Masih Diuji Coba, Aturan Tarif Ojek Online Ditargetkan Rampung Sebelum Idul Fitri

Kompas.com - 06/05/2019, 15:38 WIB
Ojek online menggunakna GPS pada ponsel saat berkendara mengantar dan menjemput penumpang. Ojek online menggunakna GPS pada ponsel saat berkendara mengantar dan menjemput penumpang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan akan melakukan survei terkait penerapan tarif ojek online sesuai Kepututusan Kementerian Perhubungan Nomor 348 yang diuji coba mulai tanggal 1 Mei 2019. 

"Saat awal (diterapkan) itu, kan, kami menyampaikan kami akan uji coba selama enam hari di lima kota besar. Setelah itu saya melakukan survei selama sepuluh hari (mengenai) pemerataan tarif itu terhadap tingkat kepatuhan, persepsi, dan opini para pemilik dan masyarakat akan kenaikan seperti apa begitu," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi kepada Kompas.com, Senin (6/5/2019).

Pihaknya juga akan menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk dua aplikator yang saat ini menjalankan usaha ojek daring untuk mengevaluasi aturan tersebut.

Baca juga: YLKI Sebut Banyak Warga Belum Tahu Kenaikan Tarif Ojek Online

Kemudian, pihaknya akan mengkaji revisi terhadap tarif yang sudah ditetapkan pemerintah sejak Maret 2019 tersebut.

Budi mengatakan, penerapan aturan tarif ojek online ditargetkan selesai sebelum hari raya Idul Fitri.

"(Target) jauh hari sebelum Lebaran malah, kalau ada perlu dilakukan perubahan, segera kami lakukan perubahan," ucapnya.

Baca juga: Kenaikan Tarif Ojek Online Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan”

Adapun, uji coba pemberlakuan tarif sesuai Kepmenhub sudah dilakukan sejak 1 Mei 2019.

Kementerian Perhubungan mengatur tarif ojek online melalui sistem zonasi.

Ada tiga zona yang berlaku dengan besaran tarif yang berbeda-beda. Wilayah Jabodetabek masuk dalam zona II.

Baca juga: Soal Tarif Ojek Online, Grab Berharap Kepentingan Mitra dan Penumpang Seimbang

"Jadi untuk (tarif) batas bawah Rp 2.000 (per kilometernya). Untuk (tarif batas) atasnya Rp 2.500. Itu yang Jabodetabek (zona II)," ujar Budi, Senin (25/3/2019).

Selain tarif per kilometer, Kemenhub juga mengatur biaya jasa yaitu biaya yang dibayarkan penumpang untuk jarak tempuh maksimal 4 kilometer.

Budi mengatakan, biaya jasa tersebut dipatok angka minimal Rp 8.000 dan maksimal Rp 10.000 untuk wilayah Jabodetabek.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah yang Ditemukan di Pulau Sangiang Belum Dipastikan Warga China

Jenazah yang Ditemukan di Pulau Sangiang Belum Dipastikan Warga China

Megapolitan
MRT Jakarta Hadirkan Anjing Pelacak di Stasiun untuk Lacak Benda-Benda Mencurigakan

MRT Jakarta Hadirkan Anjing Pelacak di Stasiun untuk Lacak Benda-Benda Mencurigakan

Megapolitan
Berbagai Festival Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Berbagai Festival Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Keamanan di Stasiun MRT Jakarta Ditingkatkan atas Permintaan Polisi

Keamanan di Stasiun MRT Jakarta Ditingkatkan atas Permintaan Polisi

Megapolitan
PT Transjakarta Klarifikasi, Bus Transjakarta Zongtong Belum Beroperasi Setelah Ada Kasus Video Tak Senonoh

PT Transjakarta Klarifikasi, Bus Transjakarta Zongtong Belum Beroperasi Setelah Ada Kasus Video Tak Senonoh

Megapolitan
RS Polri Kesulitan Identifikasi Jenazah yang Diduga Warga China yang Tewas Selat Sunda

RS Polri Kesulitan Identifikasi Jenazah yang Diduga Warga China yang Tewas Selat Sunda

Megapolitan
Pipi, Pelipis, dan Kaki Pelajar SMP di Kembangan Luka Akibat Disiram Air Keras

Pipi, Pelipis, dan Kaki Pelajar SMP di Kembangan Luka Akibat Disiram Air Keras

Megapolitan
PKL yang Jualan di Bahu Jalan Senen Khawatir Pendapatan Berkurang Jika Direlokasi

PKL yang Jualan di Bahu Jalan Senen Khawatir Pendapatan Berkurang Jika Direlokasi

Megapolitan
DPRD DKI Pesimistis APBD 2020 Rampung Sesuai Aturan Kemendagri

DPRD DKI Pesimistis APBD 2020 Rampung Sesuai Aturan Kemendagri

Megapolitan
Minim Penerangan, Warga Sulit Seberangi JPO Stasiun Pasar Minggu Baru di Malam Hari

Minim Penerangan, Warga Sulit Seberangi JPO Stasiun Pasar Minggu Baru di Malam Hari

Megapolitan
Bima Arya Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketua Umum PAN

Bima Arya Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketua Umum PAN

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual Dikejar dan Ditangkap Korbanya di Kalideres

Pelaku Pelecehan Seksual Dikejar dan Ditangkap Korbanya di Kalideres

Megapolitan
WNA Pemilik Salon Operasi Lipatan Kelopak Mata Ilegal di PIK Belajar dari Dokter di China.

WNA Pemilik Salon Operasi Lipatan Kelopak Mata Ilegal di PIK Belajar dari Dokter di China.

Megapolitan
Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Ketua DPRD DKI: Selama Pimpin Jakarta Kinerjanya Baik

Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Ketua DPRD DKI: Selama Pimpin Jakarta Kinerjanya Baik

Megapolitan
Pabrik Sepatu Hengkang, Pengangguran di Banten Berpotensi Naik Ratusan Ribu Orang

Pabrik Sepatu Hengkang, Pengangguran di Banten Berpotensi Naik Ratusan Ribu Orang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X