Menanti Pertemuan Gerindra dan PKS DKI untuk Akhiri Polemik Kursi Wagub...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kursi wakil gubernur DKI Jakarta masih kosong setelah ditinggalkan Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019.

Partai pengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017 harus mengusulkan dua nama kandidat wagub baru.

Sebagai parpol pengusung, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih berpolemik menentukan dua nama kandidat itu.

Baca juga: Gerindra Diminta Tanda Tangani Kesepakatan 2 Cawagub DKI dari PKS

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyerahkan persoalan kursi wagub DKI kepada Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Sebelum Prabowo menyampaikan itu, DPD Partai Gerindra DKI sudah memutuskan nama Taufik sebagai kandidat wagub yang diusulkan partainya.

Sementara itu, PKS juga bersikeras mendapatkan kursi wagub DKI.

Baca juga: Teka-teki 2 Nama Cawagub DKI yang Disepakati Gerindra dan PKS

Alasannya, sejak Sandiaga diputuskan sebagai cawapres, ada komitmen antara Prabowo dan Presiden PKS Sohibul Iman yang menyatakan kursi wagub adalah hak PKS.

Oleh karena itu, PKS ingin dua nama kandidat wagub yang diusulkan berasal dari partainya.

PKS telah memilih dua kadernya sebagai kandidat wagub DKI, yakni Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

Ancaman PKS

Karena polemik soal wagub DKI tak kunjung selesai, muncul pernyataan bahwa mesin PKS di tingkat provinsi dan ranting se-Jakarta bisa mati pada Pilpres 2019.

Meskipun tidak ada perintah dari pimpinan partai, mesin partai di DKI bisa saja mati mengingat PKS adalah partai kader.

Jika para kader PKS merasa kecewa, mesin partai pun tidak akan berjalan.

Baca juga: Kata Triwisaksana soal 2 Nama Cawagub DKI yang Disepakati PKS dan Gerindra

Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, kader PKS di Jakarta kecewa dengan alotnya pembahasan kandidat wagub DKI.

Padahal, mereka memegang komitmen bahwa kursi wagub DKI adalah hak PKS.

KOMPAS.com/NURSITA SARI Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018).

Baca juga: Semakin Mengerucut, PKS dan Gerindra Sepakati 2 Nama Cawagub DKI

PKS DKI hanya mengingatkan Partai Gerindra untuk memenuhi janjinya, sesuai komitmen antara Sohibul dan Prabowo.

"Enggak apa-apa (Gerindra) enggak merasa terancam. Kami enggak mau mengancam juga, cuma kami mengingatkan saja, kalau begitu (Gerindra) penuhi janjinya, mengajak memenuhi janji," ujar Suhaimi, Kamis (1/11/2018).

Meskipun demikian, Gerindra meyakini mesin partai PKS tidak akan mati hanya karena persoalan wagub DKI.

Baca juga: Proses Pemilihan Cawagub DKI Tanpa Perkembangan Berarti

Sebab, Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat sama-sama berkomitmen mengganti presiden RI dan melakukan perubahan di Indonesia.

"Kami meyakini bahwa PKS tidak akan mematikan mesin partai karena kita komitmen mengganti presiden kan, melakukan perubahan, tentu kemudian akan berpikir yang lebih besar," ujar anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade.

Gerindra undang PKS

DPD Partai Gerindra DKI Jakarta telah mengundang DPW PKS DKI Jakarta untuk menyelesaikan polemik kursi wagub DKI.

Gerindra DKI ingin duduk bersama dengan PKS DKI untuk membahas kandidat wagub yang akan diusulkan.

Sebab, selama ini belum ada komunikasi resmi antara kedua pihak untuk membahas kursi wagub DKI.

Baca juga: F-PKS Sebut Sudah Selesai Urusan Cawagub DKI, Tinggal Menanti Gerindra

Menurut rencana, pertemuan itu digelar pada Senin (5/11/2018) sore ini.

KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik usai menemui Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Selasa (16/10/2018).

Taufik berharap DPW PKS DKI bisa memenuhi undangan tersebut.

Baca juga: Prasetio: Pak Taufik Mengutarakan Siap Jadi Cawagub DKI

Dengan demikian, kedua pihak bisa segera memutuskan dua kandidat wagub pengganti Sandiaga dan mengakhiri polemik ini.

Dengan pertemuan tersebut, Taufik yakin ada solusi yang didapatkan.

"Urusan wagub itu urusan DPD (parpol tingkat provinsi). Maksud saya, ayo kita berunding, duduk bareng, musyawarah. Pasti ada jalan keluar," ujar Taufik.