Kompas.com - 03/09/2018, 16:09 WIB
Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018) KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGI Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018)
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan gugatannya ke Bawaslu DKI punya tujuan tertentu. Bukan sekadar agar dia bisa ikut dalam Pemilihan Legislatif 2019 saja.

"Saya menggugat bukan sekadar untuk bisa ikut Pileg. Mengapa saya gugat? Supaya lembaga ini jangan semena-mena, harus taat hukum," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (3/9/2018).

Taufik ingin membuktikan bahwa apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang. KPU tidak bisa membuat peraturan yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Taufik sendiri menilai KPU telah menentukan sikap berdasarkan opini.

Baca juga: Taufik: Gerindra Akan Usulkan Cawagub DKI, PKS Tak Usah Takut Bersaing

"KPU ini kan kerja didorong oleh opini-opini yang dibangun. KPU menurut saya mengerti juga bahwa ini bertentangan dengan UU, cuma karena didorong terus akhirnya melakukan ini," ujar Taufik.

Taufik menilai lembaga negara seperti KPU harus dijaga agar tetap patuh pada Undang-Undang. Gugatan ini merupakan salah satu cara mengembalikan sikap KPU sesuai UU.

"Kalau institusi negara bekerja berdasarkan pertimbangan opini tanpa mengindahkan UU, rusak ini," kata dia.

Dia meminta agar pilihan dikembalikan ke masyarakat. Jika masyarakat tidak mau memiliki mantan narapidana korupsi, maka dia tidak akan terpilih lagi. Dia pun menerima apapun hasil akhir pemilu itu nantinya.

Baca juga: Lolos Jadi Bacaleg, Taufik Akan Gugat Lagi jika KPU DKI Tak Turuti Putusan Bawaslu

Sebelumnya, Taufik dianggap tidak memenuhi syarat sebagai caleg karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi seperti dia tidak dapat mencalonkan diri pada pileg.

Sementara itu, menurut Taufik, PKPU 20 Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut menyatakan, seorang eks narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angkasa Pura II Klaim Belum Ada Kenaikan Penumpang di Soekarno-Hatta Saat Arus Balik Lebaran

Angkasa Pura II Klaim Belum Ada Kenaikan Penumpang di Soekarno-Hatta Saat Arus Balik Lebaran

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Polisi Bubarkan Wisatawan di Transera Waterpark Bekasi

Cegah Penularan Covid-19, Polisi Bubarkan Wisatawan di Transera Waterpark Bekasi

Megapolitan
Arus Balik Lebaran, Wakil Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai yang Mudik Rugikan Warga yang Menetap

Arus Balik Lebaran, Wakil Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai yang Mudik Rugikan Warga yang Menetap

Megapolitan
Rumah Warga Jakarta Selatan yang Mudik Akan Ditandai Stiker

Rumah Warga Jakarta Selatan yang Mudik Akan Ditandai Stiker

Megapolitan
Bayi Laki-laki Ditemukan di Pinggir Kali Jelawai Kebayoran Baru dalam Kondisi Hidup

Bayi Laki-laki Ditemukan di Pinggir Kali Jelawai Kebayoran Baru dalam Kondisi Hidup

Megapolitan
Cerita Relawan Covid-19 yang Tetap Bekerja di Masa Libur Lebaran...

Cerita Relawan Covid-19 yang Tetap Bekerja di Masa Libur Lebaran...

Megapolitan
Pemeriksaan di Kolong Tol Bitung, Pengendara Diminta KTP, SIKM hingga Hasil Swab Test Antigen

Pemeriksaan di Kolong Tol Bitung, Pengendara Diminta KTP, SIKM hingga Hasil Swab Test Antigen

Megapolitan
Pemkot Depok Bersiap Hadapi Arus Balik, Pendatang Akan Didata untuk Tes Antigen Covid-19

Pemkot Depok Bersiap Hadapi Arus Balik, Pendatang Akan Didata untuk Tes Antigen Covid-19

Megapolitan
Wisata Air Putri Duyung di Depok Disambangi Satpol PP karena Pengunjung Membludak

Wisata Air Putri Duyung di Depok Disambangi Satpol PP karena Pengunjung Membludak

Megapolitan
Penyekatan dan Screening Pemudik Diperpanjang, Ini 12 Titik Pemeriksaan Swab Test Antigen di Jabodetabek

Penyekatan dan Screening Pemudik Diperpanjang, Ini 12 Titik Pemeriksaan Swab Test Antigen di Jabodetabek

Megapolitan
SIKM Jakarta Hanya Berlaku Sampai 17 Mei, Warga Tetap Wajib Bawa Surat Negatif Covid-19

SIKM Jakarta Hanya Berlaku Sampai 17 Mei, Warga Tetap Wajib Bawa Surat Negatif Covid-19

Megapolitan
Ragunan Tutup, Pengunjung yang Terlanjur Datang Pilih Liburan di Mal

Ragunan Tutup, Pengunjung yang Terlanjur Datang Pilih Liburan di Mal

Megapolitan
Arus Balik Lebaran, Pemkot Jakarta Timur Sediakan Swab Test Antigen Gratis

Arus Balik Lebaran, Pemkot Jakarta Timur Sediakan Swab Test Antigen Gratis

Megapolitan
Perampok di Bekasi Perkosa Gadis yang Sedang Main Tiktok, Ancam Bunuh jika Teriak

Perampok di Bekasi Perkosa Gadis yang Sedang Main Tiktok, Ancam Bunuh jika Teriak

Megapolitan
Maling Mobil di Bekasi Tabrak 8 Warga saat Kabur, Diamuk Massa di Cakung

Maling Mobil di Bekasi Tabrak 8 Warga saat Kabur, Diamuk Massa di Cakung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X