Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DKI Disarankan Tempatkan PKL di Gedung Perkantoran

Kompas.com - 19/10/2018, 17:47 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -  Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan pedagang kaki lima (PKL) di gedung perkantoran. Menurut dia, langkah ini lebih baik ketimbang menempatkan PKL di trotoar seperti yang terjadi di samping Menara Imperium di Jalan Kuningan Madya, Jakarta Selatan.

"Kami sudah pernah menyarankan, Menara Imperium kan kawasan juga di situ, juga gedung KPK. Itu bisa saja kerja sama dengan Pemprov DKI menyediakan lima persen dari basement atau pelatarannya," kata Alfred kepada Kompas.com, Jumat (19/10/2018).

Baca juga: Trotoar di Samping Menara Imperium Dijadikan Tempat Jualan PKL

Menurut Alfred, kompensasinya, Pemprov DKI bisa membebaskan atau mengurangi pajak gedung. Alfred mengakui selama ini ada kewajiban gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan menyediakan tempat bagi pedagang kaki lima.

Namun PKL ditempatkan di kantin dan dikelola manajemen gedung.

"Padahal bisa kerja sama pengelola gedung dengan Pemprov DKI untuk mendukung PKL. Bukan 100 persen trotoar dipakai seperti sekarang," ujar dia.

Alfred menegaskan pihaknya tak menolak keberadaan PKL. Hanya, ia berharap Pemprov DKI bisa membuat PKL jadi tertib dan mengganggu pengguna jalan yang lain.

"Koalisi Pejalan Kaki tidak alergi dengan PKL, karena untuk perputaran ekonomi sangat bagus, tapi juga harus tertib," kata Alfred.

PKL di trotoar Jalan Halimun, Jakarta Selatan. Tenda PKL menempati seluruh  bidang trotoar dan tidak ada ruang bagi pejalan kaki untuk melintas di trotoar itu.Max Agung Pribadi/Facebook PKL di trotoar Jalan Halimun, Jakarta Selatan. Tenda PKL menempati seluruh bidang trotoar dan tidak ada ruang bagi pejalan kaki untuk melintas di trotoar itu.

Sebelumnya, trotoar di sepanjang Jalan Kuningan Madya, tepatnya di samping Menara Imperium tidak bisa digunakan pejalan kaki. Pasalnya, trotoar yang ada disediakan untuk pedagang kaki lima.

Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUKMP) Jakarta Selatan Shita Damayanti mengatakan tak ada masalah dengan penempatan itu. Ia mengatakan pejalan kaki masih bisa berjalan di atas trotoar.

"Masih tersisa setengah meter untuk pejalan kaki," kata Shita kepada Kompas.com, Kamis.

Namun, ruang setengah meter yang tersisa sulit digunakan berjalan kaki karena terhalang tiang.

Baca juga: Sudin KUKMP Jakarta Selatan Tempatkan PKL di Trotoar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com