"Saya Lihat Gubernur Agak Kerepotan Tangani Semua Isu karena Tak Ada Tandem"

Kompas.com - 13/11/2018, 18:28 WIB
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho  saat konfrensi pers laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) maladministrasi penghentian pelayanan publik  Pemerintah Kota Bekasi di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAKepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho saat konfrensi pers laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) maladministrasi penghentian pelayanan publik Pemerintah Kota Bekasi di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerepotan menangani persoalan-persoalan di Jakarta karena posisi wakil gubernur masih kosong.

Sebab, tidak ada orang lain yang bisa memutuskan kebijakan selain dirinya.

"Saya melihat Pak Gubernur juga agak kerepotan menangani semua isu karena tidak bisa ada tandem," ujar Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2018).

Baca juga: Menurut Ombudsman, DKI dan PT KAI Saling Klaim Aset Jalan Jatibaru

Teguh menyampaikan, selama posisi wagub kosong, Anies dibantu Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah dalam menjalankan pemerintahan.

Namun, sebagai seorang birokrat, Sekda tidak bisa mengambil kebijakan politik seperti seorang wagub.

"Sekda tidak bisa mengambil kebijakan politik, rapat saja karena dia birokrat. Kalau ada wagub, dia bisa ambil kebijakan-kebijakan politik. Itu yang agak lemah," kata Teguh.

Baca juga: Anies: PKS dan Gerindra Tak Perlu Dimediasi untuk Pilih Wagub DKI

Salah satu hal yang disoroti Teguh berkaitan dengan kebijakan yakni soal pembangunan jembatan multiguna atau skybridge Tanah Abang.

Dia meminta Anies lebih memperhatikan persoalan skybridge tersebut.

"Kami minta Pak Gubernur untuk mendorong jajarannya supaya lebih perhatian terhadap isu ini, lebih serius, khususnya koordinasi antar-pihak. Jajaran Gubernur ini seringkali bilang sudah melakukan koordinasi, tetapi nyatanya belum," ucapnya.

Baca juga: Tanggapan Anies Disebut Bisa Jadi Mediator Penentuan Wagub DKI

Jika ada wagub, lanjut Teguh, wagub bisa menggantikan gubernur mengoordinasikan hal-hal teknis seperti persoalan skybridge Tanah Abang.

"Memang lebih efektifnya, lebih bagus kalau sudah punya wagub, karena mungkin wagub bisa melakukan koordinasi untuk hal-hal teknis seperti ini," tutur Teguh.

Seperti diketahui, ada lima hal yang belum disepakati Pemprov DKI dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam pembangunan skybridge Tanah Abang.

Baca juga: Seputar Uji Kelayakan dan Peluang Gerindra Rebut Kursi Wagub DKI

Lima hal itu yakni persoalan aset, arus (flow) penumpang, pintu penghubung skybridge menuju Stasiun Tanah Abang, sarana-prasarana pendukung skybridge, dan keamanan.

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya berencana memanggil kedua pihak pada Jumat (16/11/2018) untuk membahas lima persoalan itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Megapolitan
Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Megapolitan
KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

Megapolitan
Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Megapolitan
Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Megapolitan
Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Megapolitan
Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Megapolitan
Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Megapolitan
Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Megapolitan
Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Megapolitan
Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Megapolitan
Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Megapolitan
Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Megapolitan
PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

Megapolitan
Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X