Ketua DPRD DKI Akhirnya Terima LKPJ Tahun Anggaran 2017

Kompas.com - 23/07/2018, 20:15 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminpin rapat Laporan Keuangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2017 di Gedung DPRD, Senin (23/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminpin rapat Laporan Keuangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2017 di Gedung DPRD, Senin (23/7/2018).


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi akhirnya menerima atau menyetujui laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017 DKI Jakarta. Prasetio sebelumnya dicap bersikap politis karena tak kunjung menerima LKPJ tersebut.

 

Prasetio menyampaikan menerima LKPJ tersebut dalam rapat pembahasan LKPJ di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018). "Dengan mengucap bismillah, LKPJ ini saya terima," ujar Prasetio, sambil mengetuk palu sidang.

Ada cerita di balik persetujuan LKPJ itu. Saat rapat baru dimulai, Prasetio mengabsen satu persatu kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diundang dalam rapat.

Kepala SKPD yang tidak hadir harus dihubungi saat itu juga untuk datang ke rapat. Setelah semuanya lengkap, dia membacakan sebuah daftar berisi 41 program yang gagal lelang.

Baca juga: Prasetio: Saya Dibilang Politis, Ini Partai Pendukung Anies-Sandi Juga Mengkritik

Gagal lelang ini menjadi salah satu penyebab besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2017. Setelah itu, dia meminta semua anggota Dewan yang hadir mengemukakan pendapat mereka.

Hampir semua anggota Dewan menyoroti besarnya SILPA yang sampai Rp 13,1 triliun. Termasuk anggota Dewan dari fraksi partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Prasetio mengatakan, ini merupakan tanda bahwa dirinya tidak bersikap politis dalam hal ini.

"Bukan politis juga loh, kita mengoreksi karena kami fungsinya mengawasi. Kalau Bapak-bapak enggak benar juga, teman-teman Dewan pasti akan teriak. Siapapun dia, walaupun dari partai pendukung," ujar Prasetio.

Baca juga: Ketua DPRD Belum Tanda Tangan LKPJ, Sandiaga Minta Pengesahan Jangan Dicampuri Politik

Sebelumnya, rapat LKPJ sudah berlangsung beberapa kali. Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi belum kunjung menerima LKPJ 2017 itu.

Alasannya karena SILPA yang terlalu besar hingga Rp 13,1 triliun. Prasetio menyebut, SILPA itu melonjak dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 7 triliun.

Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menilai sikap Prasetio politis.

"Kami ingin juga pisahkan proses politik dari proses pengesahannya LKPJ karena ini sesuatu hal yang rutin sebetulnya," kata Sandiaga.

Kompas TV Hari ini (26/4), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan akan melakukan rapat paripurna istimewa.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Hanya Pakai Rambu, Satpol PP Berjaga di JPO agar Tak Dilintasi Pengguna Skuter Listrik

Tak Hanya Pakai Rambu, Satpol PP Berjaga di JPO agar Tak Dilintasi Pengguna Skuter Listrik

Megapolitan
Beribu Alasan Pengusaha Tolak Kenaikan UMK di Bekasi

Beribu Alasan Pengusaha Tolak Kenaikan UMK di Bekasi

Megapolitan
Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Megapolitan
5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Megapolitan
Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X