Wali Kota: Dampak yang Diterima Bekasi Tak Seimbang Dana Kompensasi

Kompas.com - 19/10/2018, 23:30 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Lapangan Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Selasa (25/9/2018). KOMPAS.com/-DEAN PAHREVIWali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Lapangan Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Selasa (25/9/2018).

KOTA BEKASI, KOMPAS.com -  Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, permintaan dana kompensasi Rp 2 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait keberadaan TPST Bantargebang milik DKI di Kota Bekasi masih tak sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat Kota Bekasi dari adanya TPST itu.

Dampak yang ada antara lain truk-truk sampah DKI melintasi jalan-jalan di Kota Bekasi. Jalan jadi rusak karena dilintasi truk sampah, belum lagi masalah kesehatan masyarakat Bantargebang dan sekitarnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Jhony Simanjuntak sebelumnya menilai, dana hibah yang diminta Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp 2 Triliun kepada Pemprov DKI terlalu besar.

Baca juga: Dana Hibah untuk Bekasi Belum Tentu Dianggarkan pada APBD DKI 2019

"Bukan persoalan Rp 2 triliun, mau Rp 5 triliun pun juga DKI punya dampak yang luar biasa bagi Kota Bekasi. Itu tidak seimbang dengan apa yang diberikan kepada warga Kota Bekasi," kata Rahmat Effendi alias Pepen di Kota Bekasi, Jumat (19/10/2018).

Di luar persoalan nilai dana yang diajukan Pemkot Bekasi, Pepen hanya meminta Pemprov DKI melaksanakan kewajiban sebagaimana sudah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang pengelolaan Bantargebang.

Dalam PKS tersebut tertulis tentang kewajiban DKI memberikan dana kompensasi kepada Pemkot Bekasi. Kompensasi itu untuk penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, serta kompensasi dalam bentuk lain berupa bantuan langsung tunai.

"Kan DKI punya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di sini, diolah, ini kan kerja sama dengan Kota Bekasi. Kontrak itu ada hak dan kewajiban. Tidak ada nilainya (dana hibah), misalnya bangun tandon, beli tanah, turap, dan fasilitasnya," ujar Pepen.

Baca juga: Polemik Dana Hibah yang Berujung Penghadangan Truk Sampah DKI di Bekasi

Selain dana kompensasi, pemprov DKI diharapkan dapat memberikan dana kemitraan kepada Pemkot Bekasi. Dana kemitraan itu bersifat saling menguntungkan untuk kedua pemerintahan.

Pemkot Bekasi berharap DKI bisa segera memberika dana kemitraan untuk pembangunan flyover Rawapanjang dan Cipendawa. Dua flyover akan menjadi merupakan akses truk sampah DKI menuju TPST Bantargebang.

"Perjanjian itu ada yang menyangkut wilayah Bantargebang berdasarkan TPA, ada yang kemitraan. Sekarang kalau saya bangun flyover, saya tanya, aksesnya buat siapa? Kan buat DKI. Saya memperbaiki jalan Jatiasih, saya tanya, aksesnya buat siapa? Buat kepentingan DKI," ujar Pepen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Baru Revitalisasi Monas: Diminta Dihentikan karena Tak Berizin hingga Pohon Menghilang

Fakta Baru Revitalisasi Monas: Diminta Dihentikan karena Tak Berizin hingga Pohon Menghilang

Megapolitan
5 Fakta Ledakan karena Kebocoran Gas Melon di Bekasi

5 Fakta Ledakan karena Kebocoran Gas Melon di Bekasi

Megapolitan
205 Pohon di Monas yang Akan Dipindahkan Menghilang, Ada Di Mana?

205 Pohon di Monas yang Akan Dipindahkan Menghilang, Ada Di Mana?

Megapolitan
Duduk Perkara Pernyataan Menteri Yasonna hingga Didemo Warga Tanjung Priok

Duduk Perkara Pernyataan Menteri Yasonna hingga Didemo Warga Tanjung Priok

Megapolitan
Kelenteng Boen Tek Bio, Simbol Toleransi di Tengah Pasar Lama Kota Tangerang

Kelenteng Boen Tek Bio, Simbol Toleransi di Tengah Pasar Lama Kota Tangerang

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Yasonna Vs Warga Tanjung Priok | Aksi Heroik Sopir Truk Kejar Perampok

[POPULER JABODETABEK] Yasonna Vs Warga Tanjung Priok | Aksi Heroik Sopir Truk Kejar Perampok

Megapolitan
BMKG: Mayoritas Jabodetabek Hujan Kamis Siang

BMKG: Mayoritas Jabodetabek Hujan Kamis Siang

Megapolitan
Kemacetan di Depan Stasiun Poris Kota Tangerang Bikin Pengendara Emosi

Kemacetan di Depan Stasiun Poris Kota Tangerang Bikin Pengendara Emosi

Megapolitan
Terjebak Macet Saat Kabur, Jambret di Depok Ditangkap Polisi

Terjebak Macet Saat Kabur, Jambret di Depok Ditangkap Polisi

Megapolitan
Diimingi Peran Figuran, Seorang Remaja Jadi Korban Pencabulan Agensi Gadungan

Diimingi Peran Figuran, Seorang Remaja Jadi Korban Pencabulan Agensi Gadungan

Megapolitan
Petugas Sudinhub Jaksel Tolong Ibu Hamil Muda dengan Mobil Derek

Petugas Sudinhub Jaksel Tolong Ibu Hamil Muda dengan Mobil Derek

Megapolitan
Ladang Ganja 5 Hektar di Mandailing Natal Ditemukan, Polisi Sempat Jatuh ke Jurang

Ladang Ganja 5 Hektar di Mandailing Natal Ditemukan, Polisi Sempat Jatuh ke Jurang

Megapolitan
Pengelola Belum Tahu Nasib Taman Rusa dalam Revitalisasi Monas

Pengelola Belum Tahu Nasib Taman Rusa dalam Revitalisasi Monas

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berkeberatan dengan Wacana Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg

Pemkot Tangsel Berkeberatan dengan Wacana Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X