Wali Kota Bekasi Sebut Pemprov DKI Sulit Ditemui Bahas Kemitraan

Kompas.com - 18/10/2018, 10:17 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kepada awal media di Lapangan Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Selasa (25/9/2018). KOMPAS.com/-DEAN PAHREVIWali Kota Bekasi Rahmat Effendi kepada awal media di Lapangan Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Selasa (25/9/2018).

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku kesulitan bertemu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas kemitraan antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI.

Pria yang akrab disapa Pepen itu mengatakan, pihaknya ingin membahas kemitraan dengan Pemprov DKI Jakarta.

Sebab, Pemprov DKI dianggap belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yang sebelumnya sudah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI.


Baca juga: Soal Penghentian Truk Sampah, Kadishub Kota Bekasi Akan Evaluasi Kerja Sama dengan DKI

"Sulit, sulit, sulit, tidak ada komunikasi sama sekali. Sekarang kan seolah-olah tidak ada PKS dan seolah-olah kita tidak bermitra. Bahkan, kita ingin bertemu (Pemprov DKI) saja tidak ada kejelasan," kata Pepen, di Perumahan Bumi Satria Kencana, Bekasi Selatan, Rabu (17/10/2018).

Pepen mengungkapkan, tidak ada permintaan khusus dari Pemkot Bekasi terhadap Pemprov DKI. Hanya saja, Pemprov DKI harus melaksanakan kewajiban sesuai PKS yang sudah disepakati.

"Tidak ada permintaan, semua itu tersirat dalam hak dan kewajiban kerja sama. Hak Kota Bekasi apa, kewajiban DKI itu apa, dan kewajiban kita apa itu. Ada kemitraan dan kerja sama," ujar Pepen.

Terkait hak dan kewajiban, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyebut, pihaknya selama ini sudah mempersilakan Pemprov DKI mengirim sampahnya ke TPST Bantargebang.

Pemprov DKI diakui sudah melaksanakan salah satu kewajiban dengan berkontribusi terkait bantuan untuk masyarakat di sekitar TPST Bantargebang.

Baca juga: Truk Sampah Dicegat Dishub di Bekasi, Ini Kata Pemprov DKI

Namun, selain memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar TPST Bantargebang, Tri menyebut Pemprov DKI juga mesti mendukung sarana infrastruktur Kota Bekasi yang terdampak dari arus pengiriman sampah oleh truk DKI Jakarta.

"Tetapi kan masih banyak pola yang terkait dengan transportasi, misalnya terkait penyelesaian flyover (Flyover Rawapanjang dan Cipendawa) itu kan sudah di depan mata. Kemudian masih ada lainnya ya," kata Tri.

Tri menyebut, jika proyek flyover tersebut rampung, maka antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi akan sama-sama mendapat keuntungan yang bermanfaat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X