Temui Ketua DPRD DKI, Sandiaga Diminta Bereskan Masalah Tanah Abang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI membereskan masalah di Tanah Abang. Permintaannya ini disampaikan ketika ia disambangi Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk bersilaturahim dalam rangka Lebaran.

"Saya juga berpesan ke Pak Wagub. Yang baik, teruskanlah. Yang kurang baik, bicara dengan DPRD. Yang kurang baik apa yang perlu diperbaiki. Misalnya ya, kayak Tanah Abang lah," kata Pras, Kamis (21/6/2018).

Pras meminta agar Pemprov DKI membereskan kesalahan yang dilakukan di Tanah Abang. Ia mengingatkan kebijakan Gubernur Anies Baswedan di Tanah Abang berdampak buruk bagi sebagian warga di sana.

Baca juga: Proyek Skybridge Tanah Abang Mulai Dilelang, Nilainya Rp 35,1 Miliar

"Karena bukan apa-apa, itu dampaknya ke mana-mana. Saya mungkin sepakat dengan pak Wakil Gubernur dan Pak Gubernur kemarin juga silaturahim. Saya bicara seperti itu," kata Pras.

Menurut Pras, pihaknya mendukung jika Pemprov DKI bisa merelokasi pedagang dan membangun sarana dan prasarana untuk mengatasi kesemrawutan di sana.

Sementara itu, Sandiaga mengaku mencatat banyak masukan dari Pras. Ia mengaku tengah membereskan beberapa kawasan, tak hanya Tanah Abang.

"Banyak PR juga, Kota Tua, Tanah Abang, dan lain sebagainya. Masukan dari Pak Pras tadi sudah kita catat," ujar Sandiaga.

Baca juga: Sandiaga: Banyak yang Datang ke Tanah Abang, Semakin Banyak Berkahnya

Pemprov DKI Jakarta berencana membangun skybridge yang membentang di atas Jalan Jatibaru. Pembangunan skybridge ini masuk dalam penataan tahap dua kawasan Tanah Abang yang juga menjadi solusi atas penataan tahap pertama Pemprov DKI, yang menutup Jalan Jatibaru.

Penutupan jalan itu sempat menuai protes dari Polda Metro Jaya dan Ombudsman RI. Kedua instansi itu memberi kelonggaran kepada Pemprov setelah dipastikan skybridge akan dibangun dan Jalan Jatibaru dibuka kembali.

Puluhan sopir angkot yang harus mengubah trayeknya juga sudah beberapa kali berunjuk rasa di Balai Kota dan DPRD.