2 BUMD DKI Disebut Realokasi Anggaran Tanpa Dasar Hukum

Kompas.com - 15/11/2018, 06:36 WIB
Rapat BUMD DKI Jakarta bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (24/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat BUMD DKI Jakarta bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (24/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Rifkoh Abriani mempertanyakan kebijakan dua badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang merealokasi anggaran penyertaan modal daerah (PMD) tidak terpakai atau dana mengendap untuk proyek lain. Dua BUMD itu yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya.

"Dalam laporannya sudah melaksanakan realokasi, sementara kita baru akan membahas," ujar Rifkoh di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).

Baca juga: Rp 4,4 Triliun APBD DKI Mengendap di BUMD

Rifkoh mengetahui hal itu dari laporan Pemprov DKI Jakarta kepada DPRD DKI. Namun, dalam laporan itu tidak dirinci berapa besaran PMD yang telah direalokasi. Tidak ada pula keterangan PMD itu direalokasi dari proyek apa ke proyek apa.

Menurut Rifkoh, dua BUMD itu merealokasi PMD tanpa dasar hukum. Dia menyebut belum ada aturan mengenai penggunaan PMD tidak terpakai untuk proyek lain yang tak sesuai dengan proposal awal.

Selain itu, rencana realokasi PMD juga harus disetujui anggota Dewan terlebih dulu.

"Ini konsistensi regulasinya bagaimana," kata Rifkoh.

Dalam daftar realisasi PMD periode 2006-2017, Jakpro berencana merealokasi dana Rp 1,68 triliun. Sementara itu, Sarana Jaya akan merealokasi PMD senilai Rp 45,42 miliar. Rencana itu di luar dari realokasi yang sudah dilakukan dua BUMD tersebut.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Ingatkan Jakpro Kembalikan PMD Rp 650 Miliar yang Mengendap

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengakui adanya kekosongan regulasi soal realokasi PMD tidak terpakai atau dana mengendap.

"Regulasinya belum diatur, jadi ada kekosongan regulasi di sini," ucap Saefullah.

Menurut Saefullah, Pemprov DKI akan membuat regulasi soal realokasi PMD yang tidak terpakai itu.

"Nanti realokasi ini regulasinya akan dibuat," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Damkar Temukan 18 Ekor Ular Kobra di Joglo

Damkar Temukan 18 Ekor Ular Kobra di Joglo

Megapolitan
Alasan Keamanan, Tol Layang Japek Khusus Kendaraan Golongan I Non-bus

Alasan Keamanan, Tol Layang Japek Khusus Kendaraan Golongan I Non-bus

Megapolitan
Tol Layang Japek Akan Dilengkapi Parking Bay untuk Kondisi Darurat

Tol Layang Japek Akan Dilengkapi Parking Bay untuk Kondisi Darurat

Megapolitan
Pantai di Cilincing Dipenuhi Sampah yang Terbawa Arus karena Angin Barat

Pantai di Cilincing Dipenuhi Sampah yang Terbawa Arus karena Angin Barat

Megapolitan
Jika Fondasi Tidak di Saluran Air, Warga Matraman Tidak Perlu Cemas Rumah Ambruk

Jika Fondasi Tidak di Saluran Air, Warga Matraman Tidak Perlu Cemas Rumah Ambruk

Megapolitan
Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

Megapolitan
Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Megapolitan
Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Megapolitan
Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Megapolitan
Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Megapolitan
Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Megapolitan
Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Megapolitan
Jelang Tutup Tahun, BPRD Jakpus Klaim Sudah Penuhi 97 Persen Target Pajak Kendaraan

Jelang Tutup Tahun, BPRD Jakpus Klaim Sudah Penuhi 97 Persen Target Pajak Kendaraan

Megapolitan
Ketika Siswa SMP Bantu Bersih-bersih Sampah di Area CFD

Ketika Siswa SMP Bantu Bersih-bersih Sampah di Area CFD

Megapolitan
Ingat, Buang Puntung Rokok Sembarangan Saat CFD Bisa Kena Denda

Ingat, Buang Puntung Rokok Sembarangan Saat CFD Bisa Kena Denda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X