Diputus Tak Bersalah oleh Bawaslu, Anies Bicara soal Akal Sehat

Kompas.com - 11/01/2019, 23:49 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (11/1/2019) malam.KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (11/1/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik kinerja Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) dalam menangani laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Anies sebelumnya dipanggil Bawaslu dalam laporan dugaan kampanye terselubung hingga akhirnya dinyatakan tidak melakukan pelanggaran.

"Ada banyak hal yang bisa dilaporkan, tetapi kalau kita merespon pada setiap laporan tanpa memikirkan substansinya, nanti proses kampanye kita menjadi proses kampanye yang fokus pada hal remeh temeh," kata Anies ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (11/1/2019) malam.

Baca juga: Anies Baswedan Terbukti Tak Penuhi Unsur Pelanggaran Pidana

Anies meminta Bawaslu belajar dari kasus pose dua jari yang ia alami. Anies diduga berkampanye di hari kerja dengan mengacungkan dua jari di acara Konferensi Nasional Gerindra.

Anies mengungkapkan saat diperiksa Bawaslu Kabupaten Bogor, dirinya sempat menyatakan agar Bawaslu menggunakan akal sehat dalam menghadapi setiap laporan maupun kasus.

"Saya katakan di dalam ruangan itu gunakan keakalsehatan dalam menilai setiap laporan. Jadi kalau kita menggunakan akal sehat, kewajaran, maka laporan-laporan itu dinilai saja mana yang layak mana yang tidak," ujar Anies.

Baca juga: Komentar Anies soal Dugaan Kampanye Terselubung di Acara Gerindra

Bawaslu Kabupaten Bogor yang menangani kasus tersebut akhirnya memutukan bahwa Anies tidak melakukan pelanggaran.

Ia berterima kasih atas putusan itu.

"Dari saya apresiasi (putusan Bawaslu), mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semuanya supaya fokus pada substansi," ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Bogor memastikan bahwa pose dua jari yang dilakukan Anies dalam acara Konferensi Nasional Gerindra di Bogor bukan pelanggaran kampanye.

Baca juga: Bawaslu Punya Waktu 14 Hari untuk Putuskan Kasus Anies Baswedan

Anies terbukti tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, yaitu Pasal 282 dan Pasal 283 juncto 547.

Pasal itu memuat aturan soal larangan kepala daerah membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye.

Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah menjelaskan, Konferensi Nasional Partai Gerindra bukan merupakan kegiatan kampanye.

"Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan," kata Irvan saat dikonfirmasi, Jumat (11/1/2019).



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Anies Pastikan Tak Ada Sekolah Favorit di Tiap Zonasi di Jakarta

Anies Pastikan Tak Ada Sekolah Favorit di Tiap Zonasi di Jakarta

Megapolitan
Protes Anies soal Reklamasi, Massa Bentangkan Spanduk 'Maju Pantainya, Sengsara Warganya'

Protes Anies soal Reklamasi, Massa Bentangkan Spanduk "Maju Pantainya, Sengsara Warganya"

Megapolitan
Anies Usulkan Pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Anies Usulkan Pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Megapolitan
Ditargetkan Rampung Agustus, Begini Progres Pembangunan Rusunami DP Rp 0

Ditargetkan Rampung Agustus, Begini Progres Pembangunan Rusunami DP Rp 0

Megapolitan
Produksi Sabu Rumahan, MG Menjualnya Rp 700.000 Per Gram

Produksi Sabu Rumahan, MG Menjualnya Rp 700.000 Per Gram

Megapolitan
Pengacara Klaim Polisi Kabulkan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana

Pengacara Klaim Polisi Kabulkan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana

Megapolitan
Rusunami DP Rp 0 Jilid II Akan Dibangun September 2019 di Cilangkap

Rusunami DP Rp 0 Jilid II Akan Dibangun September 2019 di Cilangkap

Megapolitan
Kepsek SMAN 68 Jakarta: Banyak Orangtua Antre dari Subuh karena Keliru

Kepsek SMAN 68 Jakarta: Banyak Orangtua Antre dari Subuh karena Keliru

Megapolitan
Dalam PPDB Sistem Zonasi, Nilai Siswa Tetap Diperhitungkan

Dalam PPDB Sistem Zonasi, Nilai Siswa Tetap Diperhitungkan

Megapolitan
Polisi Sebut Kivlan Zen Tidak Kooperatif, Ini Tanggapan Pengacara...

Polisi Sebut Kivlan Zen Tidak Kooperatif, Ini Tanggapan Pengacara...

Megapolitan
Keluarga TNI: Kenapa PPDB Sesuai KK? Kan Kita Pindah-pindah, Tugas Negara

Keluarga TNI: Kenapa PPDB Sesuai KK? Kan Kita Pindah-pindah, Tugas Negara

Megapolitan
Rusunawa KS Tubun Diperuntukkan bagi Warga Berpenghasilan Rp 4 Juta-7 Juta

Rusunawa KS Tubun Diperuntukkan bagi Warga Berpenghasilan Rp 4 Juta-7 Juta

Megapolitan
Karyawan dan Pemilik Gudang Elektronik di Bekasi Disekap dan Dirampok

Karyawan dan Pemilik Gudang Elektronik di Bekasi Disekap dan Dirampok

Megapolitan
Pendaftar PPDB Membeludak, SMPN 115 Jakarta Terapkan Sistem Antre seperti di Bank

Pendaftar PPDB Membeludak, SMPN 115 Jakarta Terapkan Sistem Antre seperti di Bank

Megapolitan
Akhirnya Rusunawa KS Tubun Siap Dihuni Agustus, Tarifnya Rp 1,5 Juta

Akhirnya Rusunawa KS Tubun Siap Dihuni Agustus, Tarifnya Rp 1,5 Juta

Megapolitan

Close Ads X