Serikat Becak Jakarta Tak Ingin Legalitas Bergantung pada Izin Gubernur

Kompas.com - 08/10/2018, 14:41 WIB
Selter becak di Jalan K dekat Pasar Teluk Gong, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSelter becak di Jalan K dekat Pasar Teluk Gong, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Serikat Becak Jakarta (Sebaja) Rasdullah tidak ingin legalitas operasional becak di Jakarta bergantung pada izin gubernur. Dia khawatir kebijakan operasional becak berubah jika gubernur berganti.

Menurut Rasdullah, dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, operasional becak di Jakarta diperbolehkan seizin gubernur.

"Bunyinya itu becak boleh beroperasi di Jakarta atas izin gubernur. Kata 'atas izin gubernur'-nya kita pengin hilangin. Lah ya kalau gubernurnya Pak Anies, kalau enggak?" ujar Rasdullah, Senin (8/10/2018).

Sebaja khawatir becak tidak boleh lagi beroperasi jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak lagi menjabat. Para penarik becak juga ingin becak terus beroperasi di jalan-jalan kampung di Jakarta, siapa pun gubernurnya.

"Jadi, becak sebagai angkutan tetap lingkungan di DKI Jakarta, bukan atas izin gubernur," kata dia.

Baca juga: Menengok Selter Becak Buatan Pemprov DKI di Teluk Gong...

Rasdullah menyampaikan, revisi Perda Ketertiban Umum sangat diperlukan sebagai payung hukum operasional becak di jalan-jalan kampung di Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pangkalan atau halte becak yang difasilitasi dengan memasang plang misalnya, belum bisa diterapkan di 16 pangkalan becak karena terkendala Perda Ketertiban Umum.

Perda yang masih berlaku itu melarang becak beroperasi di Jakarta.

"Pengin (halte) dibangun semuanya, cuma masih ada ganjalan-ganjalan karena perdanya kan belum berubah, Perda Nomor 8 Tahun 2007 itu kan bunyinya dilarang merancang dan mengoperasikan becak. Kami ingin direvisi," kata Rasdullah.

Keberadaan becak saat ini dilarang oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pemprov DKI Jakarta berencana merevisi perda itu untuk mengakomodasi operasional becak di jalan-jalan kampung.

Meskipun perda belum direvisi, para penarik becak kini merasa aman karena anggota Satpol PP tidak lagi menertibkan mereka.

Baca juga: DKI Hanya Fasilitasi Pangkalan dan Stiker Pendataan bagi Tukang Becak



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Tabrak Separator dan Terbalik di Depan Polda Metro Jaya

Mobil Tabrak Separator dan Terbalik di Depan Polda Metro Jaya

Megapolitan
DPRD-Pemkot Depok Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2021

DPRD-Pemkot Depok Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2021

Megapolitan
Saat Anak Sulung Ahok Nicholas Sean Ingin Segera Dipanggil Polisi untuk Pulihkan Nama Baik

Saat Anak Sulung Ahok Nicholas Sean Ingin Segera Dipanggil Polisi untuk Pulihkan Nama Baik

Megapolitan
Pekan Depan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Akan Gelar PTM Terbatas untuk PAUD

Pekan Depan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Akan Gelar PTM Terbatas untuk PAUD

Megapolitan
Ganjil Genap di Kawasan TMII Hanya Diberlakukan untuk Kendaraan Roda 4

Ganjil Genap di Kawasan TMII Hanya Diberlakukan untuk Kendaraan Roda 4

Megapolitan
Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Setelah Tragedi Kebakaran yang Tewaskan 49 Napi

Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Setelah Tragedi Kebakaran yang Tewaskan 49 Napi

Megapolitan
Kondisi Satwa di Taman Margasatwa Ragunan Dipastikan Sehat

Kondisi Satwa di Taman Margasatwa Ragunan Dipastikan Sehat

Megapolitan
RSDC Wisma Atlet Hanya Terisi 6,9 Persen, Jumlah Nakes Tak Dikurangi

RSDC Wisma Atlet Hanya Terisi 6,9 Persen, Jumlah Nakes Tak Dikurangi

Megapolitan
Rekaman CCTV Tentang Pencurian Motor Penghuni Indekos di Grogol Viral

Rekaman CCTV Tentang Pencurian Motor Penghuni Indekos di Grogol Viral

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim PTM Terbatas di Wilayahnya Berjalan Lancar

Pemkot Bekasi Klaim PTM Terbatas di Wilayahnya Berjalan Lancar

Megapolitan
Lokasi Vaksinasi Covid-19 Pfizer untuk Warga Non-DKI di Jakarta

Lokasi Vaksinasi Covid-19 Pfizer untuk Warga Non-DKI di Jakarta

Megapolitan
Tersangka Korupsi di Damkar Depok Tinggal Tunggu Waktu

Tersangka Korupsi di Damkar Depok Tinggal Tunggu Waktu

Megapolitan
Taman Margawatwa Ragunan Tunggu Instruksi untuk Dibuka bagi Wisatawan

Taman Margawatwa Ragunan Tunggu Instruksi untuk Dibuka bagi Wisatawan

Megapolitan
Korupsi Dana Damkar Depok Naik ke Penyidikan, Kejaksaan Sebut Unsur Pidana Ditemukan

Korupsi Dana Damkar Depok Naik ke Penyidikan, Kejaksaan Sebut Unsur Pidana Ditemukan

Megapolitan
Kota Tua Jakarta Dibuka untuk Olahraga pada Sabtu-Minggu Pukul 06.00 - 10.00 WIB

Kota Tua Jakarta Dibuka untuk Olahraga pada Sabtu-Minggu Pukul 06.00 - 10.00 WIB

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.