Sempat Dikurangi, Anggaran Penanganan Banjir DKI Akhirnya Ditambah Rp 356 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran penanganan banjir di Jakarta yang sempat dikurangi dalam rancangan APBD Perubahan 2018 akhirnya kembali ditambah.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, anggaran itu ditambah sekitar Rp 356 miliar saat pembahasan anggaran bersama Komisi D.

"Anggaran penanganan banjir ditambah, iya, ditambah Rp 356 miliar," ujar Iman saat dihubungi, Selasa (4/9/2018).

Baca juga: Anggaran Penanganan Banjir DKI Dikurangi Rp 400 Miliar

Iman menyampaikan, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama Komisi D membedah setiap peruntukan program penanganan banjir yang anggarannya dinilai masih kurang.

Dari hasil pembahasan itu muncul penambahan anggaran tersebut.

"(Penambahan anggaran) ada di dinas, ada di sudin. Kalau di sudin-sudin itu pasti kan enggak jauh dari normalisasi-normalisasi yang di wilayah-wilayah," kata dia.

Baca juga: Tangani Banjir, DKI Anggarkan Rp 3,4 Triliun pada APBD 2018

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan sebelumnya mengatakan, anggaran penanganan banjir mulanya senilai Rp 4,5 triliun.

Namun, jumlah itu kemudian dipangkas menjadi Rp 4,1 triliun dalam rancangan APBD Perubahan 2018.

Artinya, anggaran penanganan banjir itu dikurangi sekitar Rp 400 miliar.

Baca juga: Gandeng Warga Atasi Banjir, DKI Akan Gelar Gerakan Bersih Jakarta

"Ada pengurangan dari Rp 4,5 triliun ke Rp 4,1 triliun," ujar Teguh, Rabu (29/8/2018).

Teguh menyampaikan, pengurangan anggaran tersebut terdapat pada beberapa kegiatan, salah satunya yakni pembangunan sea water reverse osmosis (SWRO), dikurangi dari sembilan menjadi empat titik.

Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal senilai Rp 19 miliar juga dibatalkan karena gagal lelang.

Baca juga: Ahok & Sandi Adu Pendapat Soal Banjir DKI

Kemudian, pembangunan waduk, situ, dan embung, juga ada yang tidak berjalan. Contoh lainnya, Dinas SDA juga mengurangi anggaran pembelian alat karena e-katalog dalam lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) tutup.

Pengurangan anggaran itu, kata Teguh, dilakukan karena sisa waktu tahun anggaran yang sempit, sehingga lelang ulang tidak mungkin berjalan.

Saat itu, Teguh menyebut pengurangan anggaran Rp 400 miliar tidak akan memengaruhi penanganan banjir di Jakarta.

Baca juga: Antisipasi Banjir, DKI Akan Bangun Embung di Pondok Labu

Lagi pula, dia menyampaikan titik banjir dan genangan di Jakarta sudah banyak berkurang.