Serikat Becak Jakarta Tak Ingin Legalitas Bergantung pada Izin Gubernur

Kompas.com - 08/10/2018, 14:41 WIB
Selter becak di Jalan K dekat Pasar Teluk Gong, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSelter becak di Jalan K dekat Pasar Teluk Gong, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Serikat Becak Jakarta (Sebaja) Rasdullah tidak ingin legalitas operasional becak di Jakarta bergantung pada izin gubernur. Dia khawatir kebijakan operasional becak berubah jika gubernur berganti.

Menurut Rasdullah, dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, operasional becak di Jakarta diperbolehkan seizin gubernur.

"Bunyinya itu becak boleh beroperasi di Jakarta atas izin gubernur. Kata 'atas izin gubernur'-nya kita pengin hilangin. Lah ya kalau gubernurnya Pak Anies, kalau enggak?" ujar Rasdullah, Senin (8/10/2018).

Sebaja khawatir becak tidak boleh lagi beroperasi jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak lagi menjabat. Para penarik becak juga ingin becak terus beroperasi di jalan-jalan kampung di Jakarta, siapa pun gubernurnya.

"Jadi, becak sebagai angkutan tetap lingkungan di DKI Jakarta, bukan atas izin gubernur," kata dia.

Baca juga: Menengok Selter Becak Buatan Pemprov DKI di Teluk Gong...

Rasdullah menyampaikan, revisi Perda Ketertiban Umum sangat diperlukan sebagai payung hukum operasional becak di jalan-jalan kampung di Jakarta.

Pangkalan atau halte becak yang difasilitasi dengan memasang plang misalnya, belum bisa diterapkan di 16 pangkalan becak karena terkendala Perda Ketertiban Umum.

Perda yang masih berlaku itu melarang becak beroperasi di Jakarta.

"Pengin (halte) dibangun semuanya, cuma masih ada ganjalan-ganjalan karena perdanya kan belum berubah, Perda Nomor 8 Tahun 2007 itu kan bunyinya dilarang merancang dan mengoperasikan becak. Kami ingin direvisi," kata Rasdullah.

Keberadaan becak saat ini dilarang oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pemprov DKI Jakarta berencana merevisi perda itu untuk mengakomodasi operasional becak di jalan-jalan kampung.

Meskipun perda belum direvisi, para penarik becak kini merasa aman karena anggota Satpol PP tidak lagi menertibkan mereka.

Baca juga: DKI Hanya Fasilitasi Pangkalan dan Stiker Pendataan bagi Tukang Becak



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangis Keluarga Pramugari Korban Sriwijaya Air, Sang Ayah Terus Pandangi Peti Jenazah Putrinya

Tangis Keluarga Pramugari Korban Sriwijaya Air, Sang Ayah Terus Pandangi Peti Jenazah Putrinya

Megapolitan
5.563 KK di Kepulauan Seribu Akan Terima BST Rp 300.000 Mulai 25 Januari

5.563 KK di Kepulauan Seribu Akan Terima BST Rp 300.000 Mulai 25 Januari

Megapolitan
Anies Terbitkan Aturan Soal Masker Kain di DKI Jakarta, Ini Ketentuan dan Sanksi buat Pelanggar

Anies Terbitkan Aturan Soal Masker Kain di DKI Jakarta, Ini Ketentuan dan Sanksi buat Pelanggar

Megapolitan
Pelayat Padati Area Pemakaman Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf di Pancoran

Pelayat Padati Area Pemakaman Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf di Pancoran

Megapolitan
Cerita Ivana, Perawat di Jakarta yang Sudah Divaksin Covid-19

Cerita Ivana, Perawat di Jakarta yang Sudah Divaksin Covid-19

Megapolitan
Pramugari Korban Sriwijaya Air Teridentifikasi, Keluarga Jemput Jenazah di RS Polri

Pramugari Korban Sriwijaya Air Teridentifikasi, Keluarga Jemput Jenazah di RS Polri

Megapolitan
4 Fakta Penangkapan Komplotan Pembobol Mesin ATM di Stasiun Pasar Minggu

4 Fakta Penangkapan Komplotan Pembobol Mesin ATM di Stasiun Pasar Minggu

Megapolitan
 Akhir Kasus Mutilasi di Bekasi, Vonis 7 Tahun Penjara Bagi Si Remaja Manusia Silver

Akhir Kasus Mutilasi di Bekasi, Vonis 7 Tahun Penjara Bagi Si Remaja Manusia Silver

Megapolitan
Fakta-fakta Gugatan terhadap Raffi Ahmad Gara-gara Pesta Usai Divaksinasi Covid-19

Fakta-fakta Gugatan terhadap Raffi Ahmad Gara-gara Pesta Usai Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Buntut Keluyuran Usai Vaksin, Raffi Ahmad Diminta Lakukan 3 Hal Ini oleh Penggugat

Buntut Keluyuran Usai Vaksin, Raffi Ahmad Diminta Lakukan 3 Hal Ini oleh Penggugat

Megapolitan
Update Korban Sriwijaya Air SJ 182, 17 Jenazah Teridentifikasi, Sampel DNA Keluarga Telah Lengkap

Update Korban Sriwijaya Air SJ 182, 17 Jenazah Teridentifikasi, Sampel DNA Keluarga Telah Lengkap

Megapolitan
Fakta Hari Ke-7 Pencarian Sriwijaya Air, 272 Kantong Jenazah Dievakuasi hingga Operasi SAR Diperpanjang

Fakta Hari Ke-7 Pencarian Sriwijaya Air, 272 Kantong Jenazah Dievakuasi hingga Operasi SAR Diperpanjang

Megapolitan
Sepekan Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182: CVR Masih Dicari hingga 17 Korban Teridentifikasi

Sepekan Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182: CVR Masih Dicari hingga 17 Korban Teridentifikasi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodebek Berawan Pagi Ini, Tangerang Mendung Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodebek Berawan Pagi Ini, Tangerang Mendung Sepanjang Hari

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Update Korban Sriwijaya Air | Raffi Ahmad Digugat

[POPULER JABODETABEK] Update Korban Sriwijaya Air | Raffi Ahmad Digugat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X