Kasus Pencemaran Nama Baik, Pemprov Papua Serahkan Foto Pegawai KPK

Kompas.com - 18/02/2019, 11:26 WIB
Kuasa hukum pemerintah provinsi (Pemprov) Papua, Stefanus Roy Rening mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (11/2/2019). KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELAKuasa hukum pemerintah provinsi (Pemprov) Papua, Stefanus Roy Rening mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (11/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Pemprov Papua Stefanus Roy Rening mendatangi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk menyerahkan empat barang bukti terkait laporan dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Barang bukti yang dibawa adalah foto salah satu pegawai KPK bernama Muhammad Gilang Wicaksono.

Roy mengatakan, tidak ada bukti penganiayaan pada wajah Gilang seperti yang tertera pada hasil visum.

Baca juga: Pemprov Papua Diminta Lampirkan 3 Barang Bukti atas Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik


Polisi sebelumnya menerima hasil visum dari Rumah Sakit MMC yang menunjukkan adanya luka di bagian hidung.

"Ada foto Gilang sebelum dibawa ke Polda, wajahnya halus ini. Enggak ada luka hidung, enggak ada robek," kata Roy di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2019).

Barang bukti selanjutnya adalah tangkapan layar tampilan telepon genggam milik Gilang yang rusak.

Baca juga: Ke Jayapura, Pengacara Pemprov Papua Ambil Bukti untuk Kasus dengan Terlapor KPK

Menurut Roy, hal itu membuat percakapan WhatsApp pada telepon genggam Gilang tidak dapat diakses.

"Semua data yang ada dalam di dalam HP (Gilang) ini blank, kami buka ulang ternyata blank. KPK seperti berusaha meninggalkan barang bukti," ujar Roy.

Adapun, barang bukti lainnya adalah tas ransel hitam milik Pemprov Papua dan hasil rapat Pemprov Papua yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2019).

Baca juga: KPK Tak Persoalkan Bantahan Pemprov Papua soal Dugaan Penganiayaan Penyelidiknya

"Tas ini yang menjadi sasaran utama operasi tangkap tangan (OTT) malam itu yang dipegang Bapak Kabid Anggaran, ini yang dicurigai berisi uang. Ternyata saat dibuka, tidak ada barang bukti (uang)," kata dia.  

Pemprov Papua melaporkan dua pegawai KPK yang sedang bertugas saat itu ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik.

Laporan diterima pada Senin (4/2/2019).

KPK juga melaporkan Pemprov Papua atas dugaan penganiayaan pada dua pegawainya yang sedang bertugas di Hotel Borobudur.

Laporan diterima Polda Metro Jaya pada Minggu (3/2/2019) siang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Megapolitan
Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Megapolitan
Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

Megapolitan
Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X