Protes Gerindra dan Klarifikasi PKS soal 2 Nama Cawagub DKI

Kompas.com - 12/02/2019, 08:41 WIB
Tiga calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta seusai menemui Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARITiga calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta seusai menemui Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta mengumumkan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta pada Senin (11/2/2019) sore kemarin. Dua nama yang diumumkan adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Keduanya kader PKS.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo mengatakan, PKS dan Partai Gerindra sepakat memilih dua nama itu untuk diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies kemudian akan menyerahkan dua nama itu kepada DPRD DKI Jakarta untuk dipilih melalui mekanisme pemungutan suara.

"Dua nama yang akan disampaikan ke Gubernur nanti insya Allah adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu," kata Syakir melalui keterangan tertulis kemarin.

Baca juga: Ini Dua Nama Cawagub DKI Terpilih

Syakir menyampaikan, dari tiga kandidat, Agung dan Syaikhu dipilih berdasarkan hasil uji fit and proper test (tes kepatutan dan kelayakan) cawagub DKI. Nama mereka direkomendasikan sebagai cawagub oleh tim panelis.

"Jadi, tidak ada faktor like and dislike," kata Syakir.

Gerindra Protes 

Meski demikian, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta memprotes pengumuman dua nama cawagub DKI itu. Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan, sikap PKS tidak etis karena mengumumkan dua nama cawagub sebelum berembuk dengan Gerindra.

Syarif menjelaskan, dalam fatsun (sopan santun) politik kedua partai, PKS dan Gerindra seharusnya berembuk terlebih dahulu untuk membahas hasil tes kepatutan dan kelayakan. Setelah itu, barulah dua nama cawagub DKI diumumkan.

"Setelah rembukan, disepakati, baru kemudian diumumkan," kata Syarif, Senin sore.

Sikap PKS yang mengumumkan dua nama cawagub sebelum berembuk, lanjut Syarif, menunjukkan bahwa PKS tak menghormati fatsun politik kedua pihak.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Mahasiswa Ditangkap Saat Demo di Istana Bogor

Sejumlah Mahasiswa Ditangkap Saat Demo di Istana Bogor

Megapolitan
30 Rumah di Jakarta Utara Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

30 Rumah di Jakarta Utara Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Megapolitan
6 RT di Jakarta Tergenang Setelah Hujan Deras Selasa Sore

6 RT di Jakarta Tergenang Setelah Hujan Deras Selasa Sore

Megapolitan
Kapolda Metro Jaya: Unjuk Rasa Hari Ini Berjalan Tertib

Kapolda Metro Jaya: Unjuk Rasa Hari Ini Berjalan Tertib

Megapolitan
Penindakan Bangunan di Bantaran Sungai di Jakarta Perlu Ketegasan Gubernur

Penindakan Bangunan di Bantaran Sungai di Jakarta Perlu Ketegasan Gubernur

Megapolitan
Ikut Demo di Istana Bogor, Seorang Remaja Ditarik Ibunya Pulang

Ikut Demo di Istana Bogor, Seorang Remaja Ditarik Ibunya Pulang

Megapolitan
Aktor Anjasmara Dipepet Penjambret di Jalan Sudirman Saat Bersepeda

Aktor Anjasmara Dipepet Penjambret di Jalan Sudirman Saat Bersepeda

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta Sisakan 2,1 Ton Sampah

Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta Sisakan 2,1 Ton Sampah

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Pengamat: Nasib Warga Terdampak Perlu Dipikirkan

Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Pengamat: Nasib Warga Terdampak Perlu Dipikirkan

Megapolitan
Muara Angke Banjir Rob Akibat Hujan Berhari-hari, Aktivitas Warga Terhambat

Muara Angke Banjir Rob Akibat Hujan Berhari-hari, Aktivitas Warga Terhambat

Megapolitan
Demo Tolak UU Cipta Kerja Tak Berujung Bentrok, Pangdam Jaya: Masyarakat yang Demo Luar Biasa

Demo Tolak UU Cipta Kerja Tak Berujung Bentrok, Pangdam Jaya: Masyarakat yang Demo Luar Biasa

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Tertinggi Sejak Pandemi, Tingka Kesembuhan Covid-19 di Jakarta 84 Persen

UPDATE 20 Oktober: Tertinggi Sejak Pandemi, Tingka Kesembuhan Covid-19 di Jakarta 84 Persen

Megapolitan
Hari Terakhir PSBB Tangsel, Kasus Baru Covid-19 Tertinggi Selama Pandemi

Hari Terakhir PSBB Tangsel, Kasus Baru Covid-19 Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Kota Tangerang Punya Jalur Sepeda Sepanjang 20 Kilometer

Kota Tangerang Punya Jalur Sepeda Sepanjang 20 Kilometer

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Bangunan di Bantaran Kali, Pengamat: DPRD Perlu Cek ke Lapangan

Pemprov DKI Akan Bongkar Bangunan di Bantaran Kali, Pengamat: DPRD Perlu Cek ke Lapangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X