DPRD DKI Sebut Dana Bantuan Parpol di Tingkat Kota Bisa Diatur Dalam UU Kekhususan Jakarta

Kompas.com - 30/10/2018, 17:31 WIB
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari formula agar partai politik di tingkat kabupaten/ kota se-Jakarta bisa menerima dana bantuan dari Pemprov DKI.

Menurut Santoso, hal itu bisa saja diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI, yang kini dalam proses revisi.

"Kan sekarang sedang dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, masukan di situ bahwa parpol di tingkat kabupaten/kota mendapatkan bantuan," ujar Santoso, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).

Baca juga: DPRD DKI Usulkan Pemberian Dana Bantuan Parpol di Tingkat Kota

Meski Jakarta hanya memiliki DPRD di tingkat provinsi, lanjut Santoso, tidak menutup kemungkinan parpol di tingkat kabupaten/kota juga menerima dana bantuan seperti parpol di tingkat provinsi. Namun, besarannya lebih kecil.

Perhitungan bantuan yang diterima tiap parpol tingkat kabupaten/kota, didasarkan pada jumlah perolehan suara parpol tersebut di masing-masing kabupaten/kota dalam Pemilihan Legislatif sebelumnya di tingkat provinsi.

"Misalnya Partai A dapat 100.000 (suara) se-provinsi, kemudian dipecah-pecah, misalnya di Jakarta Utara dapatnya 20.000 (suara), tinggal dikalikan dengan rupiah per suaranya, misalnya 50 persennya dari rupiah per suara di provinsi," kata dia.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dana bantuan parpol dianggarkan Rp 1.200 per suara.

Baca juga: DPRD DKI Minta Pengawasan Pangan di 153 Pasar Tradisional Diperketat

Merujuk pernyataan Santoso, jika parpol di tingkat provinsi mendapatkan Rp 1.200 per suara, maka parpol di tingkat kabupaten/kota bisa diatur mendapatkan setengahnya atau Rp 600 per suara.

Adapun dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, dana bantuan parpol di DKI Jakarta dianggarkan Rp 1.200 per suara sesuai PP tersebut. Dengan demikian, total dana bantuan yang dianggarkan Rp 5,3 miliar.

Besar dana bantuan yang diterima parpol tingkat provinsi tergantung dari jumlah suara yang diperoleh pada Pemilihan Legislatif 2014.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Megapolitan
Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: 537 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

UPDATE 5 Maret: 537 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

Megapolitan
Pedagang Pasar Induk Kramatjati Tunggu Kepastian Jadwal Vaksinasi Covid-19

Pedagang Pasar Induk Kramatjati Tunggu Kepastian Jadwal Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Bansos Tunai Rp 300.000 untuk Warga Jakarta Cair Minggu Kedua Maret 2021

Bansos Tunai Rp 300.000 untuk Warga Jakarta Cair Minggu Kedua Maret 2021

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: Jakarta Tambah 1.159 Kasus Covid-19

UPDATE 5 Maret: Jakarta Tambah 1.159 Kasus Covid-19

Megapolitan
Virus Corona B.1.1.7 Muncul di Indonesia, Pemkot Tangerang Sebut 4M Kunci Pencegahan

Virus Corona B.1.1.7 Muncul di Indonesia, Pemkot Tangerang Sebut 4M Kunci Pencegahan

Megapolitan
Gubernur DKI Anies dan Wagub Ariza Beda Pernyataan: dari Lockdown Akhir Pekan Hingga Skateboard di Trotoar

Gubernur DKI Anies dan Wagub Ariza Beda Pernyataan: dari Lockdown Akhir Pekan Hingga Skateboard di Trotoar

Megapolitan
Kemenkes Akui Slot Vaksinasi Covid-19 di Tanah Abang Rentan Disalahgunakan

Kemenkes Akui Slot Vaksinasi Covid-19 di Tanah Abang Rentan Disalahgunakan

Megapolitan
Polisi Dalami Motif Perbuatan Cabul Penjaga Warung kepada Bocah 6 Tahun di Tangsel

Polisi Dalami Motif Perbuatan Cabul Penjaga Warung kepada Bocah 6 Tahun di Tangsel

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Kini 3.448 Orang

Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Kini 3.448 Orang

Megapolitan
Pemberian Dosis Kedua Vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang Sudah Berlangsung

Pemberian Dosis Kedua Vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang Sudah Berlangsung

Megapolitan
Hujan dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Cinere

Hujan dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Cinere

Megapolitan
ART hingga Kenalan Pedagang Ikut Vaksin di Pasar Tanah Abang, Ini Kata PD Pasar Jaya

ART hingga Kenalan Pedagang Ikut Vaksin di Pasar Tanah Abang, Ini Kata PD Pasar Jaya

Megapolitan
Berbuat Cabul kepada Bocah 6 Tahun, Penjaga Warung di Tangsel Ditangkap Warga

Berbuat Cabul kepada Bocah 6 Tahun, Penjaga Warung di Tangsel Ditangkap Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X