Senin Depan, Bawaslu Panggil Tiga Pihak Ini soal Doktrin Anti-Jokowi - Kompas.com

Senin Depan, Bawaslu Panggil Tiga Pihak Ini soal Doktrin Anti-Jokowi

Kompas.com - 12/10/2018, 16:44 WIB
Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Puadi menyambangi Polda Metro Jaya, Jumat (12/10/2018).Kompas.com/Sherly Puspita Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Puadi menyambangi Polda Metro Jaya, Jumat (12/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) DKI Jakarta Puadi mengatakan, pihaknya akan memanggil sejumlah pihak terkait kasus dugaan doktrin anti- Jokowi di SMAN 87 Jakarta, untuk diperiksa Senin (15/10/2018).

Sejumlah pihak yang dipanggil tersebut yakni kepala SMAN 87 Jakarta, guru berinisial NK, dan pelapor yang mengaku sebagai orangtua murid.

"Hari ini kami sudah sampaikan undangan untuk diperiksa hari Senin, untuk klarifikasi. Ternyata (pelapor) tinggalnya di Jakarta Barat," ujar Puadi, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (12/10/2018).


Baca juga: Guru SMAN 87 yang Diduga Beri Doktrin Anti-Jokowi Berstatus PNS

Ia mengatakan, awalnya pelapor hanya menyebut dirinya sebagai orangtua salah satu siswa, namun tak menyebutkan identitas secara lengkap.

Pelapor tersebut awalnya mengabarkan kasus ini melalui sebuah pesan singkat yang kemudian menjadi viral.

"Setelah kami telusuri bersama Polda Metro Jaya, kami dapatkan alamat lengkap yang bersangkutan. Nanti Senin baru kami klarifikasi apakah yang bersangkutan benar yang mengirimkan SMS itu," tutur dia.

Sebelumnya, NK, guru agama di SMAN 87 Jakarta diduga telah memberi doktrin anti-Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada murid-muridnya dalam kegiatan belajar-mengajar.

Kasus itu bermula dari keluhan seseorang yang mengaku sebagai orangtua murid. Keluhan itu viral di media sosial.

Baca juga: Dinas Pendidikan Kirim Surat ke Sekolah agar Kepsek dan Guru Netral

Orangtua itu mengeluhkan anaknya dan siswa SMAN 87 lainnya dikumpulkan NK di tempat ibadah dan ditunjukkan video gempa di Palu, Sulawesi Tengah.

Menurut orangtua siswa itu, kepada para siswa NK menyampaikan bahwa banyaknya korban bencana di Sulawesi Tengah akibat ulah Jokowi.

Bawaslu DKI dan Dinas Pendidikan pun mengusut kasus tersebut.


Terkini Lainnya

KPU Jakut: Ada 500 Pemilih Disabilitas di Jakarta Utara

KPU Jakut: Ada 500 Pemilih Disabilitas di Jakarta Utara

Megapolitan
Bareng Gus Sholah dan Yenny Wahid, Jokowi Ziarahi Makam Pendiri NU

Bareng Gus Sholah dan Yenny Wahid, Jokowi Ziarahi Makam Pendiri NU

Regional
Ganggu Arus Lalin, Satpol PP Segera Tertibkan PKL di Pasar Baru Bekasi

Ganggu Arus Lalin, Satpol PP Segera Tertibkan PKL di Pasar Baru Bekasi

Megapolitan
Diperiksa 4 Jam, Nella Kharisma Dicecar 30 Pertanyaan Seputar Endorse Kosmetik Oplosan

Diperiksa 4 Jam, Nella Kharisma Dicecar 30 Pertanyaan Seputar Endorse Kosmetik Oplosan

Regional
Gerindra DKI: Yang Dilakukan Anies Itu Salam Jempol Telunjuk

Gerindra DKI: Yang Dilakukan Anies Itu Salam Jempol Telunjuk

Megapolitan
Sedang Main di Dapur, Bocah 3 Tahun Tewas Diterkam Macan Tutul

Sedang Main di Dapur, Bocah 3 Tahun Tewas Diterkam Macan Tutul

Internasional
2.528 Penyelenggara Pemilu Dilaporkan Langgar Kode Etik Sepanjang 2018

2.528 Penyelenggara Pemilu Dilaporkan Langgar Kode Etik Sepanjang 2018

Nasional
Warga Rengasdengklok Protes Penimbunan Limbah Radioaktif di Dekat Tanggul Citarum

Warga Rengasdengklok Protes Penimbunan Limbah Radioaktif di Dekat Tanggul Citarum

Regional
Ganjil-Genap di DKI Mau Diperpanjang, Dishub Tunggu Masukan Masyarakat

Ganjil-Genap di DKI Mau Diperpanjang, Dishub Tunggu Masukan Masyarakat

Megapolitan
Wapres Kalla Nilai Polemik E-KTP Tak Ganggu Pemilu

Wapres Kalla Nilai Polemik E-KTP Tak Ganggu Pemilu

Nasional
Politisi Gerindra: Saya Lihat di Medsos, Pak Jokowi Hadir ke Mana-mana Itu Sepi...

Politisi Gerindra: Saya Lihat di Medsos, Pak Jokowi Hadir ke Mana-mana Itu Sepi...

Nasional
Belanda akan Larang Perdagangan Gading Mentah Mulai Maret 2019

Belanda akan Larang Perdagangan Gading Mentah Mulai Maret 2019

Internasional
Ridwan Kamil Sebut Bayar Pajak Kendaraan Bisa di Retail dan 'Marketplace'

Ridwan Kamil Sebut Bayar Pajak Kendaraan Bisa di Retail dan "Marketplace"

Regional
Soal Pengusutan Kasus Perusakan Atribut Demokrat, Ini Kata Polri

Soal Pengusutan Kasus Perusakan Atribut Demokrat, Ini Kata Polri

Nasional
Sudah 93 Persen dari Target, Pemkot Bekasi 'Jemput Bola' Rekam e-KTP

Sudah 93 Persen dari Target, Pemkot Bekasi "Jemput Bola" Rekam e-KTP

Megapolitan

Close Ads X