Taufik dan Bestari Minta Tarif MRT Dibahas Ulang dalam Rapat DPRD

Kompas.com - 27/03/2019, 18:16 WIB
Suasana Stasiun MRT Lebak Bulus Pada Jam Pulang Kerja, Senin (25/3/2019) KOMPAS.com - Walda MarisonSuasana Stasiun MRT Lebak Bulus Pada Jam Pulang Kerja, Senin (25/3/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar tarif moda raya terpadu ( MRT) dibahas ulang.

Mereka menilai, tarif yang sudah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi ilegal.

"Harusnya kesepakatan itu dibawa lagi ke rapim (rapat pimpinan). Harus dilalui prosesnya," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Taufik menyebut keputusan yang harusnya ditetapkan yakni yang diambil dalam rapat pimpinan pada Senin (25/3/2019). Menurut dia, keputusan itu tak bisa diubah seenaknya.

Baca juga: Makna Nama Ratangga yang Diberikan Anies untuk Kereta MRT Jakarta

"Setahu saya enggak bisa (main ganti keputusan). Kan mekanismenya harus dilalui secara betul," ujar dia.

Taufik pun meminta pembahasan tarif MRT dikembalikan dalam forum. Ia khawatir penetapan tarif tanpa prosedur yang benar akan berdampak pada legalitas keputusan.

Anggota dewan lainnya, Bestari Barus, mengutarakan hal yang sama. Menurutnya, keputusan yang diambil Prasetio bukan keputusan kolektif anggota dewan.

"Saya hari ini menyatakan itu ilegal kalau diganti-ganti hasil rapim. Makanya kita lagi kejar ini notulensinya," ujar Bestari.

Baca juga: Bestari: Tarif MRT Maksimal Rp 14.000 Ilegal

Bestari mengatakan jika ada usulan tarif yang lain, seharusnya dibahas lagi.

"Seharusnya balik kepada rapimgab. Kita bahas lagi," kata Bestari.

Pada Senin lalu, DPRD DKI Jakarta menggelar rapim bersama Pemprov DKI Jakarta dengan agenda penetapan tarif MRT dan light rail transit (LRT).

Dalam rapat itu, Prasetio Edi Marsudi menolak besaran tarif yang diusulkan DKI dan memutuskan tarif terjauh MRT Rp 8.500 dan tarif terjauh LRT Rp 5.000. Angka itu diketok setelah anggota rapat yang hadir menyetujui.

Namun keesokan harinya, Gubernur DKI Anies Baswedan mendatangi kantor Prasetio. Ia melobi agar DPRD menyetujui tarif yang diusulkan Pemprov DKI. Pemprov DKI mengusulkan tarif MRT Rp 3.000-Rp 14.000 tergantung jarak.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Curhat Ibu Hamil di Tengah Pandemi Covid-19, Panik hingga Berencana Lahiran di Rumah

Curhat Ibu Hamil di Tengah Pandemi Covid-19, Panik hingga Berencana Lahiran di Rumah

Megapolitan
Sebanyak 50 Pedagang Pasar Perumnas Klender Kembali Jalani Tes Swab Covid-19

Sebanyak 50 Pedagang Pasar Perumnas Klender Kembali Jalani Tes Swab Covid-19

Megapolitan
Anies Pangkas 25 Persen TKD PNS untuk Dialihkan Jadi Dana Bansos

Anies Pangkas 25 Persen TKD PNS untuk Dialihkan Jadi Dana Bansos

Megapolitan
Seorang Positif Corona, 14 Orang yang Tinggal Serumah Diisolasi di Mushala

Seorang Positif Corona, 14 Orang yang Tinggal Serumah Diisolasi di Mushala

Megapolitan
Penularan Covid-19 Masih Terjadi di Depok, Warga Diminta Lebih Waspada

Penularan Covid-19 Masih Terjadi di Depok, Warga Diminta Lebih Waspada

Megapolitan
Datang ke Pasar Malam Tanpa Masker, 10 Orang Didenda Satpol PP

Datang ke Pasar Malam Tanpa Masker, 10 Orang Didenda Satpol PP

Megapolitan
UI Disuntik Rp 2,5 Miliar oleh Perusahaan Batubara untuk Produksi 100 Ventilator

UI Disuntik Rp 2,5 Miliar oleh Perusahaan Batubara untuk Produksi 100 Ventilator

Megapolitan
Pendatang Tanpa SIKM yang Dikarantina Harus Tes Covid-19 dengan Biaya Pribadi

Pendatang Tanpa SIKM yang Dikarantina Harus Tes Covid-19 dengan Biaya Pribadi

Megapolitan
Apa Bedanya Bansos PSBB dan Bansos Program KSBB?

Apa Bedanya Bansos PSBB dan Bansos Program KSBB?

Megapolitan
Ini 4 Jalur PPDB 2020 untuk SD dan SMP di Kota Bekasi serta Kuotanya

Ini 4 Jalur PPDB 2020 untuk SD dan SMP di Kota Bekasi serta Kuotanya

Megapolitan
Kantongi Surat Bebas Covid-19, 2 Penumpang KA Luar Biasa yang Tak Punya SIKM Tidak Dites Ulang

Kantongi Surat Bebas Covid-19, 2 Penumpang KA Luar Biasa yang Tak Punya SIKM Tidak Dites Ulang

Megapolitan
GOR Pulogadung Disiapkan sebagai Tempat Karantina Pendatang Tanpa SIKM

GOR Pulogadung Disiapkan sebagai Tempat Karantina Pendatang Tanpa SIKM

Megapolitan
Akibat Pandemi Covid-19, Taman Margasatwa Ragunan Pesimistis Raih 5 Juta Pengunjung Tahun Ini

Akibat Pandemi Covid-19, Taman Margasatwa Ragunan Pesimistis Raih 5 Juta Pengunjung Tahun Ini

Megapolitan
Pengendara Tak Punya SIKM, 256 Kendaraan Diminta Putar Balik di Jakarta Barat

Pengendara Tak Punya SIKM, 256 Kendaraan Diminta Putar Balik di Jakarta Barat

Megapolitan
Anies Tunjuk Mantan Bos Merpati Airlines Jadi Dirut Transjakarta

Anies Tunjuk Mantan Bos Merpati Airlines Jadi Dirut Transjakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X