Usul Ganjil-Genap Sehari Penuh dan Respons Pemprov DKI...

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menyarankan agar ganjil-genap di Jakarta diberlakukan seharian penuh.

Sebab, menurut dia, pembatasan kendaraan lewat jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) tak kunjung diimplementasikan.

"Seadainya ERP belum memungkinkan dalam waktu dekat, perlu dipertimbangkan adanya penerapan kebijakan ganjil-genap sehari penuh," ujar Bambang lewat siaran persnya, Jumat (15/3/2019).

Menurut Bambang, ganjil-genap seharian penuh yang diberlakukan selama Asian Games lalu cukup mengurangi kemacetan Jakarta. Namun, setelah itu, ganjil-genap hanya diberlakukan pada jam sibuk.

Baca juga: BPTJ Usul Ganjil-Genap Diterapkan Seharian, Anies Ingin Lihat Kajiannya

"Namun, ketika kebijakan ganjil-genap diubah hanya menjadi pagi dan sore seperti saat ini, kemacetan cenderung meningkat lagi," kata Bambang.

Menurut Bambang, rata-rata kecepatan laju kendaraan di jalan yang menerapkan sistem ganjil-genap kini turun 10 persen dari yang sebelumnya berada di angka 50-60 persen.

“Jadi dulu waktu ganjil genap seharian, kecepatannya sudah mencapai 50-60 km per jam rata-rata di seluruh jalan ganjil genap, tetapi sekarang turun 10 persen dari situ,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, angka tersebut didapat dari perbandingan kecepatan bus Transjakarta yang melalui jalur ganjil-genap pada saat ganjil-genap diterapkan seharian dan diterapkan pada siang serta sore hari saja.

Kendati pengukuran hanya dilakukan di jalur-jalur yang menerapkan sistem ganjil-genap, Bambang menyebut kecepatan laju kendaraan di jalur-jalur lain juga menunjukkan angka yang lebih baik saat ganjil-genap diterapkan seharian.

“Tapi tidak sesignifikan di (ruas jalan) ganjil-genap karena orang sudah beralih menggunakan angkutan umum, tidak membawa mobil lagi,” ujar Bambang.

Apalagi, kata Bambang, Jakarta segera mengoperasikan dua angkutan massal baru, yakni moda raya terpadu (MRT) dan light rail transit (LRT).

Pembatasan kendaraan pribadi dibutuhkan untuk mendorong masyarakat berpindah ke angkutan massal.

Baca juga: BPTJ: Laju Kendaraan Cenderung Tersendat Setelah Ganjil-Genap Tak Seharian

"Kebijakan lain yang dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi penggunaan MRT adalah pembatasan penggunaan kendaraan pribadi," ujar dia.

Ketika dikonfirmasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi usulan ini. Anies menyatakan ingin melihat kajian BPTJ terlebih dahulu.

"Nanti saya lihat kajian mereka. Belum ada (kajiannya). Saya lihat kajiannya dulu dong," kata Anies di Jakarta Barat, Senin (18/3/2019).

Anies mengatakan, jika sudah melihat kajian, baru ia bisa memutuskan apakah akan menuruti usul BPTJ atau tidak. Kendati demikian, Anies mengaku belum punya rencana untuk menindaklanjuti usulan ini dengan serius.

"Enggak, saya enggak ada rencana memanggil (BPTJ)," ujar Anies.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, pihaknya tak merisaukan saran dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk memberlakukan ganjil-genap seharian.

BPTJ sebelumnya menyebut pembatasan kendaraan diperlukan untuk mendukung pengoperasian MRT.

Baca juga: BPTJ: ERP Belum Diterapkan, Perlu Ganjil-Genap Sehari Penuh

"Sekarang kami konsen dulu ini, perbaikan layanan dan pengintegrasian," kata Sigit di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/3/2019).

Sigit juga membantah anggapan Jakarta makin macet setelah ganjil-genap hanya diberlakukan di jam sibuk.

Kendati demikian, Sigit mengatakan pihaknya bakal mengevaluasi ganjil-genap yang diberlakukan. Ganjil-genap harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali.

"Kita tentu tidak ingin hal itu (kemacetan) terjadi karena dalam pergub itu diamanatkan dievaluasi setiap tiga bulan. Sekarang kami pastikan dua hal, yang pertama integrasi dan perluasan akses layanan dari kendaraan umum itu sendiri," ujar Sigit.