Wali Kota Bekasi Bisa Kena Sanksi jika Tak Lakukan LAHP Ombudsman

Kompas.com - 11/10/2018, 16:12 WIB
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho  saat konfrensi pers laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) maladministrasi penghentian pelayanan publik  Pemerintah Kota Bekasi di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho saat konfrensi pers laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) maladministrasi penghentian pelayanan publik Pemerintah Kota Bekasi di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, bisa diberi sanksi jika tidak melaksanakan rekomendasi dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman terkait kasus malaadministrasi penghentian pelayanan publik di Kota Bekasi.

Teguh mengatakan, sanksi bisa diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi dari Ombudsman. 

"Rekomendasi dibuat karena walkot (wali kota) tidak menjalankan LAHP. Makanya dinaikkan menjadi rekomendasi. Yang isinya bisa LAHP dan usulan pemberian sanksi bagi atasan terlapor, dalam hal ini wali kota kalau tidak menjalankan LAHP itu," kata Teguh saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/10/2018).

Menurut Teguh, mekanisme pemberian sanksi bermula saat wali kota tidak melaksanakan LAHP. Ombudsman Perawakilan Jakarta Raya akan menyerahkan LAHP itu kepada Ombudsman RI untuk ditindaklanjuti sebagai rekomendasi.


Baca juga: Ombudsman Akan Panggil Wali Kota Bekasi Terkait Tindak Lanjut LAHP Pelayanan Publik

"Kalau sudah jadi rekomendasi dan tidak ditindaklanjuti juga ya, Ombudsman Pusat bisa usulkan sanksi bagi atasan (wali kota) para ASN (aparatur sipil negara) yang melakukan malaadministrasi," ujar Teguh.

Usulan sanksi kepada wali kota diberikan Ombudsman kepada Departemen Dalam Negeri yang merupakan atasan wali kota.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan memanggil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada 16 atau 17 Oktober ini. Pemanggilan itu dilakukan untuk menanyakan apakah Rahmat Effendi  alias Pepen melakukan tindakan korektif sesuai LAHP atau tidak.

Berdasarkan LAHP terkait malaadministrasi penghentian pelayanan publik di Bekasi, Ombudsman menyebut sejumlah pejabat Pemkot Bekasi tidak kompeten menjalankan tugasnya. Sejumlah pejabat publik terbukti mengabaikan kewajiban hukum yang mengakibatkan terhentinya pelayanan publik.

Pepen diminta memberikan sanksi kepada Inspektur Kota Bekasi, Kepala BKKPD, dan Kabag Humas yang dinilai tidak kompeten melaksanakan tugas.

Baca juga: Ombudsman Minta Pj Wali Kota Bekasi Beri Sanksi ke Inspektorat, Kepala BKKPD, dan Kabag Humas Bekasi

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pemilik Alphard, Porsche, dan Harley Davidson Ikut Daftar Beli Rusunami DP Rp 0

Pemilik Alphard, Porsche, dan Harley Davidson Ikut Daftar Beli Rusunami DP Rp 0

Megapolitan
1.790 Orang Lolos Seleksi Beli Rusunami DP Rp 0

1.790 Orang Lolos Seleksi Beli Rusunami DP Rp 0

Megapolitan
Warga Tanah Galian Unjuk Rasa Tuntut Hak Pembebasan Lahan untuk Kereta Api Cepat

Warga Tanah Galian Unjuk Rasa Tuntut Hak Pembebasan Lahan untuk Kereta Api Cepat

Megapolitan
Olah TKP Selesai, GT Rawamangun dan Jalan Tol Wiyoto Wiyono Kembali Dibuka

Olah TKP Selesai, GT Rawamangun dan Jalan Tol Wiyoto Wiyono Kembali Dibuka

Megapolitan
Baru Bebas, Kris Hatta Ditangkap Lagi atas Kasus Dugaan Penganiayaan

Baru Bebas, Kris Hatta Ditangkap Lagi atas Kasus Dugaan Penganiayaan

Megapolitan
Ditangkap di Lapas, Pemasok Narkoba untuk Nunung Seorang Narapidana

Ditangkap di Lapas, Pemasok Narkoba untuk Nunung Seorang Narapidana

Megapolitan
Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang Ditutup Sementara, Arus Kendaraan Dialihkan

Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang Ditutup Sementara, Arus Kendaraan Dialihkan

Megapolitan
Tiba di Kantor Nasdem, Anies Bilang Tak Bahas Urusan Politik

Tiba di Kantor Nasdem, Anies Bilang Tak Bahas Urusan Politik

Megapolitan
Tawuran di Petamburan, Warga Gunakan Petasan dan Batu

Tawuran di Petamburan, Warga Gunakan Petasan dan Batu

Megapolitan
Waspada Grooming, Modus Pencabulan Anak dengan Membangun Hubungan!

Waspada Grooming, Modus Pencabulan Anak dengan Membangun Hubungan!

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemasok Narkoba ke Nunung yang Sempat Buron

Polisi Tangkap Pemasok Narkoba ke Nunung yang Sempat Buron

Megapolitan
Diundang Surya Paloh, Anies Mengaku Hanya Akan Bicara Jakarta

Diundang Surya Paloh, Anies Mengaku Hanya Akan Bicara Jakarta

Megapolitan
Kebakaran Lahan Parkir di Pademangan, Belasan Kendaraan Ikut Hangus

Kebakaran Lahan Parkir di Pademangan, Belasan Kendaraan Ikut Hangus

Megapolitan
Semrawutnya Lalu Lintas di Sekitar Stasiun Palmerah yang Bikin Stres...

Semrawutnya Lalu Lintas di Sekitar Stasiun Palmerah yang Bikin Stres...

Megapolitan
Ada Olah TKP Kecelakaan Truk Pertamina, Gerbang Tol Rawamangun Ditutup Sementara

Ada Olah TKP Kecelakaan Truk Pertamina, Gerbang Tol Rawamangun Ditutup Sementara

Megapolitan
Close Ads X