Ombudsman Sebut Sejumlah Pejabat Kota Bekasi Gagal Mengatasi Penghentian Layanan Publik

Kompas.com - 15/08/2018, 20:05 WIB
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho  saat konfrensi pers laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) maladministrasi penghentian pelayanan publik  Pemerintah Kota Bekasi di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAKepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho saat konfrensi pers laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) maladministrasi penghentian pelayanan publik Pemerintah Kota Bekasi di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menyatakan, sejumlah pejabat dari Pemerintah Kota Bekasi hingga pejabat dari Kementerian Dalam Negeri tidak berkopeten dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait maladministrasi penghentian pelayanan publik di Bekasi.

Berdasarkan LAHP itu, para pejabat publik itu mengabaikan kewajiban hukum yang mengakibatkan terhentinya pelayanan publik di 12 kecamatan di Bekasi pada 27 Juli lalu.

"Kami juga menemukan maladministrasi lain yaitu tidak kompeten. Dalam hal ini dilakukan oleh beberapa pejabat di Bekasi," ujar Teguh, di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Baca juga: Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Ombudsman menilai, mantan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji saat masih menjabat sebagai sekda, gagal menghentikan terjadinya penghentian pelayanan publik dan gagal mengkoordinasikan upaya untuk mengembalikan pelayanan publik.

Ombudsman juga menilai Inspektorat Kota Bekasi tak berkompeten dalam melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) Kota Bekasi.

Inspektorat dinilai tidak kompeten melakukan proses pencarian data untuk melakukan konfirmasi mengapa akhirnya camat memutuskan menghentikan pelayanan publik.

"Hal ini dibuktikan dengan pernyataan (Inspektorat) bahwa tidak terjadi penghentian pelayanan publik berdasarkan pengakuan camat, sementara pengakuan Kasubag TU menyatakan telah terjadi penghentian," ujar Teguh.

Pejabat lainnya, yaitu Kepala Bagian Humas Pemkot Bekasi dinilai tidak berkompeten karena tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat mengapa pelayanan publik terhenti dan cara masyarakat mengatasi hal tersebut.

Kasubag Humas malah memberikan pernyataan bahwa penghentian layanan publik disebabkan kekecewaan terhadap Pj Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah, yang dilakukan para camat dan lurah.

Ombudsman juga menilai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi gagal melakukan pengawasan terhadap ASN, sehingga pelayanan publik terhenti.

Baca juga: Pj Wali Kota Bekasi Harap LAHP Ombudsman Jadi Titik Terang

Aparat lain yang dinilai tidak kompeten yaitu Ditjen Otda yang melakukan pemantauan ke lapangan. Ditjen Otda sebelumnya menyebutkan pelayanan publik tidak terhenti dengan bukti surat registrasi.

Padahal, surat itu bukan surat registrasi pelayanan publik tapi surat masuk. Keyakinan Ombudsman menetapkan ketidakkompetenan beberapa penyelenggara pelayanan publik setelah mengonfrontasi keterangan dan data yang didapatkan di lapangan.

"Pernyataan-pernyataan mereka kami konfrontir dengan data-data yang kami miliki," ujar Teguh.

Ombudsman RI menyatakan, telah terjadi maladministrasi terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh sejumlah aparatur sipil negara di Pemerintah Kota Bekasi pada 27 Juli lalu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Pria Babak Belur Dipukuli Preman Saat Antar Kekasih Pulang

Seorang Pria Babak Belur Dipukuli Preman Saat Antar Kekasih Pulang

Megapolitan
Nasib 12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Ditentukan Setelah Pemeriksaan

Nasib 12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Ditentukan Setelah Pemeriksaan

Megapolitan
Gaji PNS DKI Capai 28 Juta, Lulusan IPDN Berbondong-bondong Incar Posisi di Jakarta

Gaji PNS DKI Capai 28 Juta, Lulusan IPDN Berbondong-bondong Incar Posisi di Jakarta

Megapolitan
54 Raperda Diusulkan pada 2020, Ketua DPRD DKI Minta Dipangkas

54 Raperda Diusulkan pada 2020, Ketua DPRD DKI Minta Dipangkas

Megapolitan
228 Mobil Mewah di Jakarta Barat Tunggak Pajak

228 Mobil Mewah di Jakarta Barat Tunggak Pajak

Megapolitan
Gudang Kayu di Bekasi Ludes Dilalap Api Pembakaran Sampah

Gudang Kayu di Bekasi Ludes Dilalap Api Pembakaran Sampah

Megapolitan
Detik-detik Api Kepung SMK Yadika 6: Siswa Terjebak, Dievakuasi Pakai Gorden hingga Ring Basket

Detik-detik Api Kepung SMK Yadika 6: Siswa Terjebak, Dievakuasi Pakai Gorden hingga Ring Basket

Megapolitan
BKD Benarkan Gaji PNS Baru DKI Bisa Mencapai Rp 28 Juta

BKD Benarkan Gaji PNS Baru DKI Bisa Mencapai Rp 28 Juta

Megapolitan
Ditanya soal Penggusuran Kawasan Sunter, Anies Hanya Tersenyum Tanpa Berkomentar

Ditanya soal Penggusuran Kawasan Sunter, Anies Hanya Tersenyum Tanpa Berkomentar

Megapolitan
Kurangi Pemakaian Botol Kemasan, Keran Air Siap Minum Kini Dipasang di RSCM

Kurangi Pemakaian Botol Kemasan, Keran Air Siap Minum Kini Dipasang di RSCM

Megapolitan
Dishub DKI Awalnya Minta Jalur Sepeda di Cikini Tak Dibongkar, Tapi...

Dishub DKI Awalnya Minta Jalur Sepeda di Cikini Tak Dibongkar, Tapi...

Megapolitan
Cerita Jubir Keluarga yang Nyaris Kena Selongsong Gas Saat Jenguk 6 Tersangka Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Cerita Jubir Keluarga yang Nyaris Kena Selongsong Gas Saat Jenguk 6 Tersangka Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Megapolitan
Ada Pendarahan di Otak, Siswa yang Lompat Saat Kebakaran di SMK Yadika 6 Dioperasi

Ada Pendarahan di Otak, Siswa yang Lompat Saat Kebakaran di SMK Yadika 6 Dioperasi

Megapolitan
Daftar Korban Kebakaran SMK Yadika 6 Pondok Gede yang Dirawat di Rumah Sakit

Daftar Korban Kebakaran SMK Yadika 6 Pondok Gede yang Dirawat di Rumah Sakit

Megapolitan
Korban Penggusuran Sunter Agung Harap Anies Menemui Mereka

Korban Penggusuran Sunter Agung Harap Anies Menemui Mereka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X