2 BUMD DKI Disebut Realokasi Anggaran Tanpa Dasar Hukum

Kompas.com - 15/11/2018, 06:36 WIB
Rapat BUMD DKI Jakarta bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (24/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat BUMD DKI Jakarta bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (24/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Rifkoh Abriani mempertanyakan kebijakan dua badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang merealokasi anggaran penyertaan modal daerah (PMD) tidak terpakai atau dana mengendap untuk proyek lain. Dua BUMD itu yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya.

"Dalam laporannya sudah melaksanakan realokasi, sementara kita baru akan membahas," ujar Rifkoh di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).

Baca juga: Rp 4,4 Triliun APBD DKI Mengendap di BUMD

Rifkoh mengetahui hal itu dari laporan Pemprov DKI Jakarta kepada DPRD DKI. Namun, dalam laporan itu tidak dirinci berapa besaran PMD yang telah direalokasi. Tidak ada pula keterangan PMD itu direalokasi dari proyek apa ke proyek apa.

Menurut Rifkoh, dua BUMD itu merealokasi PMD tanpa dasar hukum. Dia menyebut belum ada aturan mengenai penggunaan PMD tidak terpakai untuk proyek lain yang tak sesuai dengan proposal awal.

Selain itu, rencana realokasi PMD juga harus disetujui anggota Dewan terlebih dulu.

"Ini konsistensi regulasinya bagaimana," kata Rifkoh.

Dalam daftar realisasi PMD periode 2006-2017, Jakpro berencana merealokasi dana Rp 1,68 triliun. Sementara itu, Sarana Jaya akan merealokasi PMD senilai Rp 45,42 miliar. Rencana itu di luar dari realokasi yang sudah dilakukan dua BUMD tersebut.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Ingatkan Jakpro Kembalikan PMD Rp 650 Miliar yang Mengendap

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengakui adanya kekosongan regulasi soal realokasi PMD tidak terpakai atau dana mengendap.

"Regulasinya belum diatur, jadi ada kekosongan regulasi di sini," ucap Saefullah.

Menurut Saefullah, Pemprov DKI akan membuat regulasi soal realokasi PMD yang tidak terpakai itu.

"Nanti realokasi ini regulasinya akan dibuat," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Friedrich Silaban, Seorang Nasrani yang Pelajari Wudu dan Shalat Demi Rancang Masjid Istiqlal

Friedrich Silaban, Seorang Nasrani yang Pelajari Wudu dan Shalat Demi Rancang Masjid Istiqlal

Megapolitan
Depok Catat 3.844 Warga Masih Positif Covid-19 Saat Ini

Depok Catat 3.844 Warga Masih Positif Covid-19 Saat Ini

Megapolitan
BMKG: Waspadai Hujan yang Disertai Petir di Jakarta Hari Ini

BMKG: Waspadai Hujan yang Disertai Petir di Jakarta Hari Ini

Megapolitan
Saaat Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Kabupaten Bekasi Tertahan Rombongan Presiden

Saaat Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Kabupaten Bekasi Tertahan Rombongan Presiden

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Mulai Dilgelar di GBK Hari Ini

Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Mulai Dilgelar di GBK Hari Ini

Megapolitan
Ada 15.876 Korban Banjir di Kota Tangerang, Hanya 200 Pengungsi yang Dites Swab PCR

Ada 15.876 Korban Banjir di Kota Tangerang, Hanya 200 Pengungsi yang Dites Swab PCR

Megapolitan
UPDATE 24 Februari: Ada 43 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Kini 7.105

UPDATE 24 Februari: Ada 43 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Kini 7.105

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 di Kota Tangerang, Peserta Terbanyak Guru SD hingga SMP

Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 di Kota Tangerang, Peserta Terbanyak Guru SD hingga SMP

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Kota Bogor Dimulai Pekan Depan, 34.785 Pelayan Publik Jadi Prioritas

Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Kota Bogor Dimulai Pekan Depan, 34.785 Pelayan Publik Jadi Prioritas

Megapolitan
Terjebak di Lift Stasiun Jatinegara, Penumpang KRL Keluhkan Voice Call yang Mati

Terjebak di Lift Stasiun Jatinegara, Penumpang KRL Keluhkan Voice Call yang Mati

Megapolitan
Kuasa Hukum: Belum Ada Keterangan Saksi yang Buktikan John Kei Lakukan Pembunuhan Berencana

Kuasa Hukum: Belum Ada Keterangan Saksi yang Buktikan John Kei Lakukan Pembunuhan Berencana

Megapolitan
Minta Kasus Pencurian Ponselnya Dihentikan, Selebgram Ajudan Pribadi Juga Beri Uang ke Pelaku

Minta Kasus Pencurian Ponselnya Dihentikan, Selebgram Ajudan Pribadi Juga Beri Uang ke Pelaku

Megapolitan
Pencurian Motor di Tamansari Terekam Kamera CCTV, Seorang Pelaku Pakai Atribut Ojol

Pencurian Motor di Tamansari Terekam Kamera CCTV, Seorang Pelaku Pakai Atribut Ojol

Megapolitan
Pemprov DKI Umumkan 782 Kasus Baru Covid-19, Belum Semua Data Dilaporkan

Pemprov DKI Umumkan 782 Kasus Baru Covid-19, Belum Semua Data Dilaporkan

Megapolitan
Korban Pembacokan di Duri Kosambi: Saya Yakin yang Perintah John Kei

Korban Pembacokan di Duri Kosambi: Saya Yakin yang Perintah John Kei

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X