Pemprov DKI Tagih Uang Sponsor untuk Ratna Sarumpaet, Begini Mekanismenya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah DKI Jakarta Hasanah mengatakan, pihaknya segera mengurus pengembalian uang sponsor yang semula digunakan untuk memberangkatkan Ratna Sarumpaet ke Cile.

Uang sponsor itu tidak terpakai karena Ratna batal berangkat ke Cile.

"Harus dikembalikan. Itu ada mekanismenya karena prinsipnya kita berdasarkan mekanisme. Kalau dibalikin pun harus pakai mekanisme lagi, tidak ujug-ujug," ujar Hasanah, ketika dihubungi, Senin (8/10/2018).

Hasanah mengatakan, pertama pihaknya akan mengirim surat kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Baca juga: Polisi Periksa Pelapor Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet Hari Ini

Disparbud diminta untuk berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk proses refund tiket. Proses refund biasanya akan memakan waktu yang lama.

Hasanah menyebut, biasanya akan ada uang yang bisa dikembalikan dan yang tidak bisa dikembalikan.

Biro AKAS meminta Disparbud untuk mendaftar apa saja yang bisa dikembalikan. Namun, pastinya uang saku untuk Ratna Sarumpaet harus dikembalikan seluruhnya.

"Yang lama itu kan proses refund ya. Uang harian yang enggak terpakai harus dikembalikan," kata dia.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Asiantoro sebelumnya menyampaikan, Pemprov DKI telah memenuhi permohonan sponsor perjalanan Ratna untuk jadi pembicara pada acara The 11th Women Playrights International Conference di Cile, pada 7-12 Oktober.

Pemprov DKI menanggung uang tiket, akomodasi, hingga uang saku Ratna sekitar Rp 70 jutaan.

Pemberian dana itu sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1066 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri.

Baca juga: Ratna Sarumpaet Mengaku Tak Tahu Siapa yang Viralkan Hoaks Penganiayaannya

Adapun Ratna ditangkap pihak kepolisian di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, saat hendak berangkat menuju Cile, Kamis malam.

Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran kabar bohong atau hoaks bahwa dirinya telah dianiaya orang.

Ratna dianggap melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana Hukum dan Undang-Undang ITE Pasal 28 juncto Pasal 45, dengan ancaman 10 tahun penjara.

Ratna juga dicegah Imigrasi bepergian ke luar negeri.