Pasangan Suami-Istri Asal NTT Akhirnya Dapat KIS dari BPJS Kesehatan

Kompas.com - 15/04/2018, 23:15 WIB
Warga menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diserahkan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Pos Kampung Melayu, Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015). KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESWarga menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diserahkan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Pos Kampung Melayu, Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya pemberitaan di media massa mengenai sepasang suami istri dari NTT yang terlantar di Jakarta direspon cepat pihak BPJS Kesehatan. Nikolaus Newa dan Fransisca Enga nekat ke Jakarta dengan dana pas-pasan untuk membuat Kartu Indonesia Sehat (KIS) guna mendapatkan perawatan bagi penyakit yang diderita Fransisca.

"Pihak kami yang mendapat informasi langsung menghubungi keluarga Bapak Nikolaus yang berada di Kabupaten Nagekeo, NTT, untuk memastikan kepesertaan beliau (dalam BPJS)," kata Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Afrizayanti dalam keterangannya, Minggu (15/4/2018).

Menurut Afrizayanti, setelah dilakukan pengecekan di database BPJS Kesehatan dipastikan Nikolaus dan Fransisca belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) KIS.

Dari hasil koordinasi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Ende dengan Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, keduanya termasuk kategori masyarakat miskin dengan dibuktikan surat rekomendasi Dinsos Kabupaten Nagekeo.

"Kami langsung daftarkan menjadi peserta JKN KIS melalui pemda setempat. Saat ini sudah diterbitkan Kartu JKN KIS yang bersangkutan," kata Afrizayanti.

Afrizayanti mengungkapkan, dengan kartu JKN KIS tersebut Fransiska telah mendapatkan perawatan di RSUP Fatmawati Jakarta sebagai peserta JKN KIS yang dijamin BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat apabila belum menjadi peserta JKN-KIS untuk segera mendaftar. Apabila masuk dalam kategori miskin dan tidak mampu dapat melapor pada Dinas Sosial setempat untuk direkomendasikan sebagai peserta penerima bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dapat ditanggung baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Gerbong Kereta Masih di Sekitar Lokasi Anjlok, Perjalanan KRL Tak Terganggu

6 Gerbong Kereta Masih di Sekitar Lokasi Anjlok, Perjalanan KRL Tak Terganggu

Megapolitan
3 Gerbong KRL Rusak Usai Anjlok di Ciputat

3 Gerbong KRL Rusak Usai Anjlok di Ciputat

Megapolitan
Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Megapolitan
Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Megapolitan
Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Megapolitan
Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Megapolitan
Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Megapolitan
Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Megapolitan
16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

Megapolitan
Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Megapolitan
KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

Megapolitan
Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Megapolitan
DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Proyek Sumur Resapan 2 Tahun Berturut-turut

DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Proyek Sumur Resapan 2 Tahun Berturut-turut

Megapolitan
Sumur Resapan Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi, Komisi D DPRD DKI Curiga Perencanaannya Salah

Sumur Resapan Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi, Komisi D DPRD DKI Curiga Perencanaannya Salah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.