Saat Kritikan Fraksi PDI-P soal Program Dinilai Politis oleh Sandiaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bukan partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017. Ketika kini Anies dan Sandiaga menjabat, partai tersebut melalui fraksinya di DPRD DKI kerap melontarkan kritik terhadap kebijakan Anis-Sandi.

Salah satu orang yang paling keras mengkritik adalah Ketua Fraksi PDI-P di DPRD DKI yaitu Gembong Warsono. Beberapa waktu lalu, Gembong mengkritik program transportai unggulan Anies-Sandi yaitu OK Otrip.

"OK Otrip itu program gagal. Sampai pertengahan tahun target gubernur itu sekitar 2.000 angkot yang gabung, tetapi sekarang baru 100-an," ujar Gembong saat mengkritik salah satu program unggulan Anies-Sandi, Sabtu (14/7/2018) lalu.

Baca juga: Fraksi PDI-P Bilang OK Otrip Program Gagal, Setengah Target Pun Belum Tercapai

Saat ini tepatnya baru 123 armada angkutan umum yang bergabung dengan OK Otrip. Padahal targetnya tahun ini adalah 2.609 armada.

Uji coba OK Otrip sudah dilakukan dua kali. Pertama pada 15 Januari sampai 15 April, kemudian diperpanjang lagi sampai 15 Juli.

Bukan hanya soal OK Otrip. Gembong juga mengkritik perjalanan dinas Sandiaga ke Amerika Serikat (AS). Karena seringnya Anies dan Sandiaga ke luar negeri, Gembong mengatakan perjalanan mereka hanya jalan-jalan saja.

"Kalau untuk era sekarang saya rasa sudah enggak perlu. Karena persoalan yang ada di suatu negara bisa kita pelajari lebih detail kalau kita memanggil mereka ke sini, ahli dari sana hired ke sini. Jadi ya itu jalan-jalan saja-lah," ujar Gembong.

Dinilai politis

Kahfi Dirga Cahya Wakil Ketua Bapilu DPD PDI-P Jakarta, Gembong Warsono, Restoran Bunga Rampai, Jakarta, Senin (8/8/2016).

"Ini kan politik, PDI-P lagi menjalankan tugas politiknya sebagai partai yang, apa yang Anies-Sandi lakukan pasti dibilang salah. Dan enggak apa-apa, it's oke," ujar Sandiaga.

Soal OK Otrip, Sandiaga telah menjelaskan alasan target belum tercapai. Salah satunya adalah karena belum ada kesepakatan soal tarif rupiah per kilometer antara PT Transjakarta dan operator angkot. Tarif yang belum disepakati itu pula yang membuat belum semua operator mau bergabung di bawah OK Otrip.

Baca juga: Sandiaga : Apa Saja yang Kami Lakukan Pasti Dibilang Salah Oleh PDI-P

Selain soal tarif rupiah per kilometer, jarak tempuh yang harus dipenuhi para sopir angkot per hari juga belum menemui kesepakatan. Itu terjadi di Tanah Abang di mana sejumlah trayek tak bisa memenuhi kewajiban 150 kilometer per hari.

Meski masih menemui kendala, Sandiaga merasa seharusnya program itu tidak langsung dicap gagal.

"Tapi mekanisme menyebutkan gagal itu saya rasa terlalu harsh ya, terlalu menjatuh-jatuhkan diri sendiri," ujar Sandiaga.

Sandiaga juga gemas ketika agenda perjalanan dinasnya ke Amerika disebut jalan-jalan saja. Pada perjalanan dinas berikutnya ke Moskwa di Rusia, dia berniat mengajak Gembong ikut serta.

"Saya sampaikan silakan ikut. Jadi bisa dilihat betul-betul apa memang ini sesuai dengan efektivitas atau nggak," ujar Sandiaga.

Namun Gembong menolak ajakan itu. Bagi dia, tetap saja kegiatan itu hanya untuk jalan-jalan.

"Tadi sore saya dihubungi orang KDH yang bilang bahwa Pak Sandi mengajak saya untuk berangkat ke Moskwa. Saya langsung bilang tidak mau. Karena bagi saya nuansanya tetap jalan-jalan," kata Gembong.