Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPTJ: Ganjil-Genap Bukan untuk Melarang Mobil Pribadi Masuk Tol

Kompas.com - 13/04/2018, 21:05 WIB
Stanly Ravel,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) Bambang Prihatono menegaskan bahwa regulasi ganjil genap di beberapa pintu tol bukan bertujuan melarang mobil pribadi masuk tol.

"Saya ingatkan lagi, ini bukan melarang mobil pribadi masuk jalan tol, hanya melarang mobil yang terdampak ganjil genap masuk ke ruas tol melalui pintu yang menerapkan paket kebijakan tersebut," kata Bambang saat konferensi pers di Kantor Jasa Marga, Jakarta Timur, Jumat (13/4/2018).

Menurut dia, masih ada alternatif bagi pemilik mobil yang terdampak sistem ganjil genap untuk mengarah ke Jakarta, seperti berangkat lebih awal atau lebih siang, mencari pintu tol lain, mencari jalan alternatif, atau beralih ke moda transportasi umum yang sudah disiapkan pemerintah.

Baca juga : Alasan Ganjil-Genap Akan Diterapkan di Tol Tangerang dan Cibubur

Bambang mengatakan, dari hasil survei yang dilakukan di Cibubur, sebagian masyarakat memilih untuk berpindah waktu perjalanan.

"Kita tanya, jika ganjil genap diterapkan apakah pindah angkutan umum, pindah jam, atau pindah jalur. Jawabanya 40 persen itu menyatakan pindah waktu, ini bagus jadi terjadi pembagian beban jalan," kata Bambang.

Menurut dia, kebijakan mengurai kemacetan harus dilakukan mengingat V/C ratio atau perbandingan antara volume kendaraan dan kapasitas jalan pada ruas Cibubur arah Jakarta dan Tangerang-Jakarta sudah cukup darurat. Dalam sehari, rata-rata V/C rationya sudah melebihi dari angka 1.

"V/C idealnya itu berada diangka 0,5. Kalau sudah 1, itu sudah besar jadi kalau ini (paket kebijakan) diterapkan dan bisa sampai 0,5 maka kecepatan jarak tembup bertambah 40 persen," ucapnya.

Baca juga : Penerapan Ganjil Genap di Gerbang Tol Lain Jakarta-Cikampek Dievaluasi

Sistem ganjil genap dan lajur khusus bus akan diterapkan di Cibubur 2 arah Jakarta, sementara di Kunciran 2 dan Tangerang 2 paketnya serupa dengan Belasi Timir dan Barat, yakni ganjil genap, lajur khusus bus, serta pembatasan angkutan berat untuk golongan 3-5.

Regulasi ini akan mulai di uji coba pada 16 April mendatang dan berlaku dari Senin-Jumat pada pukul 06.00-09.00 WIB.

"Sambili menunggu permenhubnya selesai kita uji coba pada 16 April sekaligus sosialiasasi. Awal Mei harapanya sudah bisa diimplementasikan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com