Ketua DPRD DKI Akhirnya Terima LKPJ Tahun Anggaran 2017

Kompas.com - 23/07/2018, 20:15 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminpin rapat Laporan Keuangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2017 di Gedung DPRD, Senin (23/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminpin rapat Laporan Keuangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2017 di Gedung DPRD, Senin (23/7/2018).


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi akhirnya menerima atau menyetujui laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017 DKI Jakarta. Prasetio sebelumnya dicap bersikap politis karena tak kunjung menerima LKPJ tersebut.

 

Prasetio menyampaikan menerima LKPJ tersebut dalam rapat pembahasan LKPJ di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018). "Dengan mengucap bismillah, LKPJ ini saya terima," ujar Prasetio, sambil mengetuk palu sidang.

Ada cerita di balik persetujuan LKPJ itu. Saat rapat baru dimulai, Prasetio mengabsen satu persatu kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diundang dalam rapat.

Kepala SKPD yang tidak hadir harus dihubungi saat itu juga untuk datang ke rapat. Setelah semuanya lengkap, dia membacakan sebuah daftar berisi 41 program yang gagal lelang.

Baca juga: Prasetio: Saya Dibilang Politis, Ini Partai Pendukung Anies-Sandi Juga Mengkritik

Gagal lelang ini menjadi salah satu penyebab besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2017. Setelah itu, dia meminta semua anggota Dewan yang hadir mengemukakan pendapat mereka.

Hampir semua anggota Dewan menyoroti besarnya SILPA yang sampai Rp 13,1 triliun. Termasuk anggota Dewan dari fraksi partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Prasetio mengatakan, ini merupakan tanda bahwa dirinya tidak bersikap politis dalam hal ini.

"Bukan politis juga loh, kita mengoreksi karena kami fungsinya mengawasi. Kalau Bapak-bapak enggak benar juga, teman-teman Dewan pasti akan teriak. Siapapun dia, walaupun dari partai pendukung," ujar Prasetio.

Baca juga: Ketua DPRD Belum Tanda Tangan LKPJ, Sandiaga Minta Pengesahan Jangan Dicampuri Politik

Sebelumnya, rapat LKPJ sudah berlangsung beberapa kali. Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi belum kunjung menerima LKPJ 2017 itu.

Alasannya karena SILPA yang terlalu besar hingga Rp 13,1 triliun. Prasetio menyebut, SILPA itu melonjak dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 7 triliun.

Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menilai sikap Prasetio politis.

"Kami ingin juga pisahkan proses politik dari proses pengesahannya LKPJ karena ini sesuatu hal yang rutin sebetulnya," kata Sandiaga.

Kompas TV Hari ini (26/4), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan akan melakukan rapat paripurna istimewa.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

Megapolitan
Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Megapolitan
4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

Megapolitan
Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Megapolitan
Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Megapolitan
Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Megapolitan
Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi  Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Megapolitan
Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Megapolitan
Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Megapolitan
Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Megapolitan
Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Megapolitan
Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Megapolitan
Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Megapolitan
William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X