Aksi Premanisme yang Berlanjut dan Kurangnya Peran Pemerintah...

Para pelaku premanisme, lanjut dia, justru lebih dekat dan sering memalak warga.

Jika warga melapor, para preman akan mengetahuinya dan melakukan tindakan tidak diinginkan.

Baca juga: Terungkapnya 3 Aksi Premanisme di Jakarta dalam Sepekan

"Masyarakat mungkin akan berani mengadu ketika polisi lebih sering terlihat misalnya, Satpol PP, siapa pun yang memang punya kewenangan, itu lebih sering terlihat di tengah masyarakat, ada di antara pasar, dan lain-lain," ujar Rissalwan.

Dibandingkan mengimbau masyarakat untuk tidak takut melaporkan aksi premanisme, Rissalwan menyebut lebih baik mengingatkan aparat berwenang untuk lebih dekat dengan masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat akan merasa aman dan berani melaporkan aksi-aksi premanisme.

Baca juga: 6 Fakta Terungkapnya Aksi Premanisme Berkedok Sekuriti di Cengkareng

Menurut Rissalwan, saat ini kebanyakan warga menggantungkan rasa aman pada uang keamanan. Mereka "rela" membayar uang keamanan kepada preman, asal tak diganggu.

"Peran aparat sangat kurang kalau menurut saya karena rasa aman tadi sudah tergantikan dengan uang keamanan. Harusnya rasa aman itu tidak dibayar," kata Rissalwan.

"Tapi ketika dia udah merasa enggak aman, kalau dia ngadu, berarti dia mencari masalah, lebih baik ya sudah, bayar saja, dikompensasilah dengan uang keamanan tadi kepada orang yang enggak jelas," tambah dia.

Baca juga: Warga Diimbau Berani Melaporkan Aksi Premanisme kepada Polisi

Solusi

Rissalwan menyampaikan, aparat berwenang harus cepat menegakkan hukum mengingat maraknya aksi premanisme.

Selain itu, pemerintah juga harus mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Banyaknya lapangan pekerjaan diharapkan mampu menekan angka premanisme.

"Premanisme enggak mungkin hilang, tetapi mungkin kita bisa kurangi. Artinya, pemerintah membuka lapangan kerja yang lebih luas," katanya. 

Baca juga: Adu Mulut dengan Penyewa, Sekuriti di Blok B Tanah Abang Diberhentikan

Cara lain yang bisa dilakukan pemerintah salah satunya yakni menerapkan sistem pembayaran retribusi bagi para pedagang secara non-tunai atau cashless.

Cara ini juga diharapkan mampu mengantisipasi aksi premanisme karena tidak ada lagi petugas yang berkeliling menagih uang retribusi.

"Premanisme itu kan sebetulnya dia ngutip, dia memaksa pedagang untuk bayar. Solusinya itu bisa dilakukan dengan cara misalnya dikurangi transaksi cash," ucap Rissalwan.