Ketua DPRD DKI Akhirnya Terima LKPJ Tahun Anggaran 2017

Kompas.com - 23/07/2018, 20:15 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminpin rapat Laporan Keuangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2017 di Gedung DPRD, Senin (23/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminpin rapat Laporan Keuangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2017 di Gedung DPRD, Senin (23/7/2018).


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi akhirnya menerima atau menyetujui laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017 DKI Jakarta. Prasetio sebelumnya dicap bersikap politis karena tak kunjung menerima LKPJ tersebut.

 

Prasetio menyampaikan menerima LKPJ tersebut dalam rapat pembahasan LKPJ di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018). "Dengan mengucap bismillah, LKPJ ini saya terima," ujar Prasetio, sambil mengetuk palu sidang.

Ada cerita di balik persetujuan LKPJ itu. Saat rapat baru dimulai, Prasetio mengabsen satu persatu kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diundang dalam rapat.

Kepala SKPD yang tidak hadir harus dihubungi saat itu juga untuk datang ke rapat. Setelah semuanya lengkap, dia membacakan sebuah daftar berisi 41 program yang gagal lelang.

Baca juga: Prasetio: Saya Dibilang Politis, Ini Partai Pendukung Anies-Sandi Juga Mengkritik

Gagal lelang ini menjadi salah satu penyebab besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2017. Setelah itu, dia meminta semua anggota Dewan yang hadir mengemukakan pendapat mereka.

Hampir semua anggota Dewan menyoroti besarnya SILPA yang sampai Rp 13,1 triliun. Termasuk anggota Dewan dari fraksi partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Prasetio mengatakan, ini merupakan tanda bahwa dirinya tidak bersikap politis dalam hal ini.

"Bukan politis juga loh, kita mengoreksi karena kami fungsinya mengawasi. Kalau Bapak-bapak enggak benar juga, teman-teman Dewan pasti akan teriak. Siapapun dia, walaupun dari partai pendukung," ujar Prasetio.

Baca juga: Ketua DPRD Belum Tanda Tangan LKPJ, Sandiaga Minta Pengesahan Jangan Dicampuri Politik

Sebelumnya, rapat LKPJ sudah berlangsung beberapa kali. Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi belum kunjung menerima LKPJ 2017 itu.

Alasannya karena SILPA yang terlalu besar hingga Rp 13,1 triliun. Prasetio menyebut, SILPA itu melonjak dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 7 triliun.

Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menilai sikap Prasetio politis.

"Kami ingin juga pisahkan proses politik dari proses pengesahannya LKPJ karena ini sesuatu hal yang rutin sebetulnya," kata Sandiaga.

Kompas TV Hari ini (26/4), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan akan melakukan rapat paripurna istimewa.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSBB Jakarta, Anies Imbau Warga Berada di Rumah Selama 14 Hari

PSBB Jakarta, Anies Imbau Warga Berada di Rumah Selama 14 Hari

Megapolitan
Kisah Idris Si Manusia Batu, Jual Isi Rumah untuk Bertahan Hidup Sejak Kota Tua Ditutup

Kisah Idris Si Manusia Batu, Jual Isi Rumah untuk Bertahan Hidup Sejak Kota Tua Ditutup

Megapolitan
[HOAKS] Arus Angin dari Utara ke Selatan pada 10-12 April Membawa Wabah

[HOAKS] Arus Angin dari Utara ke Selatan pada 10-12 April Membawa Wabah

Megapolitan
Penusuk Wiranto Pikir Densus 88 Naik Helikopter untuk Tangkap Dirinya

Penusuk Wiranto Pikir Densus 88 Naik Helikopter untuk Tangkap Dirinya

Megapolitan
Mulai Jumat, Semua Pusat Perbelanjaan di Jakarta Tidak Beroperasi

Mulai Jumat, Semua Pusat Perbelanjaan di Jakarta Tidak Beroperasi

Megapolitan
Teknis Penerapan PSBB di Kota Bekasi Akan Sama seperti Jakarta

Teknis Penerapan PSBB di Kota Bekasi Akan Sama seperti Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Mulai Bagikan 18.000 Paket Sembako untuk Warga Penjaringan

Pemprov DKI Mulai Bagikan 18.000 Paket Sembako untuk Warga Penjaringan

Megapolitan
Jelang Penerapan PSBB, Kasatpol PP Jakbar Siapkan Personel untuk Patroli

Jelang Penerapan PSBB, Kasatpol PP Jakbar Siapkan Personel untuk Patroli

Megapolitan
Sebanyak 48 TPS di Jakarta Dipakai Khusus untuk Sampah Masker dan APD

Sebanyak 48 TPS di Jakarta Dipakai Khusus untuk Sampah Masker dan APD

Megapolitan
Pelaku Penjambretan Ditangkap Setelah Motor Dihalang Warga

Pelaku Penjambretan Ditangkap Setelah Motor Dihalang Warga

Megapolitan
Wali Kota Belum Mau Buka-bukaan Skema Rinci PSBB Kota Depok

Wali Kota Belum Mau Buka-bukaan Skema Rinci PSBB Kota Depok

Megapolitan
Wali Kota Depok Usulkan PSBB di Bodebek agar Pembatasan Angkutan Umum Terintegrasi

Wali Kota Depok Usulkan PSBB di Bodebek agar Pembatasan Angkutan Umum Terintegrasi

Megapolitan
UPDATE : 30.802 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 949 Orang Positif

UPDATE : 30.802 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 949 Orang Positif

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Bekasi Terus Bertambah, Kini Ada 70 Pasien yang Positif

Kasus Covid-19 di Bekasi Terus Bertambah, Kini Ada 70 Pasien yang Positif

Megapolitan
Pemkot Depok Klaim Berkas Usulan PSBB Sudah Lengkap

Pemkot Depok Klaim Berkas Usulan PSBB Sudah Lengkap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X