Sampai Kapan Posisi Wagub DKI Kosong?

DPD Gerindra DKI Jakarta sepakat untuk mengusung Mohamad Taufik, kader yang juga menjabat wakil ketua DPRD DKI. DPD Gerindra DKI Jakarta seolah tidak peduli dengan tawaran PKS.

Taufik mengatakan, namanya akan segera diajukan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Meski sudah sedemikian yakin, Taufik ternyata belum bisa menyampaikan kapan namanya akan diserahkan ke Anies.

"Kami lagi mencari hari baik," ujar Taufik kepada Kompas.com, kemarin.

Keingin DPD Partai Gerindra DKI Jakarta mengusung Taufik belum tentu bisa terwujud. Sebab sampai sejauh ini DPP Partai Gerindra, bahkan Prabowo Subianto sendiri, belum bersikap soal wagub DKI.

Ada kabar bahwa sudah ada kesepakatan di elite dua partai itu, yaitu posisi wagub DKI akan diberikan kepada PKS. Namun, Taufik tetap percaya diri bahwa dirinyalah yang akan dicalonkan.

"Sudah deh, DPD Gerindra itu (mencalonkan) M Taufik, DPP Gerindra insya Allah M Taufik juga," ujar Taufik.

Mekanisme pemilihan wagub

Ketika dua partai itu belum sepakat atas siapa yang dicalonkan, DPRD DKI Jakarta juga belum siap untuk melakukan pemilihan.

Mereka belum membentuk panitia pemungutan suara. Selain itu, mekanisme pemilihan wagub yang terbaru juga belum ada. Misalnya seperti berapa orang anggota Dewan yang harus hadir dalam rapat paripurna, bagaimana teknis pemungutan suaranya, dan lainnya.

Baca juga: Belum Ada Kesepakatan, PKS Masih Yakinkan Gerindra Ikhlaskan Posisi Wagub DKI

Semua itu diatur dalam peraturan DPRD tentang tata tertib. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan tata tertib itu kini sedang dibahas  anggota pansus DPRD.

"Tata tertib itu ada batasnya juga yaitu 15 Oktober. Jadi setidaknya harus selesai sebelum tanggal itu," ujar Triwisaksana.

Dengan kondisi seperti itu, jalan untuk menentukan siapa wakil gubernur Jakarta pun masih panjang. Triwisaksana sebagai pimpinan DPRD DKI meminta dua partai pengusung segera bersepakat selagi DPRD DKI menyusun tatib. Supaya pemilihan bisa langsung dilakukan setelah tata tertibnya selesai.

"Sebaiknya di sisi partai juga segera berembuk untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Jangan sampai nanti tata tertibnya sudah selesai, partainya belum sepakat," kata dia.