PNS DKI Pembuat Undangan ke Perempuan HTI Diskors

Kompas.com - 14/06/2019, 20:30 WIB
Potongan undangan dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI yang beredar di media sosial. Kadis DPPAPP DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengaku bahwa pihak telah melakukan kesalahan karena mengundang Perempuan HTI. HTI telah dibubarkan pemerintah tahun 2017 karena dinilai bisa membahayakan NKRI. InstagramPotongan undangan dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI yang beredar di media sosial. Kadis DPPAPP DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengaku bahwa pihak telah melakukan kesalahan karena mengundang Perempuan HTI. HTI telah dibubarkan pemerintah tahun 2017 karena dinilai bisa membahayakan NKRI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menghukum bawahannya yang mengundang komunitas Perempuan HTI ke rapat mengenai bias gender.

PNS DPPAPP yang tidak diketahui sosoknya itu diskors atau dibebastugaskan.

"Kami juga akan melakukan pemeriksaan internal untuk menentukan tingkat kesalahan dan sanksi yang berlaku bagi semua yang terlibat dalam pembuatan undangan. Selama pemeriksaan, penyusun undangan akan dibebastugaskan,” kata Tuty dalam keterangan tertulis, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: PDI-P DKI Imbau Kepala Dinas Disanksi karena Kecolongan Undang Perempuan HTI

Setelah undangan itu menuai protes di media sosial, Tuty mengakui ada kesalahan. Ia pun membatalkan rapat itu dan berjanji akan membenahinya.

"Kami akui ada kesalahan," ujarnya seraya menegaskan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

Baca juga: DKI Batalkan Acaranya yang Undang Perempuan HTI

Sebelumnya, ramai diperbincangkan di media sosial undangan rapat DPPAPP DKI Jakarta membahas konten poster antikekerasan perempuan dan anak.

Warganet mengkritik diundangnya Perempuan HTI dalam rapat tersebut.

Baca juga: Setara Institute: Pembubaran HTI Belum Jadi Solusi Kurangi Penyebaran Radikalisme di Kampus

Sebab, HTI telah dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan pada 2017. 

Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Selain Perempuan HTI, kelompok Indonesia Tanpa Feminis yang juga diundang turut menjadi sorotan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berulang Kali Langgar Protokol Kesehatan Selama Sebulan, Empat Kafe dan Satu Warnet di Bekasi Disegel

Berulang Kali Langgar Protokol Kesehatan Selama Sebulan, Empat Kafe dan Satu Warnet di Bekasi Disegel

Megapolitan
Viral, Video Sekelompok Pemuda Ngebut Naik Motor Sambil Bawa Celurit di Bekasi

Viral, Video Sekelompok Pemuda Ngebut Naik Motor Sambil Bawa Celurit di Bekasi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, dan Depok Hujan Ringan Siang Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, dan Depok Hujan Ringan Siang Ini

Megapolitan
UPDATE 27 September: Rekor Baru, Bertambah 366 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 27 September: Rekor Baru, Bertambah 366 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Pemkot Jakut dan TNI Bersihkan Lumpur di Sungai Cegah Banjir

Pemkot Jakut dan TNI Bersihkan Lumpur di Sungai Cegah Banjir

Megapolitan
Pelayanan Diprotes Blogger Trinity, Bandara Soekarno-Hatta Minta Maaf

Pelayanan Diprotes Blogger Trinity, Bandara Soekarno-Hatta Minta Maaf

Megapolitan
Motif Tersangka Lakukan Pemerasan untuk Rapid Test di Bandara Soetta karena Inginkan Uang Lebih

Motif Tersangka Lakukan Pemerasan untuk Rapid Test di Bandara Soetta karena Inginkan Uang Lebih

Megapolitan
Kemenkumham Sebut Belum Ditemukan Keterlibatan Petugas Lapas atas Kaburnya Cai Changpan

Kemenkumham Sebut Belum Ditemukan Keterlibatan Petugas Lapas atas Kaburnya Cai Changpan

Megapolitan
Tepergok, Pusat Kuliner di Jagakarsa Sembunyikan Pembeli agar Bisa Makan

Tepergok, Pusat Kuliner di Jagakarsa Sembunyikan Pembeli agar Bisa Makan

Megapolitan
UPDATE 27 September: Tambah 1.186 Kasus di Jakarta, Total 1.692 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 27 September: Tambah 1.186 Kasus di Jakarta, Total 1.692 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Plh Sekda Minta Endapan Lumpur di Saluran Air Segera Dikeruk

Antisipasi Banjir, Plh Sekda Minta Endapan Lumpur di Saluran Air Segera Dikeruk

Megapolitan
13 Hari Operasi Yustisi di Jakarta, Denda Terkumpul Rp 282 Juta

13 Hari Operasi Yustisi di Jakarta, Denda Terkumpul Rp 282 Juta

Megapolitan
Kecelakaan di Kuningan, Pengendara Motor Tewas Usai Terbentur Tiang Monorel

Kecelakaan di Kuningan, Pengendara Motor Tewas Usai Terbentur Tiang Monorel

Megapolitan
Pilkada Saat Pandemi Covid-19, TPS di Depok Ditambah 598 Titik

Pilkada Saat Pandemi Covid-19, TPS di Depok Ditambah 598 Titik

Megapolitan
Sudah 13 Hari, Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Kelas I Tangerang Belum Juga Ditemukan

Sudah 13 Hari, Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Kelas I Tangerang Belum Juga Ditemukan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X