Pemkot Tangerang Tunggu Izin Pemerintah Pusat Manfaatkan Cisadane untuk Wisata Air

Kompas.com - 25/11/2018, 21:57 WIB
Berbagai stan gabungan organisasi perangkat daerah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) se-Tangerang Raya berlomba membangun stan yang Instagramable di acara Festival Cisadane yang dimulai pada 25 Agustus - 1 September 2018. RIMA WAHYUNINGRUMBerbagai stan gabungan organisasi perangkat daerah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) se-Tangerang Raya berlomba membangun stan yang Instagramable di acara Festival Cisadane yang dimulai pada 25 Agustus - 1 September 2018.

TANGERANG, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya berencana menjadikan bantaran Sungai Cisadane sebagai salah satu objek wisata air di Tangerang. Salah satu fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat yaitu transportasi air.

"Konsepnya banyak. Kami ingin membuat water way poin to poin. Terus yang seberang Taman Gajah Tunggal itu di bawahnya kami bikin perahu, jadi orang sambil menikmati perahu. Ya bayarnya Rp 10.000 per 10-15 menit," kata Arief saat dihubungi Kompas.com, Minggu (25/11/2018).

Arief mengatakan, selain bertujuan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat, pemanfaatan Sungai Cisadane dilakukan agar masyarakat peduli terhadap kondisi sungai. Arief berharap masyarakat paham bahwa sungai bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, salah satunya sebagai destinasi wisata.

Baca juga: Warga Babakan Mencuci di Air Keruh Sungai Cisadane

Pemerintah Kota Tangerang masih menunggu izin pemanfaatan Sungai Cisadane dari  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Kami berharap pemerintah pusat ketika melempar program, ya daerah dibantu atau dikawal. Desainnya sudah ada, tinggal eksekusi," ujar Arief.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Megapolitan
Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Megapolitan
Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Megapolitan
Belasan Remaja yang Hendak Gabung Unjuk Rasa di Patung Kuda Langsung Dibawa Polisi

Belasan Remaja yang Hendak Gabung Unjuk Rasa di Patung Kuda Langsung Dibawa Polisi

Megapolitan
Jelang Kedatangan PM Jepang, Akses Jalan Menuju Istana Bogor Ditutup

Jelang Kedatangan PM Jepang, Akses Jalan Menuju Istana Bogor Ditutup

Megapolitan
PT Khong Guan Kembali Datangi Warga Korban Banjir untuk Data Kerugian

PT Khong Guan Kembali Datangi Warga Korban Banjir untuk Data Kerugian

Megapolitan
Jokowi Sambut PM Jepang di Istana Bogor Sore Nanti, 1.000 Personel Disiagakan

Jokowi Sambut PM Jepang di Istana Bogor Sore Nanti, 1.000 Personel Disiagakan

Megapolitan
BEM SI Sebut 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf seperti Negeri Dongeng

BEM SI Sebut 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf seperti Negeri Dongeng

Megapolitan
Gelar Demo Pada Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, BEM SI Angkat Kembali Isu Agraria

Gelar Demo Pada Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, BEM SI Angkat Kembali Isu Agraria

Megapolitan
Dipanggil DPRD DKI Jakarta untuk Jelaskan Longsor di Ciganjur, Pengembang Melati Residence Tak Hadir

Dipanggil DPRD DKI Jakarta untuk Jelaskan Longsor di Ciganjur, Pengembang Melati Residence Tak Hadir

Megapolitan
Aturan Perda, Penetapan atau Perpanjangan PSBB Harus Minta Saran DPRD DKI

Aturan Perda, Penetapan atau Perpanjangan PSBB Harus Minta Saran DPRD DKI

Megapolitan
Pelaksanaan Perda Covid-19 Menunggu Pergub yang Lebih Rinci

Pelaksanaan Perda Covid-19 Menunggu Pergub yang Lebih Rinci

Megapolitan
Pedemo UU Cipta Kerja Bakar Ban di Sekitar Patung Kuda

Pedemo UU Cipta Kerja Bakar Ban di Sekitar Patung Kuda

Megapolitan
Kembali Demo Tolak Omnibus Law, Massa BEM SI Bawa Piagam Kegagalan untuk Pemerintah

Kembali Demo Tolak Omnibus Law, Massa BEM SI Bawa Piagam Kegagalan untuk Pemerintah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X