividen menguntungkan

Berdasarkan data yang didapatkan Kompas.com dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, sejak 2010, dividen yang didapatkan dan disetor ke kas Pemprov DKI mencapai puluhan miliar rupiah.

Pada 2010 dividen yang didapatkan sebesar Rp 39,8 miliar, sedangkan pada 2011, 2012, 2013 hingga 2014 terus meningkat secara berurutan yaitu sebesar Rp 44,1 miliar, Rp 46,2 miliar, 48,3 miliar, dan Rp 50,4 miliar.

Baca juga : Pernah Janji Lepas Saham DKI di Perusahaan Bir, Jawaban Sandiaga...

Memasuki 2015, dividen turun menjadi Rp 25,2 miliar. Angka yang sama juga didapatkan pada 2016.

Adapun data terbaru, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan dividen dari PT Delta Djakarta pada 2017 mencapai Rp 37 miliar.

Meski demikian, Michael menegaskan, pendapatan Pemprov DKI tidak hanya dari dividen. "Pemasukan DKI kan enggak hanya dividen, banyak," kata Michael.

Saat masih menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menegaskan bahwa perusahaan yang terkait dirinya dilarang ikut tender saham bir Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

"Itu yang akan dikaji oleh tim dan setelah diputuskan harus dilakukan lelang terbuka dan saya sudah mengharamkan perusahaan yang terkait dengan saya untuk ikut berpartisipasi," kata Sandi, Rabu (3/5/2017).