Kompas.com - 30/10/2018, 17:31 WIB
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari formula agar partai politik di tingkat kabupaten/kota se-Jakarta bisa menerima dana bantuan dari Pemprov DKI.

Menurut Santoso, hal itu bisa saja diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI, yang kini dalam proses revisi.

"Kan sekarang sedang dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, masukan di situ bahwa parpol di tingkat kabupaten/kota mendapatkan bantuan," ujar Santoso, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).

Baca juga: DPRD DKI Usulkan Pemberian Dana Bantuan Parpol di Tingkat Kota

Meski Jakarta hanya memiliki DPRD di tingkat provinsi, lanjut Santoso, tidak menutup kemungkinan parpol di tingkat kabupaten/kota juga menerima dana bantuan seperti parpol di tingkat provinsi. Namun, besarannya lebih kecil.

Perhitungan bantuan yang diterima tiap parpol tingkat kabupaten/kota, didasarkan pada jumlah perolehan suara parpol tersebut di masing-masing kabupaten/kota dalam Pemilihan Legislatif sebelumnya di tingkat provinsi.

"Misalnya Partai A dapat 100.000 (suara) se-provinsi, kemudian dipecah-pecah, misalnya di Jakarta Utara dapatnya 20.000 (suara), tinggal dikalikan dengan rupiah per suaranya, misalnya 50 persennya dari rupiah per suara di provinsi," kata dia.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dana bantuan parpol dianggarkan Rp 1.200 per suara.

Baca juga: DPRD DKI Minta Pengawasan Pangan di 153 Pasar Tradisional Diperketat

Merujuk pernyataan Santoso, jika parpol di tingkat provinsi mendapatkan Rp 1.200 per suara, maka parpol di tingkat kabupaten/kota bisa diatur mendapatkan setengahnya atau Rp 600 per suara.

Adapun dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, dana bantuan parpol di DKI Jakarta dianggarkan Rp 1.200 per suara sesuai PP tersebut. Dengan demikian, total dana bantuan yang dianggarkan Rp 5,3 miliar.

Besar dana bantuan yang diterima parpol tingkat provinsi tergantung dari jumlah suara yang diperoleh pada Pemilihan Legislatif 2014.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melihat Sosok Mbah Priok yang Makamnya Dikeramatkan Warga Jakarta Utara

Melihat Sosok Mbah Priok yang Makamnya Dikeramatkan Warga Jakarta Utara

Megapolitan
Gudang Mebel di Pulogebang Terbakar, 1 Mobil dan 1 Motor Hangus

Gudang Mebel di Pulogebang Terbakar, 1 Mobil dan 1 Motor Hangus

Megapolitan
Alasan Sandi, Pegawai yang Ungkap Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Belum Penuhi Panggilan Inspektorat Kemendagri

Alasan Sandi, Pegawai yang Ungkap Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Belum Penuhi Panggilan Inspektorat Kemendagri

Megapolitan
[Update 19 April]: Ada 216 Pasien Aktif Covid-19 di Kota Tangerang

[Update 19 April]: Ada 216 Pasien Aktif Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
[Update 19 April]: 35 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi

[Update 19 April]: 35 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Di Depan Wakil Rakyat, Anies Sebut 12 Penghargaan untuk Pemprov DKI di Tahun 2020-2021

Di Depan Wakil Rakyat, Anies Sebut 12 Penghargaan untuk Pemprov DKI di Tahun 2020-2021

Megapolitan
Depok Catat 121 Kasus Baru Covid-19, Dua Pasien Wafat

Depok Catat 121 Kasus Baru Covid-19, Dua Pasien Wafat

Megapolitan
Nama Wali Kota Depok Disinggung Dalam Dugaan Korupsi di Dinas Damkar

Nama Wali Kota Depok Disinggung Dalam Dugaan Korupsi di Dinas Damkar

Megapolitan
BP2MI Temukan 13 Calon TKI Ilegal Saat Grebek Apartemen di Harmoni

BP2MI Temukan 13 Calon TKI Ilegal Saat Grebek Apartemen di Harmoni

Megapolitan
Sebagian Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

Sebagian Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Ini Cara Buat E-KTP Baru Pengganti yang Hilang atau Rusak Via Online, Berlaku Luar Domisili

Ini Cara Buat E-KTP Baru Pengganti yang Hilang atau Rusak Via Online, Berlaku Luar Domisili

Megapolitan
Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Megapolitan
Jadi Syarat Perjalanan Udara dan Laut, Berikut Cara Mengisi e-HAC

Jadi Syarat Perjalanan Udara dan Laut, Berikut Cara Mengisi e-HAC

Megapolitan
Link Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 untuk Industri Ekonomi Kreatif di Jakarta

Link Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 untuk Industri Ekonomi Kreatif di Jakarta

Megapolitan
Takut Dikeroyok, Seorang Debt Collector Menceburkan Diri ke Kali Ciliwung

Takut Dikeroyok, Seorang Debt Collector Menceburkan Diri ke Kali Ciliwung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X