Sandiaga Bilang PBB Meningkat karena Banyak Pembangunan Infrastruktur

Kompas.com - 19/07/2018, 16:22 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meninjau proyek di MRT dan trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu (8/7/2018). RIMA WAHYUNINGRUMWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meninjau proyek di MRT dan trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu (8/7/2018).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno belum mendengar laporan lengkap tentang meningkatnya pajak bumi dan bangunan (PBB) di kawasan Jagakarsa sampai 100 persen.

Namun biasanya kenaikan PBB disebabkan karena banyaknya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

"PBB yang meningkat itu dibarengi dengan kegiatan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan nilai ekonomis," ujar Sandiaga di Politeknik Negeri Jakarta, Depok, Kamis (19/7/2018).

Sandiaga mengatakan, hal tersebut merupakan proses yang biasa. Jika ada pembangunan baik jalan atau infrastruktur lain, nilai ekonomi sebuah lahan pasti akan naik. PBB yang dibayar pun akan disesuaikan dengan kenaikan itu.

Baca juga: Viral Bayar PBB di Jagakarsa Naik 100 Persen Jadi Rp 32 Juta, Ini Klarifikasinya

Sandiaga berharap pembangunan infrastruktur di lingkungan masyarakat harus disosialisasikan ke warga sekitar. Dengan demikian, warga tidak kaget jika ada kenaikan PBB.

"Mungkin ini peningkatan fasilitas infrastruktur di wilayahnya harus disosialisasikan kepada masyarakat," kata Sandiaga.

Keluhan soal kenaikan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 100 persen di Jagakarsa, Jakarta Selatan, beredar di media sosial. Informasi ini tidak sepenuhnya benar, seperti diklarifikasi oleh Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jagakarsa.

Salah satu akun yang mengunggahnya adalah akun Twitter @hotelsyariahJKT.

Pada foto yang diunggah akun tersebut, tercantum dua lembar kertas PBB dengan alamat Jalan Durian Raya, Jagakarsa.

Foto sebelah kiri tak terlihat angka pasti. Sementara, pada foto di sebelah kanan terlihat tagihan PBB 2018 Rp 32.986.215.

Baca juga: Ini Penyebab Kenaikan PBB di Jagakarsa

"Pak anis/uno. Kok bpk tega ya naikin PBB di jagakarsa 100%. Ini lebih kejam dari ahok dong. Tlg dirubah kebijaksanaannya itu yg menyusahkan rakyat. Semoga bpk dengar jeritan Rakyatnya. PBB thn 2017 sy bayar PBB Rp 15.945.350 dan Tahun 2018 sy bayar PBB Rp 32.986.215," demikian caption yang menyertai foto tersebut.

Namun, saat ini, akun @hotelsyariahJKT, sudah tidak ada.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin membenarkan adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kenaikan disebabkan banyaknya cluster yang dibangun sehingga nilai jual objek pajak (NJOP)-nya dinaikkan.

"Kenaikan itu kami lakukan di zona komersial seperti di Jagakarsa karena sekarang tumbuh adanya cluster baru. Yang dulu enggak ada, hanya tanah hamparan kosong, sekarang tumbuh perumahan-perumahan," kata Faisal.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bocah yang Hanyut di Kanal Banjir Barat Ditemukan Meninggal Dunia

Bocah yang Hanyut di Kanal Banjir Barat Ditemukan Meninggal Dunia

Megapolitan
Idris Positif Covid-19, Debat Pilkada Depok Tetap Akan Digelar 2 Lawan 1

Idris Positif Covid-19, Debat Pilkada Depok Tetap Akan Digelar 2 Lawan 1

Megapolitan
Agustinus Woro, Sang Pemanjat Menara SUTET hingga Tiang Baliho di Jakarta

Agustinus Woro, Sang Pemanjat Menara SUTET hingga Tiang Baliho di Jakarta

Megapolitan
Rumah Sakit Hampir Penuh, Dinkes Tangsel Rujuk Pasien Covid-19 ke Wilayah Tetangga

Rumah Sakit Hampir Penuh, Dinkes Tangsel Rujuk Pasien Covid-19 ke Wilayah Tetangga

Megapolitan
Ada Unsur Tindak Pidana, Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Petamburan Naik ke Penyidikan

Ada Unsur Tindak Pidana, Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Petamburan Naik ke Penyidikan

Megapolitan
Kuasa Hukum Nilai Vonis Hakim Lindungi 11 Oknum TNI Penganiaya Warga hingga Tewas

Kuasa Hukum Nilai Vonis Hakim Lindungi 11 Oknum TNI Penganiaya Warga hingga Tewas

Megapolitan
171.998 Siswa di Jakarta Tak Punya Gawai untuk Belajar Jarak Jauh

171.998 Siswa di Jakarta Tak Punya Gawai untuk Belajar Jarak Jauh

Megapolitan
Polisi Sebut Kerumunan Rizieq Shihab Sudah Memenuhi Unsur Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Polisi Sebut Kerumunan Rizieq Shihab Sudah Memenuhi Unsur Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Megapolitan
Komplotan Pencuri di Cengkareng Ini Pernah Pura-pura Jadi Petugas Covid-19

Komplotan Pencuri di Cengkareng Ini Pernah Pura-pura Jadi Petugas Covid-19

Megapolitan
Polisi: 2 Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Masih Berstatus Saksi

Polisi: 2 Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Masih Berstatus Saksi

Megapolitan
Geng Pandawa Sudah 24 Kali Mencuri dengan Modus Jadi Petugas Pertanahan

Geng Pandawa Sudah 24 Kali Mencuri dengan Modus Jadi Petugas Pertanahan

Megapolitan
Deretan Calon Kepala Daerah Tahun 2020 yang Terpapar Covid-19, 4 Orang Meninggal Dunia

Deretan Calon Kepala Daerah Tahun 2020 yang Terpapar Covid-19, 4 Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Idris Positif Covid-19 Usai Debat Kandidat Pilkada Depok, Pradi-Afifah Segera Tes Swab

Idris Positif Covid-19 Usai Debat Kandidat Pilkada Depok, Pradi-Afifah Segera Tes Swab

Megapolitan
Sejak Januari 2020, PT KAI Catat Ada 22 Kecelakaan di Perlintasan Sebidang

Sejak Januari 2020, PT KAI Catat Ada 22 Kecelakaan di Perlintasan Sebidang

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan RS Darurat Covid-19 Jelang Libur Akhir Tahun

Pemkot Bogor Siapkan RS Darurat Covid-19 Jelang Libur Akhir Tahun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X