Serikat Becak Jakarta Tak Ingin Legalitas Bergantung pada Izin Gubernur

Kompas.com - 08/10/2018, 14:41 WIB
Selter becak di Jalan K dekat Pasar Teluk Gong, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSelter becak di Jalan K dekat Pasar Teluk Gong, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Serikat Becak Jakarta (Sebaja) Rasdullah tidak ingin legalitas operasional becak di Jakarta bergantung pada izin gubernur. Dia khawatir kebijakan operasional becak berubah jika gubernur berganti.

Menurut Rasdullah, dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, operasional becak di Jakarta diperbolehkan seizin gubernur.

"Bunyinya itu becak boleh beroperasi di Jakarta atas izin gubernur. Kata 'atas izin gubernur'-nya kita pengin hilangin. Lah ya kalau gubernurnya Pak Anies, kalau enggak?" ujar Rasdullah, Senin (8/10/2018).

Sebaja khawatir becak tidak boleh lagi beroperasi jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak lagi menjabat. Para penarik becak juga ingin becak terus beroperasi di jalan-jalan kampung di Jakarta, siapa pun gubernurnya.

"Jadi, becak sebagai angkutan tetap lingkungan di DKI Jakarta, bukan atas izin gubernur," kata dia.

Baca juga: Menengok Selter Becak Buatan Pemprov DKI di Teluk Gong...

Rasdullah menyampaikan, revisi Perda Ketertiban Umum sangat diperlukan sebagai payung hukum operasional becak di jalan-jalan kampung di Jakarta.

Pangkalan atau halte becak yang difasilitasi dengan memasang plang misalnya, belum bisa diterapkan di 16 pangkalan becak karena terkendala Perda Ketertiban Umum.

Perda yang masih berlaku itu melarang becak beroperasi di Jakarta.

"Pengin (halte) dibangun semuanya, cuma masih ada ganjalan-ganjalan karena perdanya kan belum berubah, Perda Nomor 8 Tahun 2007 itu kan bunyinya dilarang merancang dan mengoperasikan becak. Kami ingin direvisi," kata Rasdullah.

Keberadaan becak saat ini dilarang oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pemprov DKI Jakarta berencana merevisi perda itu untuk mengakomodasi operasional becak di jalan-jalan kampung.

Meskipun perda belum direvisi, para penarik becak kini merasa aman karena anggota Satpol PP tidak lagi menertibkan mereka.

Baca juga: DKI Hanya Fasilitasi Pangkalan dan Stiker Pendataan bagi Tukang Becak



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

613 Pengemudi Ojek di Jakarta Selatan Langgar PSBB

613 Pengemudi Ojek di Jakarta Selatan Langgar PSBB

Megapolitan
Pantau Langsung Operasi Yustisi di Bogor, Kapolda Jabar Lihat Masih Banyak Warga Tak Pakai Masker

Pantau Langsung Operasi Yustisi di Bogor, Kapolda Jabar Lihat Masih Banyak Warga Tak Pakai Masker

Megapolitan
Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI soal Kebijakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 yang Berubah-ubah

Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI soal Kebijakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 yang Berubah-ubah

Megapolitan
Seorang Pria yang Bawa Sabu Ditangkap Saat Operasi Yustisi

Seorang Pria yang Bawa Sabu Ditangkap Saat Operasi Yustisi

Megapolitan
PHRI Ajak Pengusaha agar Bersedia Hotelnya Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Ajak Pengusaha agar Bersedia Hotelnya Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti Kampanye 71 Hari, Pemprov Jabar Tunjuk Pejabat Sementara

Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti Kampanye 71 Hari, Pemprov Jabar Tunjuk Pejabat Sementara

Megapolitan
Keluh Kesah Mereka yang Tak Bisa Kerja dari Rumah Selama PSBB...

Keluh Kesah Mereka yang Tak Bisa Kerja dari Rumah Selama PSBB...

Megapolitan
Rekam Jejak Terpidana Mati Cai Changpan, Kabur 2 Kali dari Sel Tahanan

Rekam Jejak Terpidana Mati Cai Changpan, Kabur 2 Kali dari Sel Tahanan

Megapolitan
Lihat Pelanggaran Protokol Kesehatan, Lapor ke Hotline Polisi 0822-1666-6911

Lihat Pelanggaran Protokol Kesehatan, Lapor ke Hotline Polisi 0822-1666-6911

Megapolitan
PHRI: Protokol di Hotel untuk Isolasi Pasien OTG Akan Ketat seperti Wisma Atlet

PHRI: Protokol di Hotel untuk Isolasi Pasien OTG Akan Ketat seperti Wisma Atlet

Megapolitan
Selama Pengetatan PSBB, 211 Restoran di Jakarta Ditutup Sementara

Selama Pengetatan PSBB, 211 Restoran di Jakarta Ditutup Sementara

Megapolitan
Ruko di Kebayoran Baru Terbakar, 2 Mobil Pemadam Dikerahkan

Ruko di Kebayoran Baru Terbakar, 2 Mobil Pemadam Dikerahkan

Megapolitan
Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Kekayaan Rahayu Saraswati Senilai Rp 23,7 Miliar

Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Kekayaan Rahayu Saraswati Senilai Rp 23,7 Miliar

Megapolitan
3.000 Pasangan Bercerai di Jakut Setiap Tahunnya

3.000 Pasangan Bercerai di Jakut Setiap Tahunnya

Megapolitan
Wagub DKI: Aparat Pengawas PSBB 20.000 Tak Sebanding dengan 11 Juta Warga Jakarta

Wagub DKI: Aparat Pengawas PSBB 20.000 Tak Sebanding dengan 11 Juta Warga Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X