Kompas.com - 15/11/2018, 06:36 WIB
Rapat BUMD DKI Jakarta bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (24/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat BUMD DKI Jakarta bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (24/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Rifkoh Abriani mempertanyakan kebijakan dua badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang merealokasi anggaran penyertaan modal daerah (PMD) tidak terpakai atau dana mengendap untuk proyek lain. Dua BUMD itu yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya.

"Dalam laporannya sudah melaksanakan realokasi, sementara kita baru akan membahas," ujar Rifkoh di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).

Baca juga: Rp 4,4 Triliun APBD DKI Mengendap di BUMD

Rifkoh mengetahui hal itu dari laporan Pemprov DKI Jakarta kepada DPRD DKI. Namun, dalam laporan itu tidak dirinci berapa besaran PMD yang telah direalokasi. Tidak ada pula keterangan PMD itu direalokasi dari proyek apa ke proyek apa.

Menurut Rifkoh, dua BUMD itu merealokasi PMD tanpa dasar hukum. Dia menyebut belum ada aturan mengenai penggunaan PMD tidak terpakai untuk proyek lain yang tak sesuai dengan proposal awal.

Selain itu, rencana realokasi PMD juga harus disetujui anggota Dewan terlebih dulu.

"Ini konsistensi regulasinya bagaimana," kata Rifkoh.

Dalam daftar realisasi PMD periode 2006-2017, Jakpro berencana merealokasi dana Rp 1,68 triliun. Sementara itu, Sarana Jaya akan merealokasi PMD senilai Rp 45,42 miliar. Rencana itu di luar dari realokasi yang sudah dilakukan dua BUMD tersebut.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Ingatkan Jakpro Kembalikan PMD Rp 650 Miliar yang Mengendap

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengakui adanya kekosongan regulasi soal realokasi PMD tidak terpakai atau dana mengendap.

"Regulasinya belum diatur, jadi ada kekosongan regulasi di sini," ucap Saefullah.

Menurut Saefullah, Pemprov DKI akan membuat regulasi soal realokasi PMD yang tidak terpakai itu.

"Nanti realokasi ini regulasinya akan dibuat," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berikut Nominal Zakat Fitrah DKI Jakarta Tahun 2021

Berikut Nominal Zakat Fitrah DKI Jakarta Tahun 2021

Megapolitan
Sejarah Masjid Jami Kalipasir: Tertua di Kota Tangerang, Berawal dari Gubuk Kecil untuk Syiar Islam

Sejarah Masjid Jami Kalipasir: Tertua di Kota Tangerang, Berawal dari Gubuk Kecil untuk Syiar Islam

Megapolitan
Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Kamis 22 April 2021

Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Kamis 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 22 April 2021

Megapolitan
Penerima BST di Kota Tangerang Hanya 20.000 Orang, Pemkot Protes ke Kemensos

Penerima BST di Kota Tangerang Hanya 20.000 Orang, Pemkot Protes ke Kemensos

Megapolitan
Ditinggal Majikan ke Luar Kota, ART Tewas Gantung Diri di Serpong Garden Tangerang

Ditinggal Majikan ke Luar Kota, ART Tewas Gantung Diri di Serpong Garden Tangerang

Megapolitan
Pemprov DKI: Pengusaha Wajib Berikan THR Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran

Pemprov DKI: Pengusaha Wajib Berikan THR Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran

Megapolitan
Update 21 April: Bertambah 602, Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kini 6.440

Update 21 April: Bertambah 602, Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kini 6.440

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Tangerang Raya, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Tangerang Raya, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Depok, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Depok, 22 April 2021

Megapolitan
Penjambret Ponsel di Tambora Sudah 2 Kali Beraksi, Jual Hasil Curian ke Penadah di Pinggir Jalan

Penjambret Ponsel di Tambora Sudah 2 Kali Beraksi, Jual Hasil Curian ke Penadah di Pinggir Jalan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X