Ketika Penarik Becak Merasa Aman Beroperasi di Jakarta...

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga yang selama ini bekerja sebagai penarik becak tidak lagi takut beroperasi di kampung-kampung di Jakarta.

Koordinator Serikat Becak Jakarta (Sebaja) Rasdullah menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan tidak akan menindak para penarik becak.

Para penarik becak merasa bersyukur dan aman. Mereka tak perlu lagi kucing-kucingan dengan anggota satpol PP hanya untuk beroperasi di jalan kampung.

"Alhamdulillah karena Pak Anies tidak menggusur becak lagi. Dulu kita selalu berjuang, alhamdulillah teman-teman becak sekarang bilang sudah merdeka, tidak digaruk lagi, tidak digusur lagi," ujar Rasdullah di Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (7/10/2018).

Baca juga: Alhamdulillah Teman-teman Becak Sudah Merdeka, Tidak Digaruk Lagi

Rasdullah mengatakan, ada 1.685 becak di 16 pangkalan yang telah diakui oleh Pemprov DKI. Dia memastikan, jumlah itu sudah beroperasi sejak lama di Jakarta.

Artinya, tidak ada para penarik becak baru yang diakui Pemprov DKI. Sebab, kebijakannya adalah mengatur becak yang selama ini ada di Jakarta, bukan mendatangkan becak-becak baru dari luar Ibu Kota.

Diberi kartu anggota, rompi, dan surat operasi 

Rasdullah menyebut, ada tiga hal yang menandakan para penarik becak itu diakui Pemprov DKI.

Ketiga hal itu yakni kartu tanda anggota (KTA) Sebaja, rompi, dan surat operasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Hanya para penarik becak yang sudah beroperasi sejak lama yang berhak memiliki tiga hal itu.

"Kami dari Serikat Becak Jakarta itu memberi tanda-tanda. Jadi, ada rompi, KTA, dan ada tempelan dari Dishub," kata dia.

Tiga hal itu menjadi syarat beroperasinya becak di kampung-kampung di Jakarta. Penarik becak yang tidak memiliki tiga syarat itu akan ditertibkan anggota satpol PP.

"Apabila tidak memenuhi tiga syarat itu, satpol PP akan mengambil tindakan dan becaknya dikandangin, tidak boleh keluar. Itu artinya Pak Anies membolehkan becak di DKI, bukan becak pendatang dari kampung, tetapi becak yang sudah ada di DKI," ucap Rasdullah.

Dibangun halte becak 

Rasdullah menuturkan, Pemprov DKI Jakarta sudah membangun halte khusus becak di kawasan Teluk Gong, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara.

Pembangunan halte itu difasilitasi kelurahan setempat.

Baca juga: Penarik Becak di Jakarta Diberikan Kartu Anggota dan Rompi

Rasdullah menyebut, Anies dan jajarannya akan membangun halte serupa di beberapa daerah lain untuk memfasilitasi penarik becak yang sudah sejak lama beroperasi di Ibu Kota.

"Pak Anies Baswedan bekerja sama dengan Dishub, mau membuat pangkalan-pangkalan becak, namanya selter, mungkin selter becak terpadu. Jadi, sudah di Kelurahan Pejagalan, itu sampai hari ini, dia ada tempat pangkalan-pangkalan becak," ujar dia.

Aturan legalisasi becak disusun 

Gubernur Anies belum banyak berkomentar soal operasional becak di Jakarta. Dia masih enggan menjelaskan aturan yang melegalkan becak beroperasi di Ibu Kota.

"Nanti saja kalau sudah siap semuanya," kata Anies, Minggu (7/10/2018).

Pada Januari lalu, Anies menyebut, akan membuat peraturan gubernur (pergub) untuk mengatur operasional becak di kampung-kampung di Jakarta.

Pergub itu dibuat untuk memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi penarik becak yang selama ini selalu kucing-kucingan dengan aparat.

Anies memastikan, pergub itu nanti dibuat bukan untuk menghadirkan penarik becak baru di Ibu Kota, tetapi mengatur becak yang sudah beroperasi.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang selama ini menjadi penyebab kucing-kucingan penarik becak dengan aparat.

Pasal 29 dan Pasal 62 Ayat 3 dan 4 Perda itu melarang becak beroperasi di Jakarta. Perda itu pun digugat.

Sembari menghadapi gugatan, Dinas Perhubungan DKI akan menyiapkan aturan untuk melegalisasi becak.

Baca juga: Pemprov DKI Disebut Sudah Bangun Halte Becak di Teluk Gong

"Sambil itu (gugatan) berjalan kita menyiapkan (aturan untuk melegalisasi), artinya langkah ini serius," ujar Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko pada 15 Agustus lalu.

Menurut Sigit, upaya melegalisasi ini dilakukan karena faktanya becak masih beroperasi di Jakarta.

Upaya menyiapkan aturan itu sudah dimulai dengan mendata jumlah becak yang beroperasi di Jakarta, serta kependudukan pengemudinya.

Selain itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan memetakan persebaran becak.