Diputus Tak Bersalah oleh Bawaslu, Anies Bicara soal Akal Sehat

Kompas.com - 11/01/2019, 23:49 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (11/1/2019) malam. KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (11/1/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik kinerja Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) dalam menangani laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Anies sebelumnya dipanggil Bawaslu dalam laporan dugaan kampanye terselubung hingga akhirnya dinyatakan tidak melakukan pelanggaran.

"Ada banyak hal yang bisa dilaporkan, tetapi kalau kita merespon pada setiap laporan tanpa memikirkan substansinya, nanti proses kampanye kita menjadi proses kampanye yang fokus pada hal remeh temeh," kata Anies ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (11/1/2019) malam.

Baca juga: Anies Baswedan Terbukti Tak Penuhi Unsur Pelanggaran Pidana

Anies meminta Bawaslu belajar dari kasus pose dua jari yang ia alami. Anies diduga berkampanye di hari kerja dengan mengacungkan dua jari di acara Konferensi Nasional Gerindra.

Anies mengungkapkan saat diperiksa Bawaslu Kabupaten Bogor, dirinya sempat menyatakan agar Bawaslu menggunakan akal sehat dalam menghadapi setiap laporan maupun kasus.

"Saya katakan di dalam ruangan itu gunakan keakalsehatan dalam menilai setiap laporan. Jadi kalau kita menggunakan akal sehat, kewajaran, maka laporan-laporan itu dinilai saja mana yang layak mana yang tidak," ujar Anies.

Baca juga: Komentar Anies soal Dugaan Kampanye Terselubung di Acara Gerindra

Bawaslu Kabupaten Bogor yang menangani kasus tersebut akhirnya memutukan bahwa Anies tidak melakukan pelanggaran.

Ia berterima kasih atas putusan itu.

"Dari saya apresiasi (putusan Bawaslu), mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semuanya supaya fokus pada substansi," ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Bogor memastikan bahwa pose dua jari yang dilakukan Anies dalam acara Konferensi Nasional Gerindra di Bogor bukan pelanggaran kampanye.

Baca juga: Bawaslu Punya Waktu 14 Hari untuk Putuskan Kasus Anies Baswedan

Anies terbukti tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, yaitu Pasal 282 dan Pasal 283 juncto 547.

Pasal itu memuat aturan soal larangan kepala daerah membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye.

Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah menjelaskan, Konferensi Nasional Partai Gerindra bukan merupakan kegiatan kampanye.

"Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan," kata Irvan saat dikonfirmasi, Jumat (11/1/2019).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tunggu Hasil Otopsi Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Pulogadung

Polisi Tunggu Hasil Otopsi Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Pulogadung

Megapolitan
Polisi Temukan Pisau dan Bercak Darah di Mobil Sopir Taksi Online yang Tewas di Bekasi

Polisi Temukan Pisau dan Bercak Darah di Mobil Sopir Taksi Online yang Tewas di Bekasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Gempa di Jakarta Serasa 'Nyungsep' | Sawangan Kini Terbanyak Kasus Covid-19 di Depok

[POPULER JABODETABEK] Gempa di Jakarta Serasa "Nyungsep" | Sawangan Kini Terbanyak Kasus Covid-19 di Depok

Megapolitan
Hari Terakhir PPDB Jakarta hingga Pukul 15.00 WIB, Masih Ada Kursi Kosong di 115 SMAN

Hari Terakhir PPDB Jakarta hingga Pukul 15.00 WIB, Masih Ada Kursi Kosong di 115 SMAN

Megapolitan
Pro Kontra Keputusan Anies Izinkan Reklamasi Ancol di Mata Anggota DPRD DKI

Pro Kontra Keputusan Anies Izinkan Reklamasi Ancol di Mata Anggota DPRD DKI

Megapolitan
Ratusan Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakut Jalani Rapid Test

Ratusan Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakut Jalani Rapid Test

Megapolitan
UPDATE Grafik 7 Juli di Depok: Tambah 13 Kasus, 21 Pasien Sembuh

UPDATE Grafik 7 Juli di Depok: Tambah 13 Kasus, 21 Pasien Sembuh

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Hujan Siang dan Sore Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Hujan Siang dan Sore Nanti

Megapolitan
Pengunjung Top One Diminta Sembunyi Saat Digerebek, Dikunci di Ruangan Gelap dan Pengap

Pengunjung Top One Diminta Sembunyi Saat Digerebek, Dikunci di Ruangan Gelap dan Pengap

Megapolitan
PPDB Jakarta Tahap Akhir Sisakan 2.512 Kursi di 115 SMA Negeri, Ini Daftarnya

PPDB Jakarta Tahap Akhir Sisakan 2.512 Kursi di 115 SMA Negeri, Ini Daftarnya

Megapolitan
JPO GBK Dirusak Aksi Vandalisme

JPO GBK Dirusak Aksi Vandalisme

Megapolitan
Ojek Online Diizinkan Bawa Penumpang di Kota Bekasi Mulai Kamis Besok

Ojek Online Diizinkan Bawa Penumpang di Kota Bekasi Mulai Kamis Besok

Megapolitan
Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Megapolitan
PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

Megapolitan
Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X