Kompas.com - 03/09/2018, 16:09 WIB
Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018) KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGI Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018)
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan gugatannya ke Bawaslu DKI punya tujuan tertentu. Bukan sekadar agar dia bisa ikut dalam Pemilihan Legislatif 2019 saja.

"Saya menggugat bukan sekadar untuk bisa ikut Pileg. Mengapa saya gugat? Supaya lembaga ini jangan semena-mena, harus taat hukum," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (3/9/2018).

Taufik ingin membuktikan bahwa apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang. KPU tidak bisa membuat peraturan yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Taufik sendiri menilai KPU telah menentukan sikap berdasarkan opini.

Baca juga: Taufik: Gerindra Akan Usulkan Cawagub DKI, PKS Tak Usah Takut Bersaing

"KPU ini kan kerja didorong oleh opini-opini yang dibangun. KPU menurut saya mengerti juga bahwa ini bertentangan dengan UU, cuma karena didorong terus akhirnya melakukan ini," ujar Taufik.

Taufik menilai lembaga negara seperti KPU harus dijaga agar tetap patuh pada Undang-Undang. Gugatan ini merupakan salah satu cara mengembalikan sikap KPU sesuai UU.

"Kalau institusi negara bekerja berdasarkan pertimbangan opini tanpa mengindahkan UU, rusak ini," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia meminta agar pilihan dikembalikan ke masyarakat. Jika masyarakat tidak mau memiliki mantan narapidana korupsi, maka dia tidak akan terpilih lagi. Dia pun menerima apapun hasil akhir pemilu itu nantinya.

Baca juga: Lolos Jadi Bacaleg, Taufik Akan Gugat Lagi jika KPU DKI Tak Turuti Putusan Bawaslu

Sebelumnya, Taufik dianggap tidak memenuhi syarat sebagai caleg karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi seperti dia tidak dapat mencalonkan diri pada pileg.

Sementara itu, menurut Taufik, PKPU 20 Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut menyatakan, seorang eks narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumah Dinas Penjaga SDN 12 Cawang Hangus Terbakar Saat Ditinggal Nyapu Penghuninya

Rumah Dinas Penjaga SDN 12 Cawang Hangus Terbakar Saat Ditinggal Nyapu Penghuninya

Megapolitan
Berlaku Mulai Hari Ini di Jakarta, Mobil Tak Lulus Uji Emisi Ditilang Rp 500.000, Motor Rp 250.000

Berlaku Mulai Hari Ini di Jakarta, Mobil Tak Lulus Uji Emisi Ditilang Rp 500.000, Motor Rp 250.000

Megapolitan
KPAD Kota Bekasi Terima 26 Laporan Pelecehan Seksual Sepanjang 2021

KPAD Kota Bekasi Terima 26 Laporan Pelecehan Seksual Sepanjang 2021

Megapolitan
Persatuan RS Tak Terima Disebut Ambil Untung Besar dari Tes PCR

Persatuan RS Tak Terima Disebut Ambil Untung Besar dari Tes PCR

Megapolitan
Serikat Buruh Geruduk Balai Kota DKI Jakarta, Minta Kepastian Kenaikan UMP

Serikat Buruh Geruduk Balai Kota DKI Jakarta, Minta Kepastian Kenaikan UMP

Megapolitan
Sidang Lanjutan Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, 7 Saksi Beri Kesaksian secara Virtual

Sidang Lanjutan Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, 7 Saksi Beri Kesaksian secara Virtual

Megapolitan
Rachel Vennya Datang Pemeriksaan Lebih Cepat dari Jadwal, Polisi Duga untuk Hindari Media

Rachel Vennya Datang Pemeriksaan Lebih Cepat dari Jadwal, Polisi Duga untuk Hindari Media

Megapolitan
WNA Nigeria Jadi Otak Kasus Penipuan Bermodus Black Dollar, Ini Fakta-fakta Kasusnya

WNA Nigeria Jadi Otak Kasus Penipuan Bermodus Black Dollar, Ini Fakta-fakta Kasusnya

Megapolitan
Ramai soal Nopol RFS Mobil Rachel Vennya, Siapa yang Boleh Menggunakannya?

Ramai soal Nopol RFS Mobil Rachel Vennya, Siapa yang Boleh Menggunakannya?

Megapolitan
Diperiksa Terkait Mobil Bernopol RFS, Rachel Vennya Datang ke Polda Lebih Awal

Diperiksa Terkait Mobil Bernopol RFS, Rachel Vennya Datang ke Polda Lebih Awal

Megapolitan
Polisi Buru Sekawanan Begal yang Bacok Korbannya hingga Tewas di Cakung

Polisi Buru Sekawanan Begal yang Bacok Korbannya hingga Tewas di Cakung

Megapolitan
Jokowi Minta Harga PCR Jadi Rp 300.000, Ini Tanggapan Persatuan Rumah Sakit

Jokowi Minta Harga PCR Jadi Rp 300.000, Ini Tanggapan Persatuan Rumah Sakit

Megapolitan
RSUI Layani Vaksinasi Covid-19 untuk Pengungsi Mancanegara, Simak Ketentuannya

RSUI Layani Vaksinasi Covid-19 untuk Pengungsi Mancanegara, Simak Ketentuannya

Megapolitan
Seorang Pria di Cakung Tewas Dibacok Sekawanan Begal

Seorang Pria di Cakung Tewas Dibacok Sekawanan Begal

Megapolitan
Menanti Hasil Investigasi Penyebab Kecelakaan Maut Transjakarta di Cawang

Menanti Hasil Investigasi Penyebab Kecelakaan Maut Transjakarta di Cawang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.