Proposal Proyek Infrastruktur DKI Rp 571 Triliun, untuk Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan proyek infrastruktur dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa (19/3/2019).

Nilai proposal yang dibawa Anies mencapai Rp 571 triliun.

Dalam proposal, DKI mengajukan pembangunan berbagai infrastruktur, mulai dari jaringan transportasi, pipa air bersih, hingga sistem pengolahan limbah.

Baca juga: Anies Ajukan Proyek Infrastruktur ke Jokowi Senilai Rp 571 Triliun

"Proposal yang dibawa (Pemprov DKI) Jakarta disetujui. Bahwa diperlukan anggaran sebesar Rp 571 triliun," kata Anies seusai menjajal moda raya terpadu (MRT) bersama Jokowi di Stasiun Bundaran HI, Selasa siang.

Investasi yang dibutuhkan sebesar Rp 571 triliun, kata Anies, bakal dicarikan setelah disetujui Jokowi.

"Itu nanti akan dicarikan pendanaannya," ujar dia.

Berbagai proyek ini, kata Anies, bakal dikerjakan selama 10 tahun ke depan.

Selain infrastruktur dasar, Anies mengaku ia juga mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk mengelola transportasi di Jabodetabek.

Di bawah Pemprov DKI, transportasi di Jabodetabek akan dikelola oleh holding badan usaha.

"Sekarang ini terpisah-pisah, ada PT MRT, ada PT KCI (Kereta Commuter Indonesia), ada PT Transjakarta, itu semuanya nanti akan dinaungi menjadi sebuah holding menjadi BUMD di kami," ujar Anies.

Baca juga: Menko Luhut Siap Lanjutkan Proyek Dermaga yang Mangkrak 5 Tahun di Sukabumi

Ia mengatakan, saham holding BUMD akan dimiliki pemerintah daerah sekitar Jakarta. Namun, Jakarta akan menjadi pemegang saham mayoritas.

Dengan bersatunya badan usaha transportasi di Jabodetabek, lanjut dia, memungkinkan pengembangan jaringan transportasi yang terintegrasi.