Kata Warga Rusun soal Wacana Penghapusan Denda Tunggakan

JAKARTA, KOMPAS.com- Wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus denda tunggakan rumah susun menuai beragam respons dari warga rumah susun.

Sejumlah warga Rusun Muara Baru yang menunggak menyambut positif adanya wacana tersebut. Menurut mereka, hal itu akan membantu menekan pengeluaran.

"Kalau saya mah kebantu banget, namanya saya anak banyak banget ada enam, yang empat masih sekolah. Jadi ya membantu banget," kata Nurhayati, salah seorang warga saat ditemui pada Sabtu (15/9/2018).

Nurhayati mengatakan, ia sudah menunggak dalam beberapa bulan terakhir di mana tagihan per bulannya mencapai Rp 300.000 untuk biaya sewa dan air.

Baca juga: Cerita Devi Pontang-Panting Bayar Tunggakan Rusun Tambora Rp 12 Juta

"Ya senang lah kalau dendanya diputihkan, apalagi katanya mau naik kan biaya sewanya jadi saya penginnya juga jangan dinaikkin," kata Nurhayati.

Suryani, warga lainnya, juga memyambut positif wacana tersebut. Ia mengatakan, dirinya masih menunggak biaya sewa yang mencapai Rp 190.000 per bulan.

"Saya masih ada tunggakan lumayan banyak tapi ya saya sangat senang lah, kalau biaya dendanya berapa saya engga ngerti tapi yang jelas sangat terbantu," ujar dia.

Haryono, warga lainnya, menyebut program pemutihan bisa membantu warga-warga penunggak yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.

Namun, ia merasa ada ketidakadilan bagi warga-warga yang selama ini rutin membayar biaya sewa seperti dirinya.

"Gimana ya, keenakan yang bayar dendanya dihapus semua sedangkan kita yang rutin tapi enggak dapat apa-apa. Tapi ya kasihan juga karena di satu sisi mereka juga kesulitan," kata Haryono yang bekerja sebagai pengemudi ojek online.

Pemprov DKI Jakarta berencana menghapus atau memutihkan denda tunggakan sewa rumah susun, tunggakan biaya air, dan listrik bagi penghuni rusun yang tidak mampu.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan, unit pengelola rumah susun (UPRS) tengah mendata penghuni rumah susun yang benar-benar tidak mampu.

"Untuk penghapusan yang dengan cepat, itu kemungkinan penghapusan tunggakan listrik dan air, karena sudah dibayarkan dengan APBD masing-masing UPRS," ujar Meli, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).