Kompas.com - 28/05/2018, 14:52 WIB
Rapat paripurna pengumuman hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPRD DKI, Senin (28/5/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Rapat paripurna pengumuman hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPRD DKI, Senin (28/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta menerima pengarahan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengisian laporan harta kekayan pejabat negara (LHKPN), Senin (28/5/2018).

Usai dijelaskan selama kurang lebih sejam, anggota DPR menyatakan mereka kini paham dan akan mengisi laporan itu.

"Tadi diberi penjelasan, kami akan ngisi semua anggota 106," kata Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).

KPK menjelaskan seputar tata cara mengisi serta komponen-komponen yang harus dimasukkan dalam LHKPN.

Baca juga: DPRD DKI Ingin Pengisian LHKPN Bisa Didampingi KPK

Taufik mengemukakan, mereka diminta untuk menyerahkan data diri guna mendapat akun dan password.

"Sekarang kan kami nggak paham sama apa yang harus dimasukkan. Baru tadi kan baru tahu misalnya anak kami yang masih...  tanggungan kami, anak kami tetap harus diisi. Banyaklah. Saya kira menariklah penjelasan ini dan memudahkan kami melakukan pengisian," ujar Taufik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Taufik mengatakan kemungkinan anggota dewan bakal mengisinya sendiri-sendiri. Namun ia memastikan akan ada perwakilan KPK yang akan membantu jika mereka mengalami kesulitan.

"Nanti mungkin ada petugas di sini, dia kan pakai internet. Ya sendiri-sendiri aja kalau nggak ngerti baru dipandu di sini, paling sehari aja. Habis lebaran baru ngisi," kata Taufik.

Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang sebelumnya mengkritik tentang LHKPN DPRD DKI melalui Taufik.

"Mas Taufik, saya mohon maaf mau mengkritik, ya. Jadi, ada beberapa kalau dari peta LHKPN ini, ada beberapa yang menurut saya laporannya harus ditingkatin," ujar Saut, 15 Mei ini.

Saut menyebutkan, dirinya khawatir dengan kondisi itu. Soalnya, belum ada satupun anggota DPRD DKI yang melaporkan harta kekayaannya.

Baca juga: Mohamad Taufik Mengaku Belum Pernah Laporkan LHKPN

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Rumah di Kalideres Ambruk dan Tewaskan Ibu dan Balitanya

Kronologi Rumah di Kalideres Ambruk dan Tewaskan Ibu dan Balitanya

Megapolitan
Polisi Gagalkan Rencana Tawuran di Kebayoran Baru, 3 Remaja Ditangkap Barbuk Pedang dan Celurit

Polisi Gagalkan Rencana Tawuran di Kebayoran Baru, 3 Remaja Ditangkap Barbuk Pedang dan Celurit

Megapolitan
Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Megapolitan
Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Megapolitan
Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Megapolitan
Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Megapolitan
Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Megapolitan
UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Megapolitan
UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Rumah di Kalideres Ambruk, Ibu dan Balitanya Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Rumah di Kalideres Ambruk, Ibu dan Balitanya Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Megapolitan
Maling Motor Beraksi di Ulujami, Dalam Satu Jam Curi Empat Motor

Maling Motor Beraksi di Ulujami, Dalam Satu Jam Curi Empat Motor

Megapolitan
Wanita Hamil di Cikarang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dengan Sejumlah Luka Tusuk

Wanita Hamil di Cikarang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dengan Sejumlah Luka Tusuk

Megapolitan
SMPN 280 Jakarta Dilanda Kebakaran, Awalnya Muncul Percikan Api dari Kabel Komputer

SMPN 280 Jakarta Dilanda Kebakaran, Awalnya Muncul Percikan Api dari Kabel Komputer

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.