Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prediksi Bundaran HI Banjir 2025 dan Persiapan Pemprov DKI

Kompas.com - 23/11/2018, 09:11 WIB
Nursita Sari,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan, air di laut utara Jakarta akan mencapai Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada tahun 2025.

Prabowo menyebut hal itu berdasarkan prediksi United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

"Air laut di bagian utara Jakarta meninggi, UN memprediksi, diperkirakan air di Tanjung Priok pada 2025 akan sampai pada Hotel Kempinski, Hotel Grand Hyatt, Bundaran HI," kata Prabowo, Rabu (21/11/2018).

Baca juga: Target Rampung 2020, Ini Progres Pembangunan Tanggul Pantai Milik DKI

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengungkapkan, kondisi itu merupakan dampak dari perubahan iklim. Selain Indonesia, negara lain juga mulai merasakan dampaknya.

Contoh lain dari dampak tersebut adalah dunia akan mengalami defisit air bersih pada tahun 2025, demikian berdasarkan perbincangannya dengan seorang ahli.

Sayangnya, Prabowo berpendapat, Indonesia belum siap untuk menghadapi dampak perubahan iklim tersebut.

Pandangan Menteri Basuki

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono setuju dengan pernyataan Prabowo. Dia menyebut Jakarta berpotensi tenggelam.

Meski demikian, Basuki enggan berkomentar tentang pernyataan Prabowo yang secara spesifik menyebut bahwa air laut akan sampai ke Bundaran HI pada 2025.

"Iya, saya juga kan dulu pernah bilang, 15 tahun lagi akan tenggelam," ujarnya.

Untuk mengantisipasinya, kini pemerintah mendorong program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) alias tanggul pantai raksasa di utara Jakarta. Tanggul raksasa itu bisa mengatur ketinggian air laut yang berhadapan langsung dengan daratan Jakarta.

"Untuk emergency, ya bikin tanggul. Kalau tidak, memang kita akan tenggelam terus," ucap Basuki.

Baca juga: Ditargetkan Rampung Desember, Ini Fungsi Tanggul NCICD di Marunda

Basuki menuturkan, penyedotan air tanah merupakan penyebab utama turunnya muka tanah di Jakarta.

Tanah di Jakarta, khususnya Jakarta Utara, turun sebanyak 10 hingga 12 centimeter per tahunnya. Hal ini semakin berpotensi membuat masuknya air laut ke daratan.

"Sekarang, apa tindakannya? Karena masih ada penyedotan air tanah berlebihan, maka harus ada suplai air bersih sehingga membuat orang stop pakai air tanah dan sumur. Makanya dibikin DAM dan SPAM Jatiluhur supaya penggunaan air tanah bisa distop," ujar Basuki.

Persiapan DKI

Seperti Basuki, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyoroti soal penggunaan air tanah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, tidak akan membiarkan penyedotan air yang menyebabkan turunnya permukaan tanah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Remaja di Bogor Ditangkap Polisi Usai Tusuk Seorang Ibu dalam Keadaan Mabuk

Remaja di Bogor Ditangkap Polisi Usai Tusuk Seorang Ibu dalam Keadaan Mabuk

Megapolitan
Temui Heru Budi di Balai Kota, Ahmed Zaki Pastikan Bukan Bahas Isu Pilkada DKI 2024

Temui Heru Budi di Balai Kota, Ahmed Zaki Pastikan Bukan Bahas Isu Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Warga Tangkap Pria yang Diduga Tusuk Perempuan di Bogor

Warga Tangkap Pria yang Diduga Tusuk Perempuan di Bogor

Megapolitan
Pemprov DKI Tertibkan 15 Rumah Kumuh di Tanah Tinggi, Direnovasi Jadi Tipe 36

Pemprov DKI Tertibkan 15 Rumah Kumuh di Tanah Tinggi, Direnovasi Jadi Tipe 36

Megapolitan
Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Polisi Selidiki Kemungkinan Asal Narkoba dari Kampung Bahari

Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Polisi Selidiki Kemungkinan Asal Narkoba dari Kampung Bahari

Megapolitan
Heru Budi Pastikan Pasien TBC yang Bukan KTP DKI Bisa Berobat di Jakarta

Heru Budi Pastikan Pasien TBC yang Bukan KTP DKI Bisa Berobat di Jakarta

Megapolitan
Warga Bekasi Tertabrak Kereta di Pelintasan Bungur Kemayoran

Warga Bekasi Tertabrak Kereta di Pelintasan Bungur Kemayoran

Megapolitan
Faktor Ekonomi Jadi Alasan Pria 50 Tahun di Jaksel Nekat Edarkan Narkoba

Faktor Ekonomi Jadi Alasan Pria 50 Tahun di Jaksel Nekat Edarkan Narkoba

Megapolitan
Keluarga Taruna yang Tewas Dianiaya Senior Minta STIP Ditutup

Keluarga Taruna yang Tewas Dianiaya Senior Minta STIP Ditutup

Megapolitan
UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

Megapolitan
Pria 50 Tahun Diiming-imingi Rp 1,8 Juta untuk Edarkan Narkoba di Jaksel

Pria 50 Tahun Diiming-imingi Rp 1,8 Juta untuk Edarkan Narkoba di Jaksel

Megapolitan
Polisi Temukan 488 Gram Sabu Saat Gerebek Rumah Kos di Jaksel

Polisi Temukan 488 Gram Sabu Saat Gerebek Rumah Kos di Jaksel

Megapolitan
KPU: Mantan Gubernur Tak Bisa Maju Jadi Cawagub di Daerah yang Sama pada Pilkada 2024

KPU: Mantan Gubernur Tak Bisa Maju Jadi Cawagub di Daerah yang Sama pada Pilkada 2024

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Bakal Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Bakal Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Jakarta Mulai Tertibkan Jukir Liar Minimarket

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Jakarta Mulai Tertibkan Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com