Langkah Gubernur DKI Kuasai Pulau Reklamasi...

JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib pulau reklamasi di pantai utara Jakarta akhirnya semakin jelas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal membuat DKI kuasai pulau reklamasi dengan menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola tanah hasil reklamasi.

Keputusan ini tertuang dalam Pergub Nomor 120 Tahun 2018 yang baru diterbitkan.

"Kami menugaskan kepada salah satu BUMD, yaitu Jakpro, untuk mengelola lahan yang nanti akan digunakan. Dengan begitu nanti kami akan minta Jakpro untuk menyusun rencana presentasi ke pemerintah. Baru dari situ kami bekerja," kata Anies saat ditemui di Jakarta Timur, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: Rusun, Pasar, hingga Dermaga Akan Dibangun di Pulau Reklamasi

Dalam Pergub itu tertulis tanah hasil reklamasi yang dimaksud yakni Pulau C, Pulau D, dan Pulau G. Berdasarkan isi Pergub, Anies menugaskan Jakpro mengelola tanah hasil reklamasi pantai utara Jakarta selama sepuluh tahun.

Tanah yang dimaksud adalah lahan kontribusi yang ada di setiap dari tiga pulau itu. Pengelolaan lahan kontribusi meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengembangan prasarana untuk kepentingan publik atau fasilitas umum/fasilitas sosial.

Pulau C dan D dibangun PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan PT Agung Sedayu Group. Sementara Pulau G dibangun PT Agung Podomoro Land melalui PT Kencana Unggul Sukses, pemilik anak perusahaan PT Muara Wisesa Samudra.

Pulau D telah berdiri dengan sejumlah bangunan yang sudah jadi. Pengembangnya juga telah mengantongi hak guna bangunan (HGB).

Sementara pulau C dan G sudah diuruk, tetapi dihentikan pembangunannya.

Baca juga: Pantai di Pulau Reklamasi Akan Dibuka Gratis untuk Publik

Dalam Pergub dijelaskan pengelolaan berupa kerja sama dalam prasarana, sarana, dan utilitas. Adapun pendanaan pembangunan sarana dan prasarana bisa berasal dari modal perusahaan; patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya yang sah; penyertaan modal pemerintah daerah; hibah yang sah dan tidak mengikat; pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; dan atau bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anies mengaku tak khawatir langkahnya ini bakal digugat pengembang. Sebab, ia tetap bakal mengizinkan pengembang untuk menguasai sebagian pulau yang dibangunnya itu.

Ia mempersilakan pengembang yang tak terima untuk memperkarakannya di meja hijau.

"Sebenarnya semua keputusan pemerintah bisa digugat ya. Selama ada PTUN. Boleh, enggak apa-apa," kata dia.

Pantai Gratis

Dalam Pergub juga dijelaskan, sarana dan prasarana yang akan dibangun meliputi rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pasar tematik ikan, restoran ikan, tempat ibadah, kantor pemerintah, dan dermaga.

"Gambaran besarnya kita akan punya areal yang terbuka untuk publik. Dan kita akan punya kampung yang kita akan lakukan peremajaan," kata Anies.

Baca juga: Pengembang Belum Tahu Pulau Reklamasi Akan Dikelola Jakpro

Menurut Anies, nantinya warga DKI, khususnya nelayan, akan menghuni pulau reklamasi. Mereka akan membentuk kelurahan baru. Pulau yang beridentitas huruf saat ini juga akan diganti dengan nama baru.

Selain itu, pulau reklamasi juga bakal jadi destinasi wisata dengan pantainya yang gratis untuk publik. Anies mengatakan, pantai di pulau reklamasi bakal jadi pantai pertama yang benar-benar gratis.

“Jadi nanti warga Jakarta bisa punya pantai publik yang gratis, kalau sore bisa lihat sunset,” kata Anies.

Anies mengatakan, timnya sudah memaparkan gambaran ini ke dirinya. Ia meminta mereka membuat rancangan 3D-nya sebelum dipaparkan ke publik.

Respons Pengembang

Sayangnya, gebrakan Anies ini justru belum diketahui pengembang sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan pulau reklamasi.

Sekretaris PT Agung Podomoro Land Justini Omas mengaku belum mengetahui soal pulau reklamasi pantai utara Jakarta akan dikelola PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Agung Podomoro Land adalah perusahaan induk dari PT Muara Wisesa Samudra yang mengembangkan Pulau G.

"Saya di APL belum mendapat info mengenai hal tersebut dari PT Muara Wisesa Samudra. Nanti coba saya tanyakan," kata Justini kepada wartawan, Sabtu (24/10/2018).

Baca juga: Gubernur DKI Akan Beri Nama 3 Pulau Reklamasi Teluk Jakarta

Menurut Justini, pihaknya jarang mendapat pemberitahuan resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kebijakan di pulau reklamasi. Kebijakan menyerahkan pengelolaan pulau ke PT Jakpro juga tanpa pemberitahuan.

"Seperti penghentian reklamasi oleh Gubernur kemarin, kami mengetahuinya juga cuma dari baca di media, tetapi belum menerima surat pemberitahuan resminya sampai sekarang ini," ujar Justini.

PT Muara Wisesa Samudra saat ini masih menunggu arahan dari Pemprov DKI Jakarta terkait kelanjutan Pulau G.

"Kami juga masih menunggu arahan, kapan bisa mulai lagi pembangunannya," kata Justini.