Kementerian ATR/BPN: Hampir 50 Persen Wilayah Jakarta Kumuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Doni Janarto Widiantono menyebutkan, separuh dari luas wilayah Jakarta tergolong kawasan kumuh.

"Ini adalah fakta kawasan kumuh di DKI Jakarta. Kami bersama Bank Dunia menetapkan hampir 49 persen dari jumlah kelurahan yang ada, 118 dari 267 kelurahan memiliki kawasan kumuh," ujar Doni dalam sosialisasi reforma agraria di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/5/2019).

Kendati Jakarta kota metropolitan dengan banyak gedung pencakar langit, Doni menilai pemanfaatan tanah di DKI masih timpang. Masih banyak permukiman tumbuh liar di tanah tak bertuan.

Baca juga: Demi Bebaskan Jakarta dari Kawasan Kumuh, Pemprov Terus Bangun Rusun

"Kawasan ini terutama juga berlanjut pada daerah tidak bertuan seperti bantaran sungai. Inilah di mana 50 persen dari penduduk yang di kawasan kumuh bermukim," kata Doni.

Kawasan kumuh paling banyak di Jakarta Utara (39 persen), kemudian Jakarta Barat (28 persen), Jakarta Selatan (19 persen), Jakarta Timur (12 persen), Jakarta Pusat (11 persen), dan Kepulauan Seribu (1 persen).

Pemerintah mendorong reforma agraria dengan menata ruang kota. Doni menyebutkan, ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menata kampung tanpa menggusur.

"Ke depan kampung ini kami tata secara tematik, jadi tidak membuat one-size-fits-all policy, tapi kami perlu lihat masing-masing problemnya," ujar dia.

Reforma agraria yakni penataan aset melalui konsolidasi tanah dan penataan akses dengan memberdayakan warga.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria lewat Kepgub Nomor 574 Tahun 2019. Gugus tugas yang diketuai Gubernur bertugas untuk menyediakan tanah, menata aset dan akses, hingga memfasilitasi penanganan sengketa pertanahan.