Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSPI: Kartu Pekerja DKI Sekadar Pencitraan, Tidak Tepat Sasaran

Kompas.com - 29/04/2018, 11:19 WIB
Nursita Sari,
Erwin Hutapea

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai Kartu Pekerja yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekadar pencitraan.

Sebab, jumlah kartu yang sudah diluncurkan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah buruh yang berpenghasilan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Said menilai, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta tidak mampu memproduksi Kartu Pekerja sesuai jumlah buruh yang berpenghasilan UMP.

"Bahasa saya ketidakmampuan dan (Kartu Pekerja) sekadar pencitraan lebih tepatnya mungkin. Jadi, tidak tepat sasaran," ujar Said saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/4/2018).

Said menjelaskan, jumlah buruh berpenghasilan UMP di DKI Jakarta mencapai 500.000 orang. Namun, dia mendapat informasi bahwa jumlah kartu yang telah diluncurkan baru sekitar 3.370-an.

Dia mendapatkan informasi itu dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sekitar dua pekan setelah diluncurkan.

"Dua minggu setelah launching, saya sampaikan, 'Pak Wagub, ini jangan pencitraan.' Jumlah menurut KSPI ada 500.000 buruh DKI yang berupah minimum," kata Said.

Baca juga: Kartu Pekerja DKI Tak Laku

Menurut Said, para buruh berpenghasilan UMP di DKI Jakarta sebenarnya berminat menggunakan Kartu Pekerja.

Namun, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta hanya membagikan kartu tersebut kepada para buruh yang dipilih sesuai jumlah kartu yang ada.

"Orang-orang (buruh) tertentu yang dipilih dan dipilah. Orang yang dipilih ini boleh jadi adalah orang-orang yang tidak membutuhkan, padahal ada 500.000 orang yang membutuhkan," ucap Said.

Kartu Pekerja yang menyasar para buruh berpenghasilan UMP ternyata tak laku. Sejak diluncurkan pada Januari 2018, baru 5.000 buruh yang menggunakannya.

"Per hari ini kalau enggak salah masih di angka 5.000. Sangat rendah. Total (buruh) 300.000," tutur Sandiaga, Sabtu (28/4/2018).

Sandiaga mengatakan, rendahnya serapan Kartu Pekerja boleh jadi karena tidak tepat kebutuhan. Ia juga menduga sosialisasi dan distribusinya buruk.

Sandiaga akan memanggil Koalisi Buruh Jakarta untuk mengatasi masalah ini.

Adapun Kartu Pekerja diluncurkan sebagai program peningkatan kesejahteraan buruh. Para buruh berpenghasilan UMP DKI bisa naik transjakarta gratis dan memperoleh subsidi daging sapi, ayam, telur, dan beras.

Baca juga: Sandi Dapat Laporan dari Ketua KSPI, Kartu Pekerja Berdampak Baik untuk Buruh

Kompas TV Sejumlah buruh yang tergabung dalam KSPI menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com