Kartunis Jepang Sindir Utang MRT, Polemik dan Tanggapan PT MRT Jakarta

Kompas.com - 09/04/2019, 17:00 WIB
Kereta MRT saat mengikuti kegiatan uji coba kereta MRT fase 1 lintas Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta, Selasa (12/3/2019). Uji coba publik kereta MRT fase 1 dilakukan mulai 12-23 Maret 2019. Hingga 11 Maret, tercatat 184.738 orang yang mendaftar untuk mengikuti rangkaian uji coba tersebut. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKereta MRT saat mengikuti kegiatan uji coba kereta MRT fase 1 lintas Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta, Selasa (12/3/2019). Uji coba publik kereta MRT fase 1 dilakukan mulai 12-23 Maret 2019. Hingga 11 Maret, tercatat 184.738 orang yang mendaftar untuk mengikuti rangkaian uji coba tersebut.

"Sudah masuk dalam cicilan kan untuk 40 tahun pembayarannya dan sebetulnya sekarang belum masuk dalam pembayaran, masih ada grace periode selama 10 tahun, baru nanti tahun ke-10 akan mulai pembayaran," tuturnya.

Baca juga: Utang MRT Jakarta ke Jepang Akan Lunas dalam 40 Tahun

Kamaluddin pun menegaskan tidak ada keterlambatan pembayaran oleh pemerintah dan PT MRT Jakarta.

Lebih jauh, Kamaluddin tidak mau menanggapi hal ini lebih jauh karena merupakan opini pribadi yang disampaikan melalui situs dan media sosial.

"Dan ini kan baru di socmed, jadi kami tidak memberikan komentar resmi kecuali di media resmi kami menyampaikan hak jawab karena hanya di socmed pribadi. Yang penting semua sudah sesuai proses dan peraturan pinjaman dan kontrak dengan kontraktor," tutur Kamaluddin.

Biaya membuat MRT

Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat menjelaskan besar pinjaman yang diambil dari JICA untuk menyelesaikan MRT Fase I adalah 123,36 miliar yen atau Rp 14,2 triliun.

Namun karena adanya revisi desain di tengah pengerjaannya, jumlah pinjaman pembangunan MRT sepanjang 16 kilometer ini bertambah menjadi Rp 16 triliun.

“Itu (penambahan biaya) yang dinamakan price adjusment dari variatif order karena kontrak sifatnya design and build. Begitu sambil desain, sambil bangun, di lapangan ada regulasi baru," kata Tuhiyat.

Sementara itu, di Fase II Pemerintah akan kembali mengajukan pinjaman sebesar 217 miliar yen atau Rp 25 triliun. Kendati demikian, biaya yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembangunannya sekitar Rp 22,5 triliun. 

"Kenapa Rp 25 triliun, karena yang Rp 2,5 triliun ini untuk membiayai kekurangan Fase 1," ujar dia.

Dana pinjaman itu kemudian dibagi dua bebannya, yaitu untuk pemerintah pusat sebesar 51 persen dan Pemprov DKI sebesar 49 persen.  Bunga yang harus dibayar pemerintah ke JICA pun relatif kecil, yakni hanya 0,01 persen.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Megapolitan
DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

Megapolitan
12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

Megapolitan
Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
 52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Megapolitan
Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Megapolitan
Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Megapolitan
Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Megapolitan
Pengemudi Ojek hingga Tukang Pijat, 9 Orang Ini Buktikan Siapa Saja Bisa Berbuat Baik

Pengemudi Ojek hingga Tukang Pijat, 9 Orang Ini Buktikan Siapa Saja Bisa Berbuat Baik

BrandzView
Motor Tabrakan dengan Mobil Boks di Perempatan TMP Taruna, Satu Meninggal Dunia

Motor Tabrakan dengan Mobil Boks di Perempatan TMP Taruna, Satu Meninggal Dunia

Megapolitan
Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Megapolitan
Pascakebakaran SMK Yadika 6, Wali Kota Bekasi Akan Cek Gedung-gedung Tinggi

Pascakebakaran SMK Yadika 6, Wali Kota Bekasi Akan Cek Gedung-gedung Tinggi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Gelontorkan Dana Tak Terduga untuk Pemulihan SMK Yadika 6

Pemkot Bekasi Akan Gelontorkan Dana Tak Terduga untuk Pemulihan SMK Yadika 6

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X