Menunggu Realisasi Janji Anies-Sandi Jual Saham Bir yang Untungkan DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, ia akan memutuskan soal dilepas atau tidaknya saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Delta Djakarta Tbk akhir April atau setelah rapat umum pemegang saham (RUPS).

Sandi mengatakan, ia tidak bisa terburu-buru untuk mengambil keputusan karena PT Delta Djakarta merupakan perusahaan terbuka.

Pemprov DKI memiliki saham sebesar 23,34 persen di PT Delta Djakarta Tbk. DKI sudah menanam saham sejak tahun 1970.

"Kami koordinasi dulu, nanti setelah RUPS menjelang akhir April, kami akan finalisasikan apa keputusan dari pemprov untuk kapan mengeksekusi divestasi untuk Delta Djakarta ini," ujar Sandiaga di Depok, Jawa Barat, Minggu (8/4/2018).

Janji kampanye

Saat mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berjanji akan melepas saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk.

Alasannya, aneh jika Pemprov DKI memiliki saham yang tidak berkepentingan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta.

Baca juga : Perusahaan Bir Sumbang Rp 37 Miliar, Pemprov DKI Hitung Untung Rugi jika Lepas Saham

Adapun Anies-Sandi berencana merealisasikan janji kampanyenya setelah keduanya resmi dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh Anies-Sandiaga untuk melepas saham tersebut.

Pemprov DKI melalui Asisten Perekonomian DKI Jakarta dan Badan Pembinaan (BP) BUMD harus mengevaluasi terlebih dahulu apakah saham yang dimiliki Pemprov DKI di perusahaan bir itu berkepentingan langsung dengan kebutuhan masyarakat atau tidak.

Syarat lainnya, harus dilihat apakah dividen atau pembagian laba yang didapatkan Pemprov DKI setiap tahunnya cukup menguntungkan pendapatan daerah atau tidak.

Saefullah mengatakan, jika kepemilikan saham tersebut menguntungkan, tak ada salahnya untuk Pemprov DKI mempertahankannya.

Namun, keputusan untuk mempertahankan atau menjual juga harus dibicarakan dengan anggota DPRD DKI Jakarta.

"Kalau misalnya ini bisnis yang menjanjikan ya harusnya dipelihara. Tapi saya tidak bisa berpendapat sendiri, semua berbalik kepada pimpinan daerah dan DPRD nanti," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Reaksi BEI dan PT Delta Djakarta Tbk