BPN: Status Tanah Warga yang Diminta Rp 3 Juta untuk Urus Sertifikat Bermasalah

Kompas.com - 09/02/2019, 11:37 WIB
sekitar 243.000 bidang tanah di Provinsi DKI Jakarta belum terdaftar. Dok. Kementerian ATR/BPN sekitar 243.000 bidang tanah di Provinsi DKI Jakarta belum terdaftar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Marta Hamar Hudin mengungkapkan, sertifikat tanah milik Naneh (60), warga RT 02 RW 05 Grogol Utara di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan masih bermasalah.

Naneh merupakan salah satu warga DKI Jakarta yang mengaku dimintai pungutan biaya saat mengurus sertifikat tanahnya. 

Baca juga: Cerita Warga DKI Diminta Rp 3 Juta untuk Urus Sertifikat Tanah

Akibat masalah tersebut, sertifikat hak atas tanahnya belum bisa diberikan, sebab tanah milik Naneh bermasalah karena dua hal.

Pertama, masih kurangnya surat dari ahli waris. Kedua, tanah milik Naneh merupakan tanah milik desa yang disewa pada tahun 1952 hingga sekarang.

"Yang bersangkutan harus menyelesaikan dulu permasalahan atas tanah tersebut. Baru setelah itu sertifikat tanah bisa diberikan," ujar Marta saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/2/2019).

Menurut Marta, sertifikat tanah milik Naneh mesti harus ditarik kembali untuk dilengkapi nama-nama pemegang hak tanah dan mesti membayar pemasukan sebesar 25 persen dikali luas tanah dikali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 239 Tahun 2015 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 217 Tahun 2016.

Sebelumnya, Naneh mempertanyakan perihal sertifikat tanahnya yang sejak Oktober 2018 hingga kini belum ia dapatkan.

Naneh juga mengaku dimintai uang sejumlah Rp 3 juta oleh pengurus di kelurahan setempat bernama Mastur untuk mengurus sertifikat tanahnya.

Ketika dikonfirmasi soal itu, Marta mengaku tidak tahu menahu mengenai pungutan biaya tersebut.

Baca juga: Terkait Pungli Sertifikat Tanah, Ini Jawaban Sofyan Djalil

Sebab sejak sosialisasi tahun lalu, BPN tegas mengatakan tidak ada pungutan biaya dalam pengurusan sertifikat tanah. 

"Saya tidak tahu-menahu. Tanyakan langsung pada RT atau RW. Sejak awal BPN sudah mengatakan bahwa proses pengurusan sertifikat tanah gratis," ujar Marta.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

'Seabrek' Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

"Seabrek" Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

Megapolitan
Lagu yang Disetel di Lampu Merah, Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga...

Lagu yang Disetel di Lampu Merah, Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga...

Megapolitan
Penjelasan Dishub Soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Penjelasan Dishub Soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Megapolitan
Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Megapolitan
Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Megapolitan
Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Megapolitan
Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Megapolitan
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Megapolitan
Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Megapolitan
10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

Megapolitan
Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

Megapolitan
Close Ads X