Beda persepsi soal fit and proper test
PKS sempat berkeras tak menambah kandidat selain Agung dan Syaikhu. Mereka menganggap fit and proper test sebagai ajang perkenalan cawagub DKI yang diusulkan PKS kepada Gerindra, bukan untuk menyeleksi calon.
Namun, Gerindra menyebut fit and proper test harus digelar sebagaimana lazimnya tes tersebut. Ada kriteria dan bobot nilai yang harus dipenuhi dua kandidat wagub DKI.
Pada akhirnya, PKS menyepakati fit and proper test sesuai keinginan Gerindra.
Tiga nama cawagub
PKS kemudian menunjuk tiga kadernya sebagai bakal cawagub DKI. Selain Agung dan Syaikhu, nama lain yang ditunjuk yakni Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.
Agung, Syaikhu, dan Suhaimi lalu mengikuti fit and proper test itu.
Fit and proper test digelar oleh empat orang panelis. Mereka adalah Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif, peneliti LIPI Siti Zuhro, pakar kebijakan publik Eko Prasodjo, dan pengamat politik Ubedilah Badrun. Syarif dan Siti merupakan panelis yang ditunjuk Gerindra, sementara Eko dan Ubedilah ditunjuk oleh PKS.
Rangkaian fit and proper test dimulai pada 27 Januari 2019. Saat itu, tiga bakal cawagub menyampaikan gagasan mereka soal Jakarta dan ditanya sejumlah persoalan oleh tim panelis.
Rangkaian fit and proper test dilanjutkan dengan focus group discussion (FGD), yakni mendengarkan masukan dari sejumlah tokoh publik di Jakarta pada 3 Februari.
Berbagai masukan itu kemudian dikonfrontasikan kepada tiga kandidat dalam agenda fit and proper test terakhir pada 8 Februari.
Pada 8 Februari itu juga, tim panelis menyerahkan hasil fit and proper test dan dua nama kandidat yang direkomendasikan sebagai cawagub kepada PKS dan Gerindra DKI.
PKS umumkan 2 cawagub
PKS mengumumkan dua nama cawagub pada 11 Februari 2019. Dua nama itu yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Agung dan Syaikhu dipilih berdasarkan hasil rekomendasi tim panelis.
"Dua nama yang akan disampaikan ke Gubernur nanti insya Allah adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu," ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir.
Syakir menyebut bahwa dua nama itu sudah disepakati PKS dan Gerindra. Namun, keputusan PKS mengumumkan dua nama cawagub DKI justru dikritik Gerindra.
Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif menilai, pengumuman dua nama cawagub itu tidak etis karena PKS belum berembuk dengan Gerindra DKI.
Dalam fatsun (sopan santun) politik kedua partai, kata Syarif, PKS dan Gerindra seharusnya berembuk terlebih dahulu untuk membahas hasil fit and proper test. Setelah itu, barulah dua nama cawagub DKI diumumkan.
"Saya mengatakan bahwa PKS kurang menghormati fatsun politik," kata Syarif.